Wamen BUMN: Penyelesaian Kasus Asabri Berbeda Dibanding Jiwasraya
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Wamen BUMN: Penyelesaian Kasus Asabri Berbeda Dibanding Jiwasraya

Senin, 13 Januari 2020 | 17:22 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan langkah penyelesaian kasus PT Asabri (Persero) akan berbeda dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kartika mengatakan Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial sedangkan Jiwasraya bersifat privat sehingga penyelesaiannya tidak bisa bersifat business to business (B2B).

“Beda, karena Asabri itu asuransi sosial bukan asuransi privat. Jadi tidak bisa dalam konteks B2B jadi agak sulit karena mereka asuransi sosial,” katanya di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Di sisi lain, Kartika menuturkan pihaknya belum mengetahui strategi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan kasus Asabri karena masih dalam proses pendalaman bersama Menkopolhukam Mahfud MD.

“Belum tahu, baru mau kita teliti dulu kejadiannya seperti apa dan lossnya seperti apa. Nanti kita lihat dengan Pak Menko Polhukam,” katanya.

Ia mengatakan memang terdapat kerugian pada portofolio dari sisi saham milik PT Asabri (Persero) namun belum diketahui terkait jumlah kerugian tersebut.

“Memang ada kerugian di portofolio sisi sahamnya. Ini sedang kita kaji karena nilainya bergerak terus tapi memang ada penurunan nilai disisi sahamnya,” katanya.

Ia pun menuturkan belum dapat memberikan komentar terkait pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang pernah mengatakan bahwa kerugian dari Asabri mencapai Rp10triliun.

“Belum bisa jawab masih nunggu audit dulu. Kita lagi menginvestigasi dengan BPK jadi belum terlihat dari kapannya tapi ini sudah cukup lama,” katanya.

Kartika menyebutkan Menteri BUMN Erick Thohir akan bertemu dengan Menkopolhukan Mahfud MD pada pekan ini untuk melakukan koordinasi terkait masalah Asabri tersebut.

“Belum tahu, akhir minggu ini mungkin,” ujarnya.

Sementara koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan, ia mengatakan baru akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebab Kemkeu sedang fokus untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.

“Baru mau ketemu karena kan lagi fokus Jiwasraya,” katanya.

Sebelumnya pada Senin (13/1), Menko Polhukam Mahfud MD akan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta kejelasan soal dugaan korupsi di PT Asabri pada pekan ini.

"Minggu ini (akan dipanggil). Kan masih pada di luar negeri semua itu, pak Erick dan lainnya. Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan (pembahasannya),” katanya.

Mahfud MD menyebutkan ada kesamaan antara kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Iya, modus operandinya sama, bahkan ada mungkin beberapa orangnya yang sama. Tapi nantilah. Yang penting itu akan dibongkar karena itu melukai hati kita semua," ujarnya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Masih Buru Tersangka Pelaku Suap Komisioner KPU

KPK belum berhasil menangkap Harun sejak ditetapkan tersangka pada Kamis pekan lalu.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Terima Doktor Kehormatan ke-14, JK: Sampaikan Terima Kasih kepada ITB

Gelar doktor kehormatan ini yang ke-14 kali diterima JK sejak pertama kali dianugerahi doktor kehormatan pertamanya pada tahun 2007 oleh Universitas Malaya.

NASIONAL | 13 Januari 2020

TMC Mampu Kurangi 40% Curah Hujan Jabodetabek

Sejak 3-12 Januari 2020, total garam yang di semai untuk TMC mencapai 56.800 kilogram dengan 33 sorti penerbangan.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Suap Komisioner KPU, Upaya Paksa Harus Sesuai Norma Negara Hukum

Upaya paksa harus bersifat limitatif terhadap objek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual tersebut.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Anik Gantikan Abdul Halim Iskandar Jadi Wakil Ketua DPRD Jatim

Anik diunggulkan di internal Fraksi PKB dalam rotasi jabatan di dewan karena dinilai cukup berpengalaman.

NASIONAL | 13 Januari 2020

ZH Janjikan Umrah untuk Eksekutor Pembunuh Hakim Jamaluddin

Hal tersebut terungkap dalam proses rekonstruksi pembunuhan Jamaluddin, Senin (13/1/2020).

NASIONAL | 13 Januari 2020

Kasus MeMiles, Polisi: Eka Deli Koordinator Artis

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan menyatakan figur publik Eka Deli yang saat ini diperiksa merupakan koordinator artis pada kasus investasi MeMiles.

NASIONAL | 13 Januari 2020

JK Terima Gelar Doktor Kehormatan ke-14 dari ITB

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menerima gelar doktor kehormatan ke-14 dari ITB, Senin (13/1/2020).

NASIONAL | 13 Januari 2020

RI-Armenia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pendidikan

Presiden Jokowi meminta agar kerja sama di bidang teknologi informasi (TI) dapat ditingkatkan.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Kasus Suap Komisioner KPU Tanggung Jawab Individu, Bukan Institusi

Objek geledah sebaiknya terbatas pada tempat secara individual dari WS dan HM, bukan objek penggeledahan pada kelembagaan KPU maupun parpol.

NASIONAL | 13 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS