Ridwan Kamil: Pengaturan Khotbah Jumat Tak Hanya di Bandung
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.29)   |   COMPOSITE 5099.84 (-2.99)   |   DBX 964.111 (0.24)   |   I-GRADE 139.821 (-0.09)   |   IDX30 426.948 (0.87)   |   IDX80 113.317 (0.27)   |   IDXBUMN20 291.67 (3.2)   |   IDXG30 118.931 (0.29)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.34)   |   IDXQ30 124.715 (0.06)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.66)   |   IDXV30 106.644 (0.76)   |   INFOBANK15 836.821 (-4.09)   |   Investor33 373.706 (-0.46)   |   ISSI 150.561 (0.38)   |   JII 547.285 (1.78)   |   JII70 187.054 (0.64)   |   KOMPAS100 1020.57 (-0.41)   |   LQ45 786.439 (1.69)   |   MBX 1410.93 (-1)   |   MNC36 280.006 (-0.35)   |   PEFINDO25 280.13 (1.79)   |   SMInfra18 241.99 (0.7)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.07)   |  

Ridwan Kamil: Pengaturan Khotbah Jumat Tak Hanya di Bandung

Rabu, 22 Januari 2020 | 14:54 WIB
Oleh : YUD

Bandung, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan keputusan Kementerian Agama Kota Bandung yang akan mengatur isi khotbah Jumat yang disampaikan di Masjid wilayah Kota Bandung demi menjaga toleransi beragama bukan hanya diterapkan di Bandung.

"Dan saya kira itu narasinya itu bukan hanya untuk Kota Bandung saja. Namun hanya memang yang bersuara duluan itu Kanwil Agama Bandung. Jadi jangan dilokalisir," ujar Gubernur Ridwan Kamil seusai membuka West Java Calender Event and Festival 2020, di Kota Bandung, Rabu (22/1/2020).

Orang nomor satu di Provinsi Jabar ini mengatakan rencana Kementerian Agama di Kota Bandung untuk mengarahkan isi khotbah Jumat di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, harus tersosialisasikan dengan baik dengan berbagai lapisan umat Islam supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Sampai saat ini saya belum dapat arahan itu seperti apa, tapi yang penting intinya semua bisa menerima terhadap kebijakan baru. Nanti saya akan tanya secara jelas maksudnya apa. Saya belum dapat jelas, saya baru baca dari online," kata dia.

Gubernur Emil meminta isu tersebut tidak dilokalosasi jadi isu Bandung saja dan Kementerian Agama Kota Bandung harus bisa menjelaskan dan menyosialisasikan wacana tersebut kepada umat Islam.

Hal tersebut perlu dilakukan karena pengaturan khutbah Jumat adalah hal yang baru di Indonesia.

"Jadi ini setiap kebijakan harus dipahami secara mendalam. Kalau alasan Pak Menteri, di negara Islam juga begitu, di Abu Dhabi begitu, di Malaysia begitu, mungkin ini hal baru buat Indonesia, makanya wajar ada pro dan kontra," kata Emil.

Kementerian Agama Kota Bandung menyatakan berencana untuk mengatur isi khotbah Jumat yang disampaikan di Masjid wilayah Kota Bandung demi menjaga toleransi beragama.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Yusuf Umar mencontohkan hal tersebut sudah diterapkan di Abu Dhabi oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Apabila wacana tersebut di terapkan di Indonesia, maka menurutnya naskah khotbah akan disiapkan oleh Kemenag.

"Dalam hal ini di Indonesia mungkin (naskah khotbah) lewat kementerian agama, dalam rangka dakwah ke masyarakat itu menyejukkan dan mendoakan pemerintah menjadi baldatun toyibatun wa robun gofur,” kata Yusuf di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Selasa (21/1/2020).

Menurutnya metode seperti itu dapat membuat Indonesia lebih memiliki toleransi yang tinggi dan ketentraman bermasyarakat. Maka, ia harap Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa mendukung wacana Kemenag tersebut.

Nantinya, kata dia, isi dakwah akan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di Tanah Air. Salah satunya, kata dia, sikap beragama dengan toleran yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara.

"Bagaimana kita hidup bertoleransi, bagaimana kita hidup di antar umat beragama ini supaya tetap rukun, aman damai dan hidup sesuai negara pancasila ini bagaimana agar masyarakat melaksanakan ajaran agamanya dengan tenang tanpa mengganggu yang lain,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap agar Pemerintah Kota Bandung dapat mendukung wacana tersebut.

Sehingga ia berharap upaya menjaga toleransi tersebut tidak hanya wacana semata.

"Diharapkan ini tentu saja perlu ada political will dari pemerintah kota. Kalau Bapak wali menghendaki, kami siap untuk mengawal itu,” kata dia.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rekening Kasino Rp 50 M, Polri: Kita Telaah

Mabes Polri akan menelaah seperti apa rekening senilai Rp 50 miliar yang dimiliki sejumlah kepala daerah di kasino luar negeri.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Polda Metro Bakar 5 Hektare Ladang Ganja di Hutan Mandailing

Ladang ganja seluas 5 hektare dengan berat sekitar 60 ton dibakar di tengah hutan Desa Banjarlancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing.

NASIONAL | 22 Januari 2020

"Sunda Empire", Polisi Minta Keterangan dari Delapan Orang

Keterangan itu akan membantu penyelidikan guna mencari unsur pidana terkait keberadaan Sunda Empire tersebut.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Mahfud Tegaskan Omnibus Law Hanya Cabut Pasal Tumpang Tindih

Mahfud MD menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang omnibus law hanya akan mencabut pasal-pasal yang dianggap tumpang tindih dengan pasal lainnya.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Dirjen Imigrasi: Harun Masiku Telah Kembali ke Indonesia 7 Januari 2020

Harun langsung dicegah bepergian ke luar negeri.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Jaksa Agung Akui Kerugian Negara Belum Nyata

"Saat ini sedang berjalan perhitungan kerugian negaranya," ujar Burhanuddin.

NASIONAL | 22 Januari 2020

KPK Panggil Ali Fahmi Terkait Kasus Bakamla

Ali Fahmi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Kasus Korupsi di Kemag, KPK Periksa Eks Pejabat Telkom dan Fahd A. Rafiq

Pemeriksaan terhadap Deni dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Undang Sumantri.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Ombudsman Amati Jiwasraya Sejak 2004

Pengamatan setidaknya dilakukan ORI sejak 2004 hingga 2018.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Pengawasan Pelayaran di Labuan Bajo Diperketat

Kepala UPP Kelas II Labuan Bajo, Simon Baun menyayangkan masih ada kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo tanpa mengantongi persetujuan berlayar.

NASIONAL | 22 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS