Mahfud: Omnibus Law Seperti Bus yang Memuat Banyak Barang
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Mahfud: Omnibus Law Seperti Bus yang Memuat Banyak Barang

Rabu, 22 Januari 2020 | 19:00 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan ommibus law seperti satu bus yang memuat banyak barang. Omnibus law adalah satu UU memuat banyak aturan.

"Rancangan Undang-undang omnibus law mencakup 79 UU, terdiri atas 1.244 pasal. Jadi banyak sekali, 79 UU mau disatukan bisa enggak? Sekarang yang disatukan itu bukan UU-nya. Yang disatukan itu pasal-pasal yang bertentangan di dalam 79 UU itu," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Ia memberi contoh UU Bea Cukai menyatakan kalau masuk barang ke Indonesia harus mengikuti prosedur ini. Sementara UU migrasi bilang lain, UU Kelautan bilang lain, lembaga yang lain juga menyatakan yang lain. Akibatnya tidak bisa jalan sebuah kebijakan karena mengacu ke UU yang dipegang.

"Investasi untuk pembangunan, sebuah perusahaan itu minta dulu Amdal, kita ke sini menunggu dari perpajakan. Ini nunggu lagi dari Menteri Dalam Negeri urusan politik, ini nunggu lagi dari UU B, ini nunggu lagi keimigrasian. Banyak banget, sehingga yang besentuhan ini justru pasal bertentangan dengan pasal ini. Ada 79 angkat keatas dengan satu pintu," jelas Mahfud.

Dia memastikan UU aslinya tidak hilang atau dibuang. Yang diambil hanya bagian-bagian yang saling tumpang-tindih yang terdapat di berbagai UU.

"Jadi kamu bayangkan apa bisa sih 79 UU dijadikan satu, apalagi pasalnya 1244 pasal gimana membahasnya banyak sekali. Nah jadi supaya diingat, pasal yang direvisi akan memangkas hal yang selama ini menghambat masuknya investasi ke dalam negeri," ungkap Mahfud.

Dia memastikan omnibus law bukan memudahkan masuknya investasi asing. Omnibus law juga bukan kongkalikong pemerintah dengan pengusaha.

"Salah paham misalnya omnibus law itu untuk mempermudah pemerintah kongkalingkong dengan asing. Modal asing, masuk satu pintu lalu rakyat dirugikan. Enggak ada itu karena ini berlaku bagi modal asing maupun dalam negeri. Kan selalu isunya seakan pemerintah memermudah China masuk, enggak ada urusannya. Mau modal lokal apa masuk, itu di UU itu salah paham dan sering disalahartikan itu omnibus law," tutup Mahfud.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menag: Sertifikat Halal Tidak Dihapus tetapi Dipercepat Prosesnya

Menurut Fachrul, pemerintah nantinya akan menyederhanakan proses sertifikat halal.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Adjie Notonegoro Turut Diperiksa Kasus MeMiles

Di hadapan penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, Rabu pagi, Adjie mengaku diajak teman ikut MeMiles sejak dua bulan lalu.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Ribuan Pegawai Honorer Pemprov Banten Terancam Dirumahkan

Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya kesepakatan penghapusan tenaga kerja atau pegawai honorer atau pegawai tidak tetap.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Program Sembako, Masyarakat Miskin Bisa Beli Daging atau Ikan

Mensos memastikan, program sembako akan serentak disalurkan bersama Program Keluarga Harapan (PKH) pada Januari.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Kemkumham Bantah Sembunyikan Buronan KPK Harun Masiku

Kemkumham membantah telah menyembunyikan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan KPK.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Selidiki Dugaan Keterlibatan Manajer Investasi

Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan keterlibatan manajer investasi dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Ari Sigit Terima Dua Mobil Mewah dan Uang dari PT Kam & Kam

“(AHS) tidak top up, tetapi justru menerima aliran dana dan reward mobil mewah baru yang diterimanya. Nah, inilah yang terus kita dalami," kata Kapolda Jatim.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Pemprov Jabar Genjot Pariwisata Lewat Ajang "West Java Calendar 2020"

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, perputaran uang terkait pariwisata di Jabar mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Setelah Pastikan Kebenaran, Imigrasi Ungkap Keberadaan Harun Masiku

Imigrasi mengaku baru mendapatkan perintah untuk menyampaikan informasi keberadaan Harun Masiku di Indonesia pada hari ini.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Menantu Jokowi Tidak Ingin Jadi Calon Tunggal di Pilwalkot Medan

Sebelumnya, Bobby Nasution dan Doli Sinomba Siregar menjalani "fit and proper test" di Partai Golkar.

NASIONAL | 22 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS