KPK Ingatkan Pentingnya Data Penerima Bansos
INDEX

BISNIS-27 437.928 (-1.43)   |   COMPOSITE 4945.79 (-4.57)   |   DBX 931.257 (3.43)   |   I-GRADE 131.318 (-0.36)   |   IDX30 415.488 (-1.44)   |   IDX80 108.562 (-0.21)   |   IDXBUMN20 273.68 (0.23)   |   IDXG30 115.596 (-0.04)   |   IDXHIDIV20 371.558 (-1.77)   |   IDXQ30 121.636 (-0.48)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (0.51)   |   IDXV30 102.795 (-0.25)   |   INFOBANK15 787.375 (-5.42)   |   Investor33 363.773 (-1.43)   |   ISSI 144.695 (0.4)   |   JII 523.846 (0.8)   |   JII70 177.783 (0.61)   |   KOMPAS100 971.12 (-1.32)   |   LQ45 760.321 (-1.8)   |   MBX 1369.12 (-2.2)   |   MNC36 271.592 (-0.74)   |   PEFINDO25 259.811 (2.18)   |   SMInfra18 233.526 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 306.747 (-1.36)   |  

KPK Ingatkan Pentingnya Data Penerima Bansos

Jumat, 29 Mei 2020 | 16:58 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kementerian dan pemerintah daerah mengenai pentingnya akurasi data untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau bahkan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial terkait pandemi corona atau Covid-19.

KPK telah menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global virus corona atau Covid-19. Dalam Surat Edaran tersebut, KPK meminta kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk menjadikan DTKS sebagai basis data dalam penyaluran Bansos.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan, sesuai dengan SE tersebut, penyaluran Bansos harus berbasis DTKS ditambah dengan data di lapangan apabila memang DTKS belum mencakup warga yang berhak menerima. Sebaliknya, jika terdapat warga yang tercantum di DTKS sudah tidak layak menerima seharusnya dikeluarkan dari DTKS.

"Apa maknanya, data menjadi penting dalam hal pendistribusian Bansos tersebut," kata Firli dalam konferensi pers melalui kanal Youtube KPK, Jumat (29/5/2020).

Firli menegaskan akurasi data penerima Bansos penting lantaran anggaran yang digelontorkan untuk bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD jumlahnya sangat besar. Berdasarkan monitoring yang dilakukan KPK, terdapat sedikitnya 8.978.580 kepala keluarga yang menjadi sasaran untuk menerima Bansos yang tersebar di berbagai provinsi. Firli menegaskan, KPK akan terus mengawal agar Bansos tersebut tepat sasaran.

"Kita sepakat bahwa Bansos harus sampai ke tangan yang menerima dan kita memberikan perhatian khusus untuk itu. Sebagaimana Surat Edaran bahwa kita sama-sama ingin menjamin Bansos tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada penyimpangan," tegasnya.

Firli mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran seluruh pihak mulai dari kementerian/lembaga negara, lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, lurah, bupati, camat, gubernur dan lainnya. Untuk mengawal Bansos ini, kata Firli, KPK meluncurkan aplikasi JAGA Bansos. Diketahui aplikasi JAGA diluncurkan KPK pada 2016 untuk memantau pelayanan publik tersebut mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan hingga dana desa dan anggaran daerah.

"Dalam rangka menjamin kepastian, hari ini kita luncurkan bagaimana kita bisa melakukan pengawasan supaya Bansos tepat sasaran kita luncurkan salah stu aplikasi yang dibangun KPK yang nanti kita sebut adalah JAGA Bansos," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara memaparkan, sejak awal pandemi corona, pihaknya sudah memperluas dua program bantuan sosial reguler Kementerian Sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Pada awal Maret, katanya, PKH telah mencakup 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari sebelumnya 9,2 juta KPM.

Sementara untuk Kartu Bansos telah mencapai sekitar 18 juta KPM dan ditargetkan dua bulan mendatang dapat mencapai 20 juta KPM. Tak hanya itu, Juliari memaparkan, untuk Bansos sembako khusus di wilayah Jabodetabek tahap 1 dan tahap 2 telah 100 persen didistribusikan kepada 1,9 juta kepala keluarga. Sedangkan untuk tahap 3 telah mencapai 80 persen. Untuk Bansos tunai, Juliari mengakui mengalami hambatan karena menyangkut wilayah dari Sabang sampai merauke minus Jabodetabek.

"Kami harus berkoordinasi dengan 500 kabupaten/kota sehingga tidak semudah pelaksanaan Bansos sembako yang wilayahnya tidak luas dan berkoordinasi pada empat atau lima daerah. Ini kami harus koordinasi dengan 500 Kabupaten/kota di luar provinsinya," katanya.

Namun, kata Juliari, pihaknya telah mendapat persetujuan Presiden Jokowi agar bantuan untuk 400 ribu kepala keluarga di wilayah terpencil dilakukan sekaligus tiga tahap. Dengan demikian, warga di wilayah terpencil bakal mendapat bantuan sebesar Rp 1,8 juta secara langsung. Hal ini sebagai upaya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

"Jadi tidak tahap 1,2,3 tapi langsung sekaligus tiga tahap karena menyangkut logistik yang sangat sulit kadang kala harus menyeberang perahu, di pedalaman Kalimantan. Sehingga persetujuan Presiden sangat membantu kami dan PT Pos sebagai mitra penyalur," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Lewat Kompetisi dan Webinar, Quipper Tingkatkan Interaksi Aktif Guru dan Murid

Kompetisi digelar sejak tanggal 6 - 18 Mei 2020 sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan guru dan murid dalam menggunakan Learning Management System.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kerja dari Rumah Bagi ASN Diperpanjang Hingga 4 Juni 2020

Work from home bagi ASN diperpanjang hingga 4 Juni 2020 mendatang.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Guru Penggerak Dongkrak Keterlibatan Siswa di Kelas

Guru penggerak dapat mendongkrak keaktifan siswa dalam berdiskusi di kelas.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kempupera Pastikan PSN 5 Destinasi Wisata Prioritas Senilai Rp 6,4 T Tetap Jalan

Menpupera Basuki Hadimuljono memastikan lima destinasi wisata prioritas tetap berjalan karena masuk proyek strategis nasional (PSN) baru.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Azis Syamsuddin Ungkap Kiprah DPR Saat Pandemi Covid-19

Kunjungan kerja wakil rakyat saat reses diganti dengan penyaluran sembilan bahan pokok kepada masyarakat.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Pemkot Dumai Putuskan Tidak Perpanjang PSBB

PSBB di Kota Dumai diputuskan untuk tidak diperpanjang.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Pendisiplinan Protokol Kesehatan Normal Baru, Ini Cara Bertindak TNI-Polri

Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, telah menggelar rapat koordinasi terkait rencana penerapan "new normal" atau kenormalan baru di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Citilink Setop Sementara Penerbangan Penumpang

Citilink Indonesia menghentikan sementara layanan penerbangan penumpang hingga 31 Mei 2020 karena tengah menyiapkan prosedur layanan kenormalan baru.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Terseret Gelombang Besar di Pantai, Pelajar SD Ditemukan Tewas

Ia ditemukan seorang pemulung di pinggir Pantai Panjang, Kecamatan Ratu Samban dalam kondisi tewas pada Jumat sore.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Pemprov Sumut Siapkan Transisi Menuju New Normal

Konsep ini sedang digodok supaya penerapannya tidak menambah daftar jumlah korban di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 29 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS