Kejagung Diminta Jerat Tersangka Jiwasraya dengan UU TPPU
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kejagung Diminta Jerat Tersangka Jiwasraya dengan UU TPPU

Jumat, 17 Januari 2020 | 19:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung diminta tidak ragu menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Penerapan TPPU penting untuk memaksimalkan memulihkan kerugian keuangan negara dari korupsi Jiwasraya yang sejauh ini ditaksir mencapai Rp 13,7 triliun.

"Apabila ada barang arau properti yang dibeli dari hasil korupsi yang sudah ada di tangan orang lain itu bisa ditelusuri. Dan orang lain yang menguasai itu bisa kita kenakan atau minimal diperiksa melalui TPPU dulu. Itu adalah upaya optimal untuk mencari uang hasil kejahatannya. Itu penting karena yang kita butuhkan sekarang bagaimana caranya mengembalikan atau melacak yang hampir 14 triliun itu. Jadi harus sejak awal," kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih.

Hal itu dipaparkan Yenti dalam bedah buku dan diskusi 'Menjerat Gus Dur, Menjebak Jokowi: Belajar dari Bulog Gate, Ke Mana BUMN Gate Era Jokowi Berujung?' di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Diketahui, Kejagung menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Lima tersangka itu, yakni Komisaris Utama PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat serta mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo. Kemudian mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Yenti menyatakan, UU Pencucian Uang seharusnya dapat diterapkan bersamaan dengan penerapan UU Tipikor. Menurutnya, ketika para tersangka diduga menerima uang hasil korupsi dan menggunakan uang tersebut, UU Pencucian Uang sudah dapat diterapkan.

"Harus diketahui sejak kapan yang bersangkutan melakukan korupsi ini, menikmati hasil korupsi setelah waktu dia melakukan korupsi, dia menerima dan kapan uang itu mengalir, itu TPPU," kata Yenti yang juga Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah kendaraan mewah dan aset atau barang berharga lainnya dari penggeledahan sejumlah lokasi terkait kasus ini.

Yenti menilai kerugian keuangan negara yang hampir mencapai Rp 14 triliun tidak mungkin hanya berubah bentuk menjadi kendaraan mewah. Untuk itu, Yenti mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dan membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dan melacak aliran dana dari kasus ini, termasuk yang sudah berubah bentuk. Bahkan, Yenti mendorong Kejaksaan Agung membangun kerja sama internasional untuk melacak aliran dana tersebut.

"Kita dorong penegak hukum untuk melihat kalau masih ada aktor intelektual untuk dibongkar atau ada orang lain yang terlibat atau orang yang sekarang ini menguasai uang aliran hasil kejahatan Jiwasraya agar bisa optimal rampas harta kekayaan meskipun di luar negeri sekalipun. Kita sudah punya sarana peraturannya," tegasnya.

Yenti menyatakan, kasud Jiwasraya ini momentum bagi Kejagung untuk menunjukkan kualitasnya. Dengan pengusutan secara tuntas dan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, Kejaksaan dapat membuktikan kemampuannya menangani kasus korupsi.

"Ini waktunya untuk Kejaksaan Agung membuktikan bahwa dia sebagai penyidik korupsi bisa atau bahkan berlomba tidak kalah dengan KPK," katanya.

Tak hanya menerapkan UU Pencucian Uang, Kejaksaan Agung juga didorong bekerja sama dengan Ditjen Pajak untuk menerapkan UU Pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meyakini para pihak yang menikmati aliran dana dari korupsi Jiwasraya tak akan melaporkan penerimaan tersebut dalam laporan p tahunan mereka. Pihak-pihak tersebut, katanya dapat dipidana dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda 400 persen.
"Kalau ingin memiskinkan koruptor di saat bersamaan lakukan penyidikan pajak," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tuntaskan Kasus Budianto, IPW Minta Polda Metro Segera Periksa "Markus"

IPW meminta Polda Metro Jaya memerintahkan Propam untuk segera memeriksa markus A yang disebut Budianto.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa 3 Pejabat PT Hanson

Ketiga saksi yang diperiksa diantaranya Direktur Independen PT Hanson Internasional Tbk Adnan Tabrani.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Kemsos Satukan Langkah Wujudkan Perlindungan Sosial Komprehensif

Harry Hikmat mengapresiasi kerja keras, dedikasi, komitmen, integritas, dan pengabdian seluruh jajaran Kementerian sosial selama tahun 2019.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Bantahan Dirut Asabri, Mahfud: Pasti Bilang Tidak

Saat ditanya ada bantahan dari Dirut Asabri Sonny Widjaja bahwa tidak ada perbuatan korupsi, Mahfud menegaskan silahkan saja membantah.

NASIONAL | 17 Januari 2020

KNKT Soroti Seringnya Kecelakaan di Tol Cipali

Dalam catatan KNKT, setidaknya dalam satu bulan terjadi 36 kecelakaan tabrak belakang di tol yang dioperasikan PT Lintas Marga Sedaya itu.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Jokowi Segera Berhentikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat terkait dengan keputusan DKPP yang menonaktifkan Wahyu.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Diberhentikan Sebagai Dirut TVRI, Ini Penjelasan Helmy Yahya

Helmy mengungkapkan sebelum pemberhentian dirinya, Dewan Pengawas terlebih dulu menonaktifkan dirinya dari posisi Dirut.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Diduga Bandar Narkoba, Mahasiswa Diciduk Anggota Polda Bengkulu

Polisi menduga tersangka mengedarkan barang haram ini di kalangan mahasiswa.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Pilkada Serentak, Polri Jamin Netral

Polri menjamin pihaknya akan netral dalam Pilkada 2020 yang digelar di 270 wilayah di Indonesia.

NASIONAL | 17 Januari 2020

"Sunda Empire" Sempat Lakukan Kegiatan di UPI Bandung

Sunda Empire dalam video yang viral terlihat melakukan kegiatan di halaman Gedung Isola, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

NASIONAL | 17 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS