BPKP Kawal Proses Pengadaan Barang dan Jasa Selama Pandemi Covid-19
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

BPKP Kawal Proses Pengadaan Barang dan Jasa Selama Pandemi Covid-19

Senin, 29 Juni 2020 | 18:52 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam keadaan darurat selama pandemi Covid-19 dituntut lebih cepat, tepat dan akurat menyasar masyarakat terdampak. Guna mencapai itu, prosedur PBJ harus sederhana dan tidak berbelit, sehingga output dan outcome lebih optimal bagi seluruh rakyat, serta mendorong perekonomian agar terus bergerak.

Deputi Kepala BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto mengatakan, proses pengadaan barang/jasa tentunya tidak perlu semuanya dilakukan melalui proses darurat.

“Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan prinsip yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, misalnya melalui e-katalog atau dengan pelelangan/tender dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” katanya dalam membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Intern Lingkup Kementerian/Lembaga Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (29/6/2020).

Iwan menyebut, untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. BPKP berharap Rapat koordinasi ini dapat memberikan gambaran umum mengenai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada masa new normal; informasi mengenai potensi permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga yang telah, sedang, dan akan melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19; serta informasi mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko pelanggaran hukum dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhamad Yusuf Ateh menegaskan, prinsip yang harus dipegang bersama dalam pengawalan akuntabilitas penanganan covid 19, bahwa seluruh uang negara/daerah yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengawasan oleh APIP hendaknya tidak berorientasi untuk mencari-cari kesalahan, tidak memperlambat proses pengadaan, serta berorientasi pada keberhasilan program dan kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni lalu, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik, khususnya dalam penanganan virus corona atau Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, anggaran khusus untuk penanganan pandemi dan dampaknya itu mencapai Rp 677 triliun.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jaksa Agung Nilai Pengawasan Lemah OJK Penyebab Kasus Jiwasraya

Secara prinsip, Kejaksaan Agung menilai bahwa jika saja pengawasan industri keuangan berjalan baik dan benar, tak mungkin kasus sebesar Jiwasraya bisa terjadi.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Eksploitasi Anak, Korlap Demo RUU HIP, FPI, dan GNPF-MUI Dilaporkan ke KPAI

Demonstrasi RUU HIP yang dilakukan Rabu 24 Juni 2020 ditenggarai telah mengeksploitasi anak sehingga melanggar UU Perlindungan Anak.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Lewat Seri Webinar, Kemendikbud Persiapkan Guru Hadapi Pandemi

​Seri Webinar Guru Belajar ditujukan untuk mempersiapkan guru dan insan pendidikan menjelang tahun ajaran baru di tengah pandemi.

NASIONAL | 29 Juni 2020

BPK Hormati Proses Hukum Dugaan Korupsi Jiwasraya

BPK menegaskan pihaknya akan mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan baik terkait pengungkapan maupun pengadilan kasus Jiwasraya.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Lion Air Group Tawarkan Layanan Rapid Test Covid-19 Rp 95.000

Lion Air Group menawarkan metode uji kesehatan screening awal dan cepat (rapid test) Covid-19 khusus bagi penumpang Lion Air Group, dengan biasa Rp 95.000.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Polisi Selidiki Kasus yang Dilaporkan Ketua BPK

Bareskrim akan memeriksa laporan pencemaran nama baik pada kasus mega korupsi Asuransi Jiwasraya yang diungkapkan oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Kemhub Wajibkan Operator Transportasi Koordinasi dengan Gugus Tugas

Kewajiban ini tertuang dalam surat Menteri Perhubungan (Menhub) kepada para operator sarana dan prasarana transportasi tertanggal 29 Juni 2020.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Pelabuhan Merak dan Bakauheni Mulai Ramai kembali

Sejak new normal diberlakukan, penumpang kapal feri, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni, mengalami kenaikan signifikan.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Jumlah Sembuh Lebih Banyak Dibanding Pertambahan Kasus Positif Covid-19 Terjadi di 12 Provinsi

Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 lebih banyak dibanding jumlah pertambahan kasus positif terjadi di 12 provinsi pada Senin (29/6/2020).

NASIONAL | 29 Juni 2020

SKK Migas: Kesiapan Teknis Lapangan Gas Kepodang Sudah 95%

Kesiapan teknis operasi di Lapangan Gas Kepodang dinyatakan sudah mencapai 95%. Lapangan gas ini akan beroperasi usai menuntaskan aspek komersial.

NASIONAL | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS