Optimalkan Pemulihan Kerugian Negara, KPK Bentuk Satgas TPPU
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Optimalkan Pemulihan Kerugian Negara, KPK Bentuk Satgas TPPU

Minggu, 19 April 2020 | 19:49 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Satgas case building dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Satgas ini dibentuk untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi.

"Saat ini kami memang sedang membentuk satgas case building dan TPPU. Itu semua agar tujuan utama penindakan korupsi dalam mengembalikan kerugian negara lebih terukur capaiannya," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Minggu (19/4/2020).

Pernyataan ini disampaikan Ghufron saat dikonfirmasi mengenai hasil pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait tren vonis koruptor tahun 2019. Sepanjang 2019, ICW menyebut penegak hukum, terutama Kejaksaan dan KPK masih minim menerapkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hanya sekitar delapan terdakwa korupsi yang didakwa melakukan pencucian uang dari hasil korupsi.

Tanpa penerapan TPPU, pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi tidak berjalan maksimal. Padahal, ICW menyebut, sepanjang 2019, praktik korupsi merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 12 triliun.

Ghufron menyatakan, selain memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara, pembentukan Satgas dilakukan KPK agar penggunaan anggaran untuk memulihkan kerugian negara dapat lebih akuntabel.

"Dan akuntabel dalam penggunaan anggaran negara dalam capaian pengembalian kerugian negara," katanya.

Selain soal pemulihan kerugian keuangan negara, ICW juga menyoroti masih rendahnya hukuman kepada para koruptor. Sepanjang 2019, rata-rata para koruptor hanya dihukum 2 tahun 7 bulan pidana penjara dari 1.019 perkara korupsi dengan 1.125 terdakwa yang diseret ke meja hijau. ICW juga menyoroti masih terjadinya disparitas hukuman koruptor. Masih ada pelaku yang merugikan keuangan negara lebih sedikit justru dihukum lebih berat ketimbang pelaku yang merugikan keuangan negaranya lebih besar.

Dikonfirmasi hal ini, Ghufron mengatakan pihaknya sedang menyusun pedoman penuntutan. Dengan pedoman ini diharapkan, tidak lagi terjadi disparitas tuntutan terhadap terdakwa korupsi yang ditangani KPK.

"Kami sedang menyusun pedoman penuntutan agar tidak terjadi disparitas tuntutan kepada para terdakwa yang diajukan KPK dalam berbagai kasus korupsi. Dari awal kami memang konsen untuk membuat pedoman penuntutan tersebut," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Sepakat Berlakukan PSBB

Pemprov Jawa Timur akan segera mengusulkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiga daerah, yakni Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

NASIONAL | 19 April 2020

Patuhi 15 Hari Isolasi Mandiri, Simon Nainggolan Selamat dari Covid-19

Pengusaha asal Jakarta, Simon Nainggolan, menceritakan pengalaman pribadinya sembuh dari Covid-19 setelah isolasi mandiri selama 15 hari.

NASIONAL | 19 April 2020

Pemberlakuan PSBB, Pemkot Surabaya Tunggu Pergub

Pemerintah Kota Surabaya menyatakan masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim.

NASIONAL | 19 April 2020

40.000 Desa Bentuk Relawan Lawan Covid-19

Desa harus menjadi ujung tombak pencegahan dan penanganan sebaran Covid-19.

NASIONAL | 19 April 2020

Wamenag Ajak Umat Muslim Percepat Bayar Zakat

Pembayaran zakat sangat dianjurkan untuk disegerakan sepanjang sudah memenuhi nisabnya karena bisa membantu mereka yang terdampak corona.

NASIONAL | 19 April 2020

ICW Sebut Koruptor di Indonesia Masih Dihukum Ringan

Perampok uang rakyat rata-rata masih dihukum ringan oleh pengadilan.

NASIONAL | 19 April 2020

Pandemi Covid-19, Pemkot Medan Sesuaikan Alokasi APBD 2020

Pemkot Medan harus melakukan penyesuaian ulang akibat wabah Covid-19.

NASIONAL | 19 April 2020

Perawat Dilatih Tangani MERS-CoV Sebelum Covid-19 Masuk ke Indonesia

Perawat RSPI Sulianti Saroso, Nurdiansyah mengaku sempat mendapatkan pelatihan perawatan penyakit MERS-Cov sebelum menangani pasien Covid-19.

NASIONAL | 19 April 2020

40.000 Desa Bentuk Relawan Lawan Covid-19

Terdapat 40.000 desa atau sekitar 53 persen yang telah membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.

NASIONAL | 19 April 2020

24 Rumah Sakit di Sumut Tangani Pasien Covid-19

Masyarakat diminta untuk mematuhi dan mengikuti anjuran pemerintah terkait pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 19 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS