Pemerintah Bahas Kepulangan WNI Terduga Teroris dari Suriah
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pemerintah Bahas Kepulangan WNI Terduga Teroris dari Suriah

Selasa, 21 Januari 2020 | 20:13 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah membahas rencana kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam jaringan teroris lintas batas (Foreign Terrorist Fighters/FTF). Dalam waktu dekat, pemerintah akan segeea mengambil keputusan terkait masalah itu.

"Semua akan dipertimbangkan dan nanti akan disampaikan ke presiden dalam waktu yang tidak lama. Mungkin dalam paruh pertama tahun ini kita sudah punya sikap barang kali ya, barangkali sudah selesai," kata Mahfud di Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/1).

Ia menjelaskan tidak mudah untuk memulangkan para WNI yang masuk dalam jaringan FTF. Apalagi jumlahnya mencapai 600 orang.

Alasannya, secara konstitusi mereka masih punya hak untuk kembali ke Tanah Air karena mereka adalah WNI. Namun di sisi lain, kepulangan mereka bisa menjadi virus untuk pertumbuhan teroris di Tanah Air. Karena itu, pemerintah akan berpikir serius terkait masalah tersebut.

"Kalau mereka dipulangkan karena hak mereka, itu juga bisa menjadi ada yang khawatir bisa menjadi virus. Virus teroris-teroris baru di sini. Ini sedang dicari cara tetapi dalam waktu tidak lama akan segera diputuskan. Karena begini itu menyangkut banyak kementerian. Kemsos misalnya menampung akibat-akibat sosialnya, Kemkumham menyangkut hukum dan kewarganegaraannya dan juga pariwisata dan investasi bisa terkena imbas kalau misalnya masih ada ancaman teroris dan sebagainya," jelas Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah membahas masalah itu karena ada yang meminta ingin pulang. Kemudian ada juga negara-negara yang meminta mereka untuk dipulangkan.

"Berbagai negara macam-macam, ada yang mau memulangkan hanya anak-anak yatim, ada yang mau memulangkan perempuan dan anak-anak tapi FTF-nya, fighternya itu tidak dipulangkan. Tetapi negara yang menjadi tempat juga mempersoalkan gimana ada orang teroris pelintas batas di sini. Itu diskusikan. Apakah itu mau dipulangkan apa tidak? Kalau dipulangkan, dipulangkan semua atau tidak," tutur Mahfud.

Saat ditanya negara terbanyak penampung FTF, dia tegaskan ada di Suriah, Afganistan dan Turki. Namun dia tidak menyebut berapa jumlahnya di negara-negara tersebut. Dia hanya tegaskan total FTF di luar negeri 600 orang.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketua KPK Ultimatum Harun Masiku Serahkan Diri

Firli mengatakan hingga sekarang belum mengetahui di mana keberadaan Harun.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Temui Para Pakar UGM, Wiranto: Wantimpres Perlu Masukan dari Akademisi

“Karena itu kami harus mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk perguruan tinggi,” ucap Wiranto.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Pasokan Susu Lokal Belum Mencukupi Permintaan Industri

Pertumbuhan konsumsi susu sapi per tahun mencapai lima persen, namun produksi susu sapi lokal hanya meningkat dua persen per tahun.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Patah Kemudi, Dua Kru KM Sinar Galesong Berhasil Diselamatkan

Kedua kru yang diketahui bernama Hardi (60) sebagai nakhoda dan Iki (20) ABK, beserta kapal kemudian dievakuasi ke Pulau Dua untuk dilakukan perbaikan.

NASIONAL | 21 Januari 2020

WNI Bekerja di Kapal Asing Diimbau Tidak Melaut

Kemenlu berupaya membebaskan lima WNI yang diculik di perairan Malaysia. Kemenlu juga mengimbau WNI yang bekerja di kapal ikan negara asing tidak melaut.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Polda Jatim Kembali Sita Rp 4,1 M Aset Memiles

Polda Jawa Timur kembali menyita uang aset investasi "MeMiles" sebesar Rp 4,1 miliar yang didapat dari tiga rekening berbeda milik dua tersangka.

NASIONAL | 21 Januari 2020

MUI: Mental Umat Islam Harus Berubah

Mental umat Islam harus berubah dengan tidak lagi bermental karyawan melainkan memiliki mental untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Disengat Ratusan Lebah, Seorang Kakek Meninggal Dunia

Seorang kakek warga Dusun Senet, Desa Purwosari, Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Muhtamar (70) meninggal dunia setelah disengat ratusan lebah.

NASIONAL | 21 Januari 2020

KPK Minta Pemerintah Hati-hati Susun Aturan Penyitaan Kasus Korupsi

KPK meminta pemerintah berhati-hati menyusun aturan terkait hasil penggeledahan dan penyitaan tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 21 Januari 2020

KPK Pelajari Vonis Romy yang Sebut Eks Menag Kecipratan Rp 70 Juta

KPK memastikan bakal mempelajari amar putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

NASIONAL | 21 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS