KPK Pelajari Vonis Romy yang Sebut Eks Menag Kecipratan Rp 70 Juta
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPK Pelajari Vonis Romy yang Sebut Eks Menag Kecipratan Rp 70 Juta

Selasa, 21 Januari 2020 | 18:25 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mempelajari amar putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy. Dalam amar putusan yang dibacakan pada Senin (20/1/2020), Majelis Hakim menyatakan Romy bersama-sama dengan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengintervensi panitia seleksi terkait proses seleksi jabatan Kakanwil Kemag Jatim yang diikuti Haris Hasanuddin.

Padahal, Haris tidak memenuhi syarat karena pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Tak hanya itu, Hakim menyatakan Lukman menerima uang Rp 70 juta dari Haris Hasanuddin agar lolos seleksi dan dilantik sebagai Kakanwil Kemag Jatim.

"Terkait itu (peran Lukman) tentunya bagian dari yang kami pelajari," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2020).

Dari kajian ini, Jaksa Penuntut akan menyampaikannya kepada pimpinan KPK. Tak tertutup kemungkinan, KPK akan menindaklanjuti dengan membuka penyidikan baru. Ali menyinggung penerapan Pasal 55 UU Tipikor dalam vonis Romy. Pasal 55 UU Tipikor ini berkaitan dengan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

"Jika kemudian Pasal 55 ternyata secara jelas terbukti dan nanti dihubungkan dengan alat bukti yang lain, yang kemudian sudah sangat jelas pertanggunjawaban pidana dari saksi (Lukman), sekarang posisinya menjadi saksi, tentunya ada kemungkinan untuk bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut," kata Ali.

Ali memastikan, KPK tidak akan tinggal diam selama masih ada pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi, dugaan keterlibatan Lukman tertuang dalam tuntutan jaksa dan diperkuat dengan putusan Majelis Hakim.

"Maka dari itu kami pelajari lebih lanjut fakta-fakta dari putusan majelis hakim tersebut yang mengkaitkan dengan Pak Lukman," kata Ali.

Selain soal peran dan uang yang diterima Lukman, kajian terhadap putusan Romy juga dilakukan KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara terhadap Romy hanya setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut yang menuntut Romy dihukum 4 tahun pidana penjara. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Romy. Majelis Hakim menyatakan, pencabutan hak politik telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 56/PUU-XVII/2019.

"JPU akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam putusan. Tentunya putusan secara lengkap akan didapatkan dari Majelis Hakim, kemudian kita pelajari termasuk pula terkait dengan adanya putusan Majelis Hakim yang tidak mengabulkan pencabutan hak politik dari terdakwa. Ini merupakan hal yang baru saya kira, sehingga nanti kami akan pelajari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang tentunya itu kan baru ya 11 Desember 2019 dan ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam satu putusan," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terbukti menerima uang Rp 70 juta dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kakanwil Kemag Jatim), Haris Hasanudin. Uang itu diberikan agar Haris Hasanuddin lolos proses seleksi dan dilantik sebagai Kakanwil Kemag Jatim.

Penerimaan uang ini disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta saat membacakan amar putusan terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1/2020).

Hakim Anggota, Ponto menyatakan uang sebesar Rp 70 juta itu diterima Lukman dalam dua tahap. Uang itu diberikan kepada Lukman melalui ajudannya, Heri Purwanto.

“Lukman Hakim Saifuddin menerima sebesar Rp 70 Juta yang diterima oleh Lukman Hakim tanggal 1 Maret 2019 sejumlah Rp 50 juta dan tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp 20 Juta melalui ajudan Lukman Hakim Saifuddin, Heri Purwanto,” kata hakim Ponto saat membacakan amar putusan terhadap Romy, sapaan Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan Romy terbukti menerima Rp 255 juta dari Haris. Hakim menyatakan Romy bersama-sama dengan Lukman Hakim mengintervensi panitia seleksi terkait proses seleksi jabatan Kakanwil Kemag Jatim yang diikuti Haris Hasanuddin. Padahal, Haris tidak memenuhi syarat karena pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

"Intervensi yang mana terdakwa lakukan karena Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan menteri agama republik indonesia sebagai pemegang kekuasaan dalam pengangkatan dan pemberhentian di lingkungan Kemenag," kata hakim.

Kendati begitu, hakim memerintahkan Jaksa KPK untuk mengembalikan uang lainnya yang disita dari Lukman Hakim. Romy sendiri dihukum 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan terhadap Romahurmuziy. Majelis Hakim menyatakan Romy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima uang suap dari mantan Kakanwil Kemag Jatim, Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi. Suap ini diberikan lantaran Romy telah membantu Haris dan Muafaq dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag yang diikuti keduanya.

Majelis hakim menyatakan Romy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Haris Hasanuddin. Selain itu, Romy juga terbukti menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Muafaq Wirahadi terkait seleksi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik. Sementara uang sebesar Rp 41,4 juta dari Muafaq juga mengalir ke sepupu Romy, Abdul Wahab.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dewas TVRI Setujui Audit Investigasi DPR RI

Dewas TVRI menyetujui audit keuangan TVRI untuk membuktikan adanya dugaan maladministrasi.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Prihatin Kasus Jiwasraya, Komisi XI DPR Bentuk Panja

Komisi XI juga akan memetakan masalah dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah yang ada.

NASIONAL | 21 Januari 2020

KPK Pertimbangkan Jerat Pihak yang Bantu Caleg PDIP Kabur

"Seluruh kemungkinan itu ada, tapi perlu kajian lebih jauh apakah memang benar pihak-pihak yang ada yang dianggap menghambat proses penyidikan," kata Ali Fikri.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Jateng Dukung Distribusi LPG 3 Kg Secara Tertutup

Menurut Ganjar, program subsidi pada gas melon itu selama ini memang banyak yang tidak tepat sasaran.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Rumah Sakit di Jateng Dilarang Tolak Pasien Miskin

Ganjar menegaskan, pelayanan kesehatan harus mengutamakan sisi kemanusiaan.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Berkas Perkara Pembunuhan Hakim Jamaluddin Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Jefri membuang barang bukti dari atas sepeda motor.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Februari, Kemhub Mulai Lelang Operator Pelabuhan Patimban

Saat soft launching nanti progres konstruksi Pelabuhan Patimban fase 1 tahap 1 diperkirakan mencapai 80 persen.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Jelang Imlek, Jeruk Mandarin Marak di Pontianak

Jelang perayaan Imlek, jeruk Mandarin ramai diperjualan belikan di Kota Pontianak.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Insiden Kapal Terbalik di Labuan Bajo, Semua Wartawan Selamat

Saat kapal terbalik, petugas pantai di Hotel Plataran yang melihat kejadian tersebut bergerak menuju lokasi dengan speedboat.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Kementerian Agraria Blokir Aset Tanah Tersangka Kasus Jiwasraya

Semua dilakukan untuk mempermudah proses hukum pihak-pihak terkait kasus Jiwasraya.

NASIONAL | 21 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS