Mahfud Tegaskan Omnibus Law Hanya Cabut Pasal Tumpang Tindih
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Mahfud Tegaskan Omnibus Law Hanya Cabut Pasal Tumpang Tindih

Rabu, 22 Januari 2020 | 14:25 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang omnibus law hanya akan mencabut pasal-pasal yang dianggap tumpang tindih dengan pasal lainnya.

"Jadi justru pasal-pasal yang existing, yang saling bertentangan itu nanti akan diangkat menjadi suatu hukum di dalam undang-undang," ucap Mahfud di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Mahfud menjelaskan pasal-pasal tumpang tindih yang terkait dengan omnibus law seperti cipta lapangan kerja, pemberdayaan UMKM maupun perpajakan, nantinya akan mengalami perubahan di dalam Undang-Undang omnibus law.

Pasal-pasal tumpang tindih yang dianggap menghambat itu kemudian dicabut secara resmi. Pencabutan pasal itu, kata Mahfud, nantinya akan dijelaskan di dalam Undang-Undang.

"Jadi dicabut dengan resmi pasal berapa yang akan hilang, karena di undang-undang itu nanti akan disebut undang-undang nomor sekian, pasal sekian, ayat sekian dicabut, dan berlaku yang ini," kata dia.

Sementara pasal-pasal lain yang tidak tumpang tindih tetap akan berlaku. Mahfud meminta agar masyarakat tidak terlalu khawatir dengan keberadaan omnibus law.

"Yang lain tidak (dicabut), jadi tetap berlaku. jadi jangan khawatir yang tidak baca undang-undang lalu menganggap kalau habis kewenangannya, tidak, masih tetap. Yang menyangkut prosedur dipermudah," ujar Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan Undang-Undang omnibus law sangat diperlukan untuk mengimbangi perubahan dunia yang berlangsung secara cepat. Menurut dia, selama ini Indonesia kesulitan merespon perubahan yang terjadi di dunia karena terhalang banyaknya aturan.

"Oleh sebab itu, kalau omnibus law itu rampung, akan ada perubahan besar di dalam pergerakan ekonomi kita, di dalam kebijakan Indonesia," tutur Mahfud.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dirjen Imigrasi: Harun Masiku Telah Kembali ke Indonesia 7 Januari 2020

Harun langsung dicegah bepergian ke luar negeri.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Jaksa Agung Akui Kerugian Negara Belum Nyata

"Saat ini sedang berjalan perhitungan kerugian negaranya," ujar Burhanuddin.

NASIONAL | 22 Januari 2020

KPK Panggil Ali Fahmi Terkait Kasus Bakamla

Ali Fahmi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Kasus Korupsi di Kemag, KPK Periksa Eks Pejabat Telkom dan Fahd A. Rafiq

Pemeriksaan terhadap Deni dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Undang Sumantri.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Ombudsman Amati Jiwasraya Sejak 2004

Pengamatan setidaknya dilakukan ORI sejak 2004 hingga 2018.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Pengawasan Pelayaran di Labuan Bajo Diperketat

Kepala UPP Kelas II Labuan Bajo, Simon Baun menyayangkan masih ada kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo tanpa mengantongi persetujuan berlayar.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Menhub Tekankan Keselamatan Pelayaran Harus Ditingkatkan

Menhub Budi mengimbau seluruh masyarakat yang akan menggunakan kapal untuk turut serta waspada, memperhatikan kondisi kapal dan cuaca terlebih dahulu.

NASIONAL | 22 Januari 2020

KPK Cecar Pengacara PDIP soal Aliran Suap ke Wahyu Setiawan

"Kami fokus adanya pemberian uang barang bukti yang ada, jumlahnya Rp 400 juta dan bentuknya dolar Singapura," kata Ali Fikri.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa di NTT Masih Pemula

Siswa yang tergolong ke dalam kategori high intermediate masih tergolong sangat rendah.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Petrokimia Gresik Gandeng Kemperin Buka Program Vokasi

Program ini merupakan kontribusi nyata Petrokimia Gresik dalam mendukung pemerintah untuk menciptakan SDM unggul.

NASIONAL | 21 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS