Penegak Hukum Diminta Usut Mafia Alkes yang Disebut Erick Thohir
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Penegak Hukum Diminta Usut Mafia Alkes yang Disebut Erick Thohir

Jumat, 1 Mei 2020 | 19:30 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti dan mengusut mafia bahan baku obat dan alat kesehatan yang sebelumnya disinggung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dikatakan Saut, pernyataan Erick Thohir dapat diartikan sebagai permintaan kepada aparat penegak hukum mengusut praktik mafia alkes yang menghambat penanganan pandemi corona atau Covid-19.

"Ini sebenarnya warning buat para penegak hukum untuk pelajari lebih lanjut," kata Saut dalam Webinar 'Menakar Potensi Korupsi dalam Penanganan Pandemi Covid-19' yang digelar IAAC, Jumat (1/5/2020).

Diketahui, saat meninjau RS Pertamina Jaya di Jakarta, Kamis (16/4/2020), Erick mengaku miris melihat ketergantungan bahan baku obat dan alat kesehatan Indonesia dari luar negeri. Erick menilai, ketergantungan ini menjadi persoalan bagi bangsa ketika terjadi situasi yang tidak biasa, seperti pandemi Covid-19.

Erick mengajak semua pihak bersinergi dalam pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan (alkes), seperti alat bantu pernapasan atau ventilator, yang hingga kini kemampuan domestik untuk menyediakan itu masih terbatas. Bahkan, ia juga mengajak semua pihak untuk berani membongkar dan melawan mafia atau pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi dan tidak menginginkan Indonesia memiliki kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan dan farmasi.

Saut mengakui, informasi yang disampaikan Erick masih berupa informasi awal karena tidak menjelaskan secara rinci mafia yang disebutnya. Namun, informasi awal ini seharusnya dapat ditelusuri dan diusut oleh aparat penegak hukum.

"Informasi awal tapi bisa dikembangkan," katanya.

Saut mengatakan, penindakan terhadap mafia alkes dapat menjadi momentum bagi aparat penegak hukum. Tak hanya sebagai upaya membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pengusutan mafia alkes juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang belakangan mulai merosot.

"Ini bisa membangun trust juga. Jadi dengan dilakukan penindakan lebih baik," katanya.

Saut meyakini aparat penegak hukum memiliki kemampuan untuk membongkar praktik korupsi terkait sektor alat kesehatan. Dalam kesempatan ini, Saut menekankan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tak dapat melindungi pejabat korup, meskipun Pasal 27 Perppu tersebut memberikan imunitas atau kekebalan hukum bagi pejabat keuangan dalam mengelola anggaran penanganan corona.

Saut mengingatkan, selain kerugian keuangan negara yang disinggung dalam Perppu itu, terdapat bentuk-bentuk korupsi lain yang tercantum dalam UU Pemberantasan Korupsi yang dapat menjerat penyelenggara negara korup.

"Ada pasal lain yang bisa diterapkan. Hal-hal ini bisa diingatkan. Harus dipahami. Ada tujuh bentuk korupsi," katanya.

Saut mengakui dengan nilai total yang mencapai Rp 405 triliun, anggaran penanganan pandemi corona rawan diselewengkan dan bahkan dikorupsi. Terdapat banyak celah terjadinya korupsi dalam penanganan virus corona.

Dalam sejumlah perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK sejauh ini, kerap ditemukan adanya fee untuk penyelenggara negara yang mencapai 5 hingga 10 persen. Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2019 hanya meraih skor 38 dari skala 1-100 dengan rapor merah di bidang penegakan hukum dan bidang politik.

Sementara, KPK maupun aparat penegak hukum lainnya memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengawasi seluruh anggaran tersebut. Untuk itu, Saut mengingatkan semua pihak tidak mencuri kesempatan untuk kepentingan pribadi di masa pandemi virus corona seperti saat ini.

"Jangan ambil yang bukan hak kita," tegasnya.

Sementara itu pakar hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Umbu Rauta menegaskan, Perppu nomor 1 tahun 2020 bukanlah tameng melindungi pejabat korup.

"Saya tidak melihat Perppu ini untuk melindungi orang yang melakukan korupsi," katanya.

Umbu menekankan, dalam Perppu itu disebutkan frasa 'melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'. Dengan demikian, kata Umbu jika tidak beritikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan, pejabat tetap dapat dijerat, termasuk dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kalau tidak itikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan ya dia tidak bisa dilindungi," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Akademisi Singapura Prediksi Covid-19 di Indonesia Berakhir September

Pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir September.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Dinkes Bengkulu Kesulitan Periksa Pasien ODP dan PDP

Untuk mencegah Covid-19 tidak meluas di Bengkulu, diperlukan pemeriksaan menggunakan PCR.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Empat Pelaku Perdagangan Orang Ringkus Anggota Jatanras Polda Bengkulu

Polda Bengkulu tangkap empat orang pelaku human traffiking.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Bantu Warga Terdampak Covid-19, Polisi Militer Bagikan 300 Sembako di Jonggol Bogor

POM AD bagikan sembako di Jonggol, Kabupaten Bogor.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Merayakan Hardiknas, IGI Mendorong Guru Melek Teknologi

Ketua Umum Ikatan Guru (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengajak para guru untuk melek teknologi.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Angkatan Udara se-Asia Pasifik Kolaborasi Tangani Covid-19

Angkatan Udara se-Asia Pasifik berkolaborasi dalam penanganan wabah virus corona (Covid-19).

NASIONAL | 1 Mei 2020

Said Iqbal: PHK Pilihan Terakhir Selama Pandemi Covid-19

Indonesia masih berpeluang untuk keluar dari persoalan Covid-19 dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Kemparekraf Siap Fasilitasi UMKM Pariwisata Penerima Bantuan

Kemparekraf sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Nakes RSUP Dr Sardjito Negatif Covid-19

Tenaga medis RS Dr Sardjito negatif Covid-19.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Kasus Narkoba Naik, Bandar Memanfaatkan Wabah Covid-19

Kasus narkoba naik di saat pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS