KPK Tahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Tahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia

Jumat, 26 Juni 2020 | 18:10 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono, Jumat (26/6/2020). Taufik ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap kerjasama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk antara PT HTK dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli menyatakan, Taufik yang menyandang status tersangka sejak Oktober 2019 lalu itu ditahan di Rutan Gedung KPK Kavling C1 atau Gedung ACLC untuk selama 20 hari pertama. Dengan demikian, Taufik setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 15 Juli 2020 mendatang.

"Tersangka TAG (Taufik Agustono) akan ditahan selama 20 hari pertama mulai 26 Juni 2020 hingga 15 Juli 2020 di Rutan KPK Kavling C1," kata Lili di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Penahanan terhadap Taufik mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. Sebelum mendekam di sel tahanannya, Taufik menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

"Sebelumnya akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai bagian dari protokol kesehatan pencegahan Covid -19," katanya.

Taufik sebelumnya sempat mangkir dari pemeriksaan penyidik pada Selasa (23/6/2020) lalu. Melalui surat yang disampaikan kepada penyidik, Taufik berdalih saat itu sedang sakit.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara ini. Keempatnya yakni, mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso; orang kepercayaan Bowo, Indung; serts Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti‎; serta Taufik Agustono.

Sengkarut kasus suap ini bermula dari diputusnya kontrak kerja sama antara PT HTK dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) yang merupakan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik pada 2015 setelah berdirinya PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang menjadi perusahaan induk BUMN pupuk. Dalam surat tuntutan terhadap mantan anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso, setelah pemutusan kontrak antara PT HTK dan PT KCS, terjadi pertemuan di kawasan Kebon Sirih pada Jakarta pada 31 Oktober 2017 lalu.

Saat itu, Direktur Utama (Dirut) Petrokimia Gresik, Rahmad Pribadi dan Steven Wang selaku pemilik PT Tiga Macan memperkenalkan Asty kepada Bowo Sidik. Asty pun menceritakan kepada Bowo mengenai kontrak PT HTK dan PT KCS yang diputus setelah berdirinya PT PIHC. Pengangkutan amoniak kemudian dialihkan ke anak usaha PT PIHC, yakni PT PILOG.

Dalam pertemuan itu, Asty meminta Bowo mengupayakan agar PT PILOG dapat menggunakan kapal milik PT HTK untuk pengangkutan amoniak. Sementara kapal milik PT PILOG akan dicarikan pasarnya oleh Asty.

Diketahui, penetapan tersangka terhadap Taufik merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya Indung serta Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.
Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo Sidik atas perkara suap dan gratifikasi.

Anak buah Bowo, Indung divonis Majelis Hakim dengan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan terhadap Indung. Saat ini, Indung sedang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sementara, Asty divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ada Perbedaan Data Pengangguran, Program Kartu Prakerja Masih Dievaluasi

Pemerintah saat ini masih mengevaluasi Program Kartu Prakerja agar tata kelolanya berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

NASIONAL | 26 Juni 2020

BNN Canangkan Hidup 100% Tanpa Narkoba

BNN turut mendorong perekonomian Indonesia dengan memberdayakan kawasan rawan dengan memberikan pelatihan bagi warga binaan.

NASIONAL | 26 Juni 2020

PDIP Bikin Laporan Polisi Soal Pembakaran Bendera Partai

Prinsipnya adalah PDIP menyerahkan ini kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya

NASIONAL | 26 Juni 2020

Pembakaran Bendera Partai, PDIP Bikin Laporan Polisi

PDIP membuat laporan ke polisi terkait pembakaran bendera partai dalam aksi unjuk rasa menolak RUU HIP, Rabu (24/6/2020).

NASIONAL | 26 Juni 2020

Hari Ini, Stasiun KRL Bogor Kota dan Bojong Gede Jadi Sasaran Rapid Test

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat menyasar dua dari tiga stasiun KRL untuk pemeriksaan acak Covid-19 berupa "rapid test".

NASIONAL | 26 Juni 2020

Ikut Senam di Hari Krida, Menpora Ingatkan Pentingnya Berolahraga

Menurut Menpora Zainudin Amali, senam di Hari Krida penting dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 26 Juni 2020

Menpupera Tunjuk Pejabat Fungsional Baru

Menpupera Basuki Hadimuljono melantik Anita Firmanti sebagai Pejabat Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama yang baru.

NASIONAL | 26 Juni 2020

Masuk New Normal, Kapolri Cabut Maklumat Penanganan Covid-19

Meski telah dicabut, Polri dan TNI akan tetap melakukan pengawasan dan pendisiplinan soal penerapan protokol kesehatan pada masyarakat.

NASIONAL | 26 Juni 2020

Temui Kapolda Metro, Herman Herry Minta Pembakar Bendera PDIP Ditindak

Herman Herry meminta Kapolda Nana segera melakukan langkah-langkah hukum secara profesional.

NASIONAL | 26 Juni 2020

Kemhub Sebut ada Usulan Penyesuaian Tarif Taksi Online

Terdapat usulan penyesuaian tarif taksi online dengan penerapan flag fall atau tarif minimal saat buka pintu.

NASIONAL | 26 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS