KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Zulkifli Hasan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Zulkifli Hasan

Selasa, 21 Januari 2020 | 21:22 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal kembali memanggil dan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan diketahui mangkir dari pemeriksaan tim penyidik pada Kamis (16/1/2020) lalu. Saat itu, Zulhas sedianya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka PT. Palma Satu, anak usaha dari grup PT. Duta Palma Group.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyatakan, keterangan Zulhas yang kini menjabat Wakil Ketua MPR itu penting bagi penyidik untuk menuntaskan penyidikan kasus alih fungsi hutan. Untuk itu, tim penyidik bakal segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Zulhas yang juga mantan Ketua MPR tersebut.

"Tentunya demikian (penjadwalan ulang pemeriksaan). Kami akan melakukan upayakan itu karena keterangannya sangat penting," kata, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Saat kasus suap ini terjadi, Zulhas merupakan Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Menhut saat itu, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014. SK Zulhas tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau. SK Menhut tersebut diserahkan Zulkifli kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014.

Meski demikian, Ali masih enggan mengungkap materi yang akan didalami tim penyidik saat memeriksa Zulhas. Ali berjanji hal tersebut akan disampaikan setelah pemeriksaan dilakukan.

"Nanti itu ada materi update-nya kita akan kasih nanti," kata Ali.

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta. Penetapan tersangka terhadap ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.

Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Menhut saat itu, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014. SK Zulhas tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau. SK Menhut tersebut diserahkan Zulkifli kepada Annas Maamun saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014.

Dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulhas mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.

Atas pidato Zulhas, Annas Maamun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut. Suheri yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan mllik Duta Palma Group langsung mengirimkan surat kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau untuk memintanya mengakomodir lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau. Annas Maamun segera menindaklanjuti permintaan tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk 'membantu dan mengadakan rapat'.

Annas Maamun kemudian membuat disposisi yang isinya memerintahkan Wakil Gubernur Riau saat itu untuk segera mengadakan rapat bersama SKPD terkait. Sebulan kemudian atau September 2014, Surya Darmadi, Suheri, Gulat Manurung dan SKPD Pemprov Riau menggelar pertemuan untuk membahas permohonan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atas kawasan perkebunan milik Duta Palma Group atau dengan kata lain agar wulayah perkebunan itu dikeluarkan dari peta kawasan hutan di Riau.

Untuk memuluskan hal ini, Surya Darmadi diduga menawarkan fee kepada Annas Maamun melalui Gulat Manurung jika areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan; Berikutnya, dalam sebuah rapat di kantor Gubernur, Annas Maamun memerintahkan bawahannya yang bertugas di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh tersangka Suheri Terta dan Surya Darmadi dalam peta Iampiran surat Gubernur yang telah ditandatangani sehari sebelumnya.

Setelah perubahan peta tersebut ditandatangani Annas Maamun, Suheri diduga menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Gulat Manurung untuk diberikan kepada Annas. Uang tersebut diberikan agar Annas Maamun memasukan lokasi perkebunan Duta Paa Group yang dimohonkan tersangka Suheri dan Surya Darmadi ke dalam Peta Lampiran Surat Gubernur Riau tanggal 17 September 2014 tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan Riau di Provinsi Riau. Dengan surat Gubernur Riau tersebut diduga selanjutnya perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan Hak Guna Usaha untuk mendapatkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai syarat sebuah perusahaan melakukan ekspor kelapa sawit ke luar negeri.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sementara Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Seluruh Menteri Sudah Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

KPK mengapresiasi para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah melaporkan hartanya.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Polda Jatim Kembali Sita Uang Rp 4,1 Miliar Milik MeMiles

Dengan adanya penyitaan uang itu maka maka total aset yang disita Polda Jatim saat ini menjadi Rp128,4 miliar.

NASIONAL | 21 Januari 2020

ASN Pusat Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

ASN kementerian/lembaga tingkat pusat harus siap apabila dipindah ke Ibu Kota negara baru.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Bentrok Warga di Mesuji Menewaskan Satu Orang

Seorang warga bernama Komang tewas dengan luka tembak di bagian dada kiri dan perut.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Kapolda Papua Sebut Tidak Ada KKB Sandera Tukang Ojek di Puncak Jaya

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengakui, hingga kini tidak ada laporan terkait penyanderaan yang dilakukan KKB terhadap tukang ojek di Puncak Jaya.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Jokowi Resmikan Hotel Inaya Bay dan Marina di Labuan Bajo

Peresmian Hotel Inaya Bay dan kawasan Marina ini dilakukan di sela kunjungan kerja Presiden Jokowi di Labuan Bajo, NTT.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Bekas Keraton Agung Sejagat Disiapkan Jadi Destinasi Wisata

Pemprov Jateng berencana menjadikan bekas Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Purworejo, sebagai destinasi wisata.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Korban Tewas Jembatan Putus di Kaur Jadi 10 Orang

Korban Ipan ditemukan mengapung di permukaan sungai Cawang Kidau, tidak jauh dari lokasi jembatan gantung yang putus.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Wartawan Istana Penumpang Kapal Terbalik Tiba di Jakarta

Para jurnalis korban kapal terbalik telah berada di Jakarta pada malam harinya.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Ini Alasan Pemerintah Gencar Serahkan Sertifikat Tanah

Presiden menyatakan, konflik dan sengketa tanah masih marak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia

NASIONAL | 21 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS