Mahfud Tegaskan Proses Hukum Jiwasraya dan Asabri Terus Berjalan
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Mahfud Tegaskan Proses Hukum Jiwasraya dan Asabri Terus Berjalan

Rabu, 22 Januari 2020 | 16:31 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan proses hukum terhadap kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri terus berjalan. Kepolisian dan Kejaksaan bekerja untuk mencari praktik-praktik korupsi dan penyimpangan di dua perusahaan milik negara itu.

“Kasus Jiwasraya dan Asabri itu jalur hukum tetap berjalan. Kejaksaan Agung sudah menyampaikan detail-detail langkah yang sudah dilakukan,” kata Mahfud usai menerima Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kemko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Ia meminta masyarakat agar menunggu dan mengawasi prosesnya. Namun tidak ditambahkan berita bohong atau hoax yang jauh dari peristiwa hukum.

“Ikuti saja perkembangannya. Tetapi jangan diwarnai dengan berita-berita yang tendensius hoax,” tutur Mahfud.

Dia mengingatkan dalam hukum, kasus pidana jalurnya sendiri dan kasus perdata jalurnya sendiri pula. Tidak bisa kasus yang sudah masuk ke ranah hukum pidana dibelokkan ke perdata.

“Kalau memang ada unsur pidananya, ya pidana, perdata ya biar diselesaikan. Pidana itu tidak berubah hanya karena sesudah diketahui lalu ditempuh ke langkah-langkah keperdataan, itu tidak boleh di dalam hukum pidana,” tegas Mahfud.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Harun Masiku Sudah di Indonesia, KPK Enggan Disalahkan

Informasi yang beredar menyebut Harun sudah kembali ke Indonesia sejak 7 Januari 2020 atau sehari sebelum KPK melancarkan Operasi Tangkap Tangan.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Ratusan Lampion Kelenteng See Hin Kiong Menarik Warga Berswafoto

Pengunjung Kelenteng See Hin Kiong memanfaatkan momen tahunan ini untuk foto-foto.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Polda Jatim Periksa Polisi Penabrak Tujuh Kendaraan

Mobil patroli Sabhara Polsek Kedungkandang yang dikemudikan Aiptu Qoirul menabrak sejumlah kendaraan bermotor, di Jalan Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, Malang.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Jateng Kekurangan 1.636.580 Blangko E-KTP

Agar tak terus menimbulkan masalah, Sugeng berharap ada strategi yang tepat dalam manajemen percetakan dan distribusi blangko yang sudah tercetak ke daerah.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Edarkan Sabu-sabu, Pedagang Seblak Diringkus Polisi

Seorang pedagang seblak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ditangkap polisi karena mengedarkan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Ridwan Kamil: Pengaturan Khotbah Jumat Tak Hanya di Bandung

Gubernur Jabar mengatakan bahwa isi khotbah Jumat yang disampaikan di Masjid Kota Bandung demi menjaga toleransi beragama bukan hanya diterapkan di Bandung.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Rekening Kasino Rp 50 M, Polri: Kita Telaah

Mabes Polri akan menelaah seperti apa rekening senilai Rp 50 miliar yang dimiliki sejumlah kepala daerah di kasino luar negeri.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Polda Metro Bakar 5 Hektare Ladang Ganja di Hutan Mandailing

Ladang ganja seluas 5 hektare dengan berat sekitar 60 ton dibakar di tengah hutan Desa Banjarlancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing.

NASIONAL | 22 Januari 2020

"Sunda Empire", Polisi Minta Keterangan dari Delapan Orang

Keterangan itu akan membantu penyelidikan guna mencari unsur pidana terkait keberadaan Sunda Empire tersebut.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Mahfud Tegaskan Omnibus Law Hanya Cabut Pasal Tumpang Tindih

Mahfud MD menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang omnibus law hanya akan mencabut pasal-pasal yang dianggap tumpang tindih dengan pasal lainnya.

NASIONAL | 22 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS