Eks Menpora Imam Nahrawi Dihukum 7 Tahun Penjara
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.86)   |   COMPOSITE 5112.19 (36.4)   |   DBX 973.986 (4.58)   |   I-GRADE 139.714 (1.66)   |   IDX30 428.304 (3.33)   |   IDX80 113.764 (0.8)   |   IDXBUMN20 291.927 (4.3)   |   IDXG30 119.182 (0.36)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.94)   |   IDXQ30 124.656 (1.28)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.81)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (0.68)   |   IDXV30 107.478 (0.8)   |   INFOBANK15 831.648 (10.85)   |   Investor33 374.125 (2.66)   |   ISSI 151.171 (0.41)   |   JII 550.867 (0.41)   |   JII70 188.056 (0.33)   |   KOMPAS100 1022.34 (5.97)   |   LQ45 789.815 (5.74)   |   MBX 1412.7 (10.57)   |   MNC36 280.331 (1.85)   |   PEFINDO25 282.464 (4.5)   |   SMInfra18 241.575 (1.18)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.9)   |  

Eks Menpora Imam Nahrawi Dihukum 7 Tahun Penjara

Senin, 29 Juni 2020 | 19:22 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Majelis Hakim menyatakan Imam terbukti menerima suap terkait pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora serta menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dari sejumlah pihak. Perbuatan itu dilakukan Imam bersama-sama asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tipikor secara bersama dan berlanjut sebagaimana diancam dakwaan kesatu dan kedua," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina saat membacakan amar putusan terhadap Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6/2020).

Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Imam berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 18.154.230.882 selambatnya sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Jika dalam jangka waktu tersebut, Imam tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Imam akan dikenakan pidana penjara selama 2 tahun. Majelis Hakim juga mencabut hak politik Imam selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hukuman terhadap Imam ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya, Jaksa menuntut agar Majelis Hakim menghukum Imam dengan 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 19,1 miliar dan pencabutan hak politik.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Imam berlaku sopan, kepala keluarga dan memiliki anak yang masih kecil serta belum pernah dihukum.

Sementara untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Imam bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Majelis Hakim juga menilai Imam selaku pimpinan tertinggi di Kempora seharusnya menjadi tauladan. Tak hanya itu, Hakim menyatakan, Imam mencoba menutupi perbuatan dengan tidak mengakuinya.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak permohonan Imam Nahrawi untuk menjadi Justice Collaborator (JC).

Majelis Hakim menilai tidak cukup alasan secara hukum untuk mengabulkan JC yang diajukan Imam.

"Menyatakan menolak permohonan Justice Collaborator yang diajukan terdakwa," kata Hakim.

Majelis Hakim menyatakan Imam Nahrawi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.

Tak hanya itu Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum juga terbukti menerima gratifikasi dengan total Rp8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Moeldoko Sebut Menteri dan Kepala Lembaga Harus Respons Kemarahan Jokowi

Ini peringatan kesekian kali dari Presiden Jokowi, bahwa ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa.

NASIONAL | 29 Juni 2020

BPKP Kawal Proses Pengadaan Barang dan Jasa Selama Pandemi Covid-19

Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam keadaan darurat selama pandemi Covid-19 dituntut lebih cepat, tepat dan akurat menyasar masyarakat terdampak.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Jaksa Agung Nilai Pengawasan Lemah OJK Penyebab Kasus Jiwasraya

Secara prinsip, Kejaksaan Agung menilai bahwa jika saja pengawasan industri keuangan berjalan baik dan benar, tak mungkin kasus sebesar Jiwasraya bisa terjadi.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Eksploitasi Anak, Korlap Demo RUU HIP, FPI, dan GNPF-MUI Dilaporkan ke KPAI

Demonstrasi RUU HIP yang dilakukan Rabu 24 Juni 2020 ditenggarai telah mengeksploitasi anak sehingga melanggar UU Perlindungan Anak.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Lewat Seri Webinar, Kemendikbud Persiapkan Guru Hadapi Pandemi

​Seri Webinar Guru Belajar ditujukan untuk mempersiapkan guru dan insan pendidikan menjelang tahun ajaran baru di tengah pandemi.

NASIONAL | 29 Juni 2020

BPK Hormati Proses Hukum Dugaan Korupsi Jiwasraya

BPK menegaskan pihaknya akan mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan baik terkait pengungkapan maupun pengadilan kasus Jiwasraya.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Lion Air Group Tawarkan Layanan Rapid Test Covid-19 Rp 95.000

Lion Air Group menawarkan metode uji kesehatan screening awal dan cepat (rapid test) Covid-19 khusus bagi penumpang Lion Air Group, dengan biasa Rp 95.000.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Polisi Selidiki Kasus yang Dilaporkan Ketua BPK

Bareskrim akan memeriksa laporan pencemaran nama baik pada kasus mega korupsi Asuransi Jiwasraya yang diungkapkan oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Kemhub Wajibkan Operator Transportasi Koordinasi dengan Gugus Tugas

Kewajiban ini tertuang dalam surat Menteri Perhubungan (Menhub) kepada para operator sarana dan prasarana transportasi tertanggal 29 Juni 2020.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Pelabuhan Merak dan Bakauheni Mulai Ramai kembali

Sejak new normal diberlakukan, penumpang kapal feri, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni, mengalami kenaikan signifikan.

NASIONAL | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS