New Normal, Mahfud: Penegakan Hukum Kembali Normal
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

New Normal, Mahfud: Penegakan Hukum Kembali Normal

Senin, 22 Juni 2020 | 19:53 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pemerintah akan kembali meneguhkan komitmen untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi ketika melantik kabinet pada bulan Oktober 2019 lalu. Penegakan hukum memang sempat berjalan lambat selama tiga bulan terakhir karena adanya penyebaran virus corona (Covid-19).

"Baru saja kami rapat antar menteri dan lembaga negara lembaga pemerintahan khusus berkoordinasi masalah penegakan hukum. Intinya pemerintah menghendaki agar komitmen untuk penegakan hukum seperti yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ketika melantik kabinet pada bulan oktober yang lalu supaya benar-benar dilaksanakan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Hadir pada rapat itu, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko PMK Muhadjir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Mahfud menyebut kabinet Indonesia Maju sudah berjalan kira-kira 7-8 bulan. Penegakan hukum agak terhenti karena ada Covid-19.

"Maka hari ini kami berkoordinasi untuk meneguhkan komitmen lagi untuk melangkah masing-masing lembaga sesuai dengan fungsinya masing-masing didalam pembangunam hukum," jelas Mahfud.

Menurutnya, pembangunan hukum ada dua bagian. Pertama adalah masalah pembuatan hukum yang mencakup sinkronisasi dan penataan antara aturan-aturan. Kedua, pelaksanaan atau penegakan hukum yaitu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang ada.

"Penyelesaian kasus hukum yang ada, tadi disepakati agar pemerintah, penegak hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan, Polri juga mendorong didalam proses pengadilan itu bekerja cepat. Tidak menggantung-gantung masalah terlalu lama karena itu menyangkut hak asasi orang," ujar Mahfud.

Dia meminta jika memang salah segera diajukan ke pengadilan, karena begitulah ketentuan hukum. Tetapi yang terlalu lama harus segera diputuskan kasusnya seperti apa, apakah masih bisa dibuktikan atau tidak.

"Komitmennya penegakan hukum harus mulai dibangkitkan kembali," ungkap Mahfud.

Saat ditanya kasus apa yang menjadi prioritas, dia tegaskan semua masalah yang sudah menjadi kasus supaya dipelajari dan diselesaikan. Harus diputuskan posisi hukumnya seperti apa. Jangan selalu menjadi masalah atau menjadi isu ketika ada momen-momen politik tertentu muncul.

"Itu harus diputuskan demi hukum, demi hak asasi dan demi kebaikan bangsa ini," tutur Mahfud.

Dia menambahkan penyebaran Covid-19 tidak memberi permakluman bahwa hukum terhenti. Dengan pola normal baru (new normal), hukum harus terus jalan, demi kepastian hukum.

"Suasana Covid-19 ya kita sudah anggap sesuatu yang tak bisa dihindari. Kita mulai bekerja lagi untuk upaya penegakan hukum itu," tutup Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pembunuhan Dua Anak Tiri di Medan Karena Es Krim

Dua bocah kakak beradik dibunuh karena merengek-rengek meminta dibelikan es krim.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Ini Kronologi Pembunuhan Dua Bocah Kakak Beradik di Global Prima Medan

Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat (19/6/2020) malam yang dilakukan oleh ayah tiri kedua bocah tersebut.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Jubir Presiden: Perpres 67/2020 Bentuk Apresiasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Perpres Nomor 67 tahun 2020 merupakan langkah progresif Presiden Jokowi dalam menghormati hak-hak disabilitas di Indonesia.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Penahanan Ketua DPRD Muara Enim Kembali Diperpanjang

Penahanan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 26 Juni 2020.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menjaga Ekosistem Hutan, Mencegah Wabah di Masa Depan

Program Lingkungan PBB (UNEP) memperingatkan 75% dari kemunculan patogen manusia adalah zoonotik, dengan kata lain, infeksi awal yang berasal dari hewan. Aktivitas seperti deforestasi, fragmentasi lahan, serta perluasan habitat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. 

NASIONAL | 22 Juni 2020

PSBB, Kota Bandung Belum Bisa Gelar CFD

Kota Bandung belum dapat menggelar hari bebas kendaraan bermotor dan malam bebas kendaraan bermotor digelar di kota itu selama PSBB masih digelar.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Pandemi Covid-19, Momentum Ubah Birokrasi

Pandemi Covid-19 semestinya menjadi momentum mengubah birokrasi.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Gugus Tugas: Kawasan Pariwisata Alam Akan Dibuka Secara Bertahap

Kawasan pariwisata alam di Tanah Air dibuka secara bertahap untuk memulai aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat risiko paling ringan.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menpan RB Ingatkan Pemda Percepat Penyederhanaan Birokrasi

Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo, penyederhanaan birokrasi sangat penting dalam rangka mempercepat perizinan dan pelayanan publik.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menko PMK Sebut Pemerintah Hadapi Dua Pilihan Sulit

Pemerintah harus memilih relaksasi atau kelonggaran PSBB atau percepatan penanganan Covid-19.

NASIONAL | 22 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS