Sudah ke Singapura, KPK Baru Minta Harun Masiku Dicegah
INDEX

BISNIS-27 426.538 (9.14)   |   COMPOSITE 4842.76 (86.03)   |   DBX 923.5 (4.3)   |   I-GRADE 127.867 (2.68)   |   IDX30 404.318 (9.27)   |   IDX80 105.647 (2.39)   |   IDXBUMN20 263.312 (8.62)   |   IDXG30 113.239 (2.01)   |   IDXHIDIV20 361.834 (7.99)   |   IDXQ30 118.461 (2.52)   |   IDXSMC-COM 206.934 (2.87)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (4.81)   |   IDXV30 99.778 (2.72)   |   INFOBANK15 760.318 (20.93)   |   Investor33 353.585 (8.19)   |   ISSI 142.238 (2.16)   |   JII 514.346 (8.02)   |   JII70 174.038 (3.24)   |   KOMPAS100 945.162 (21.52)   |   LQ45 740.002 (16.7)   |   MBX 1338.07 (26.39)   |   MNC36 264.409 (6.09)   |   PEFINDO25 251.635 (6.23)   |   SMInfra18 228.656 (3.83)   |   SRI-KEHATI 297.818 (7.21)   |  

Sudah ke Singapura, KPK Baru Minta Harun Masiku Dicegah

Selasa, 14 Januari 2020 | 20:52 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah caleg PDIP, Harun Masiku bepergian ke luar negeri. Surat permintaan cegah ini dilayangkan KPK pada Senin (13/1/2020) kemarin terkait penyidikan kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR yang menjerat Harun sebagai tersangka.

"(Surat) Per kemarin ya, hari Senin," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ditjen Imigrasi menyebut Harun Masiku telah meninggalkan Indonesia menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020. Dengan demikian, Harun telah berada di Negeri Singa dua hari sebelum KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya pada Rabu (8/1/2020). Berdasarkan informasi dari Imigrasi hingga saat ini belum ada informasi lalu lintas Harun kembali ke Indonesia.

Ali menyatakan, permintaan cegah ke Ditjen Imigrasi ini bukan hanya untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri. Dengan surat permintaan itu, KPK dengan bantuan Ditjen Imigrasi dapat memonitor lalu lintas Harun atau pihak lainnya.

"Pencegahan untuk memonitor keluar masuknya lalu lintas orang, dari kita dari dalam (negeri) untuk keluar (negeri)," katanya.

Meski diketahui kabur sebelum OTT terjadi, KPK hingga saat ini belum meminta Polri menetapkan Harun sebagai buronan dan memasukan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO). Ali menyatakan, pihaknya akan memastikan terlebih dahulu keberadaan Harun. Ali menegaskan, KPK tidak ragu meminta bantuan Interpol untuk membekuk Harun jika berada di luar negeri.

"Untuk proses berikutnya kita melakukan upaya cegah lebih dahulu. Jika kemudian nanti ternyata tidak ditemukan lebih lanjut tentunya ada proses-proses. Seperti yang kami sampaikan kemarin kita akan membangun kerjasama internasional dengan Interpol dengan Kementerian Luar Negeri termasuk bagian dari DPO. Tentunya nanti untuk melakukan penangkapan dan membawa kembali ke Indonesia," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menyangka Harun bersama tersangka lainnya Saeful telah menyuap Wahyu melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih diburu tim KPK. Ditjen Imigrasi menyebut Harun terbang ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK membekuk Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya dalam OTT pada 8 Januari 2020.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PT Asabri Secara Operasional Tidak Bermasalah

Meski secara operasional tidak bermasalah, portofolio saham milik perusahaan asuransi pelat merah itu dikabarkan anjlok.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Puluhan Member Memiles Protes dan Minta Penyelidikan Dihentikan

Para member Memiles menyatakan aplikasi jasa pasang iklan itu tak pernah merugikan mereka. Mereka lantas meminta kasus dihentikan.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Kerugian Banjir Diperkirakan Mencapai Rp 10 Triliun

Bencana banjir dan longsor dan terjadi di Jabodetabek dan Lebak, Banten telah menimbulkan kerugian mencapai Rp 10 triliun.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Kasus Asabri, Moeldoko: Saat Saya Panglima Tak Ada Masalah

Moeldoko mengatakan, tak ada jalur koordinasi TNI dengan Asabri.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Kasus Bakamla, KPK Tahan Bos PT CMIT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bos PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno, Selasa (14/1/2020).

NASIONAL | 14 Januari 2020

Korupsi Jiwasraya, Kejagung Tahan Benny Tjokro dan 4 Tersangka Lain

Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Kemag Rancang Aturan Cegah Kekerasan di Madrasah dan Pesantren

Saat ini di lingkungan Kemag belum ada regulasi yang mengatur masalah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Geledah Apartemen Harun Masiku, KPK Sita Dokumen Penting

Tim penyidik menggeledah apartemen yang dihuni caleg PDIP, Harun Masiku yang telah menyandang status tersangka.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Tunjangan Khusus untuk Guru Terdampak Banjir Cair April

Kemdikbud telah menetapkan masing-masing guru yang terdampak banjir akan mendapat tunjangan khusus Rp 1,5 juta per bulan.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Eks Direktur Utama Jiwasraya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, ditetapkan sebagai tersangka.

NASIONAL | 14 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS