Gubernur Tegaskan Mal di Sulawesi Selatan Tetap Ditutup
INDEX

BISNIS-27 448.146 (-0.92)   |   COMPOSITE 5091.82 (10.35)   |   DBX 966.643 (4.95)   |   I-GRADE 139.941 (-0.19)   |   IDX30 428.154 (-1.48)   |   IDX80 113.358 (-0.09)   |   IDXBUMN20 291.199 (-0.02)   |   IDXG30 119.599 (-0.63)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-1.43)   |   IDXQ30 124.629 (-0.42)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.25)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.24)   |   IDXV30 107.251 (-0.03)   |   INFOBANK15 832.7 (-0.92)   |   Investor33 373.408 (-0.42)   |   ISSI 150.953 (-0.04)   |   JII 549.986 (-1.27)   |   JII70 187.543 (-0.07)   |   KOMPAS100 1019.5 (-0.12)   |   LQ45 788.563 (-1.51)   |   MBX 1407.83 (2.21)   |   MNC36 279.661 (-0.32)   |   PEFINDO25 277.129 (3.76)   |   SMInfra18 242.149 (-1.27)   |   SRI-KEHATI 316.134 (-0.44)   |  

Gubernur Tegaskan Mal di Sulawesi Selatan Tetap Ditutup

Kamis, 28 Mei 2020 | 21:36 WIB
Oleh : YUD

Makassar, Beritasatu.com - Pusat perbelanjaan seperti mal di Sulawesi Selatan masih ditutup sampai ada kebijakan pusat untuk diperbolehkan dibuka kembali. Hal itu ditegaskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah, Kamis (28/5/2020).

Sikap tegas tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Forkompinda, pelaku usaha, MUI Sulsel dan seluruh OPD terkait lingkup Pemprov Sulsel di Makassar, Kamis.

"Nggak, nggak, tadi sudah dipertegas. Tidak ada kebijakan daerah, kebijakan pusat kita satu komando," kata Nurdin Abdullah saat ditanya apakah mal akan segera dibuka.

Gubernur dan Forkopimda sudah mengumpulkan para manajer umum mal, PD Pasar, perhotelan dan restoran dan pelaku usaha lainnya agar masyarakat Sulsel tidak panik dan dunia usaha gelisah dengan kebijakan pemerintah.

"Makanya tadi kita kumpulkan, kita kan tidak ingin melakukan sesuatu di lapangan yang akan membuat masyarakat panik, sehingga kita undang. Itulah cara-cara persuasif yang kita lakukan bersama bapak Panglima Kodam, Kapolda dan seluruh Forkompinda," urainya.

Ia mengatakan telah dijelaskan kepada semua pihak, bagaimana tahapan serta fase-fase, jika Sulsel masuk dalam skenario uji kehidupan normal baru atau new normal.

"Kita undang semua, kita sampaikan tadi. Bapak Panglima sudah sangat tegas menjelaskan fase-fase apa yang akan kita jalankan," katanya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wagub Melepas Relawan Covid-19 Bertugas di Berbagai Daerah di Papua

Wagub Papua Tim Relawan Covid-19 ke sejumlah Provinsi.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Realisasi Bansos Sembako Tahap III Sudah Capai 75%

Sementara, bansos reguler juga mendapatkan perluasan keluarga penerima manfaat (KPM) di masa pandemi Covid-19 ini.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Pemkot Bogor Longgarkan PSBB

Pelonggaran PSBB di Kota Bogor, Jawa Barat, disambut baik sejumlah pemilik usaha toko.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Juni, Bansos Tunai Tahap II Ditargetkan Sentuh 9 Juta Keluarga

Sebelum Idulfitri, data yang masuk ke Kemsos hanya 8,3 juta keluarga karena ada daerah yang tidak optimal menyampaikan usulannya.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Bekuk Pengedar, BNN Sita Sabu-Ekstasi Seberat 100 Kilogram

BNN membekuk seorang pengedar atas nama Agustiar (33) dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi dengan berat sekitar 100 kg

NASIONAL | 28 Mei 2020

Polda Siap Dukung Pemprov Bengkulu Laksanakan New Normal

Polda Bengkulu mendukung Pemprov melaksanakan perilaku hidup baru.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Kemsos Masih Terima Pembaruan Data Penerima Bansos

Perbaruan data penerima bansos yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) khususnya dilakukan daerah-daerah yang jumlah penduduknya padat.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Eks Komisioner KPU Didakwa Terima Suap Rp 600 Juta dari Caleg PDIP Harun Masiku

Jaksa Penuntut KPK mendakwa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan telah menerima suap dari caleg PDIP Harun Masiku

NASIONAL | 28 Mei 2020

New Normal, Ini Syarat Kunjungan ke Bali

Calon pengunjung yang ingin masuk ke Bali diwajibkan mengisi formulir aplikasi di website www.cekdiri.baliprov.go.id.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Perpres TNI Atasi Terorissme Dinilai Langgar Sistem Tata Negara

Perpres tersebut dinilai tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan dan rentan akuntabilitas.

NASIONAL | 28 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS