Pandemi Covid-19, Iluni UI Luncurkan Kertas Kerja Rekomendasi Kebijakan UMKM
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Pandemi Covid-19, Iluni UI Luncurkan Kertas Kerja Rekomendasi Kebijakan UMKM

Sabtu, 20 Juni 2020 | 18:07 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) kembali meluncurkan kertas kerja rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dengan judul “Pandemi Covid-19 dan New Normal: Rekomendasi Kebijakan Pemerintah untuk UMKM”, Sabtu (20/6/2020).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam sambutannya memberikan apresiasi akan hadirnya kertas kerja ini sebagai masukan bagi pemerintah. “UMKM ini tahun 1998 menjadi pahlawan dalam menyelamatkan sektor ekonomi kita, tapi kali ini menjadi salah satu sektor yang terdampak,” komentarnya.

Lebih lanjut Teten menyatakan bahwa kertas kerja ini akan menjadi salah satu masukan bagi kebijakan pemerintah. “Ini dapat menjadi salah satu masukan dari bagian strategi nasional, sekaligus pedoman kebijakan pemerintah,” imbuh Teten.

Ketua Umum Iluni UI Andre Rahadian menegaskan sektor UMKM adalah sektor yang vital bagi roda perekonomian rakyat di masa pandemi. “Dengan kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97% (2018), sektor UMKM memiliki nilai strategis dalam pemulihan perekonomian nasional,” ujarnya. Lebih lanjut, Andre menegaskan bahwa strategi kebijakan amat diperlukan untuk menjaga sektor UMKM. “Untuk itu, strategi kebijakan dalam rangka pemulihan sektor UMKM yang tepat menjadi sangat diperlukan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Policy Center Iluni UI M. Jibriel Avessina menyebut saat ini UMKM menghadapi permasalahan utama utama sebagai akibat dari Covid-19. Permasalahan tersebut yakni penurunan penjualan, masalah permodalan, terhambatnya distribusi produk, dan bahan baku. “Untuk menjawab masalah tersebut, Policy Center Iluni UI menyusun Kertas Kerja yang membahas efektivitas beberapa kebijakan pemerintah,” ujar Jibriel. Kertas kerja ini membahas berbagai kebijakan di antaranya kebijakan penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, penjaminan kredit modal kerja UMKM dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), stimulus modal kerja, Dana Insentif Daerah (DID, dan program bantuan sosial bagi pelaku UMKM kategori miskin dan kelompok rentan terdampak Covid-19.

Lebih jauh, Koordinator tim penulis kertas kerja Policy Center Iluni UI Satrio Mukti Wibowo menjabarkan berbagai analisis dari kertas kerja dari Policy Center. Kebijakan stimulus UMKM merupakan kebijakan yang relatif baru diimplementasikan pemerintah. Oleh karena itu, Policy Center Iluni UI menilai kebijakan dan bantuan sosial ini masih memiliki beberapa potensi permasalahan yang sebetulnya dapat dicegah sejak dini.

Potensi-potensi permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah untuk UMKM dapat dipetakan menjadi tiga kategori. Pertama, efektivitas kebijakan stimulus UMKM mengenai bagaimana kecukupan kebijakan dalam menjawab kebutuhan UMKM saat pandemi. Kedua, penyasaran (targeting) yakni risiko adanya exclusion atau inclusion error, validasi data penerima, dan validasi eligibilitas. Ketiga, pengawasan (monitoring) yang berkaitan dengan tahapan implementasi kebijakan, potensi penyalahgunaan penyaluran, dan pengaduan.

Berdasarkan pemetaan masalah tersebut, Satrio menjelaskan rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang tercantum dalam kertas kerja. “Untuk beberapa kebijakan yang sudah mulai dilaksanakan, perbaikan dapat dilaksanakan bersamaan dengan implementasi kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan untuk pemulihan UMKM di Indonesia.

1. Meningkatkan peranan Kementerian Koperasi dan UKM melalui dua peran tambahan:

a. Pembinaan dan edukasi kepada UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk berjualan online

b. Kebijakan satu pintu untuk UMKM yaitu hanya melalui Kementerian Koperasi dan UKM

2. Kebijakan quasi-fiscal dengan kerja sama Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) untuk menyerap produk-produk UMKM dan menjalin kerja sama bisnis

3. Sistem satu basis data dan tambahan verifikasi data dengan survei lapangan

Maka, Satrio menyarankan dalam memasuki masa pemulihan dan new normal, berikut ini beberapa pilihan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam membangkitkan gairah UMKM dalam perekonomian nasional.

1. Pemetaan UMKM dan pemetaan protokol kesehatan untuk tiap kategori UMKM: usaha mikro, kecil, menengah; meliputi kategori kebijakan wajib, mandiri, opsional, dan kebijakan yang harus dibantu atau diarahkan oleh pemerintah

2. Simulasi atau semacam uji coba new normal terlebih dahulu selama waktu tertentu (1-2 minggu) dan dievaluasi apakah pemberlakuan new normal pada UMKM berjalan dengan baik

3. Mendorong program padat karya tunai (ILO, 2020) melalui pemanfaatan dana kecamatan, dana desa, dan pemanfaatan program pembangunan oleh K/L

Satrio menyebut bahwa perlu kajian lanjutan untuk menjadi pijakan dalam masa mendatang. “Kajian-kajian tambahan untuk cost-effectiveness analysis perlu dilaksanakan untuk mengetahui kontribusi kebijakan-kebijakan tersebut terhadap UMKM dan perekonomian nasional sehingga dapat dijadikan acuan kebijakan di masa mendatang,” pungkasnya.

Staf Khusus Kepala Badan Keuangan dan Pasar Modal (BKPM) M. Pradana Indraputra menyambut baik kertas kerja ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah. Ia juga menyatakan komitmen BKPM untuk untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, salah satunya dengan tetap membukaoperasi pelayanan perizinan dengan menggunakan protokol kesehatan. “Dilihat dari data yang ada di bulan Maret saja izin permohonan izin IUMK (Industri Usaha Mikro Kecil) yang masuk di proses lebih 36 ribu izin,” ungkap Pradana.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jubir: Tujuh Provinsi Tanpa Adanya Kasus Baru Covid-19

Tidak ada penambahan kasus Covid-19 baru di tujuh provinsi di Indonesia, Sabtu (20/6/2020).

NASIONAL | 20 Juni 2020

Tambah 9, Kasus Positif Covid-19 di Bengkulu Menjadi 116

Penambahan kasus Covid-19 di Bengkulu pada Sabtu (20/6/2020) melebihi dari biasa yakni sembilan orang, sehingga jumlah total pasien positif virus "corona" 11.

NASIONAL | 20 Juni 2020

KPK Yakin Majelis Hakim Tolak Permintaan Imam Nahrawi Jadi JC

KPK meyakini majelis hakim tak akan mengabulkan permintaan mantan Menpora Imam Nahrawi untuk mendapat status sebagai "justice collaborator" (JC).

NASIONAL | 20 Juni 2020

Jubir Covid-19: Manajemen Informasi Penting untuk Kendalikan Kepanikan

Kunci penanganan Covid-19 baik untuk masyarakat maupun pemerintah adalah manajemen informasi.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Indonesia Harus Waspadai Pecahnya Konflik Laut China Selatan

Konflik LCS diprediksi akan menyeret banyak negara yang memiliki kepentingan.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Achmad Yurianto: Manajemen Informasi Penting untuk Kendalikan Kepanikan

Covid-19 merupakan penyakit jenis baru, sehingga sangat wajar apabila kemudian muncul informasi yang simpang siur sehingga menimbulkan kepanikan.

NASIONAL | 20 Juni 2020

KPK Dorong Pemda Se-Sulteng Percepat Penyelamatan Aset Senilai Rp 3,2 Triliun

KPK mendorong pemda se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mempercepat inventarisasi dan sertifikasi tanah aset pemda di tahun 2020 ini.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Polda Bengkulu Bagikan Beras dan Masker kepada Pedagang Pasar Panorama

Pembagian sembako, makanan siap santap, dan masker tersebut dilakukan dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 74 tahun 2020.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Warga Sumut Bisa Saksikan Gerhana Matahari Cincin

Secara umum, gerhana matahari di Sumatera Utara akan dimulai pada pukul 13.37 WIB, puncak gerhana terjadi pada pukul 14.48 WIB.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Forsawa Optimistis Gugatan Praperadilan WanaArtha Life Dikabulkan

Forsawa optimistis sidang gugatan Praperadilan WanaArtha Life terhadap Kejaksaan Agung terkait penyitaan unit Reksadana milik WanaArtha Life akan dikabulkan.

NASIONAL | 20 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS