Menkumham Sebut Buronan Djoko Tjandra Tidak Ada di Indonesia
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Menkumham Sebut Buronan Djoko Tjandra Tidak Ada di Indonesia

Selasa, 30 Juni 2020 | 19:47 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut terpidana dan buron perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra tidak ada di Indonesia. Hal ini berdasarkan sistem informasi yang dimiliki Kemkumham. Pernyataan tersebut disampaikan Yasonna menanggapi isu yang menyebut Djoko Tjandra sudah 3 bulan di Indonesia.

"Di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang tidak ada. Kemkumham tidak tahu sama sekali (Joko Tjandra.) di mana. Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkap, kita heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya, tidak ada," kata Yasonna usai Rapat Kerja bersama Komisi II DPR dan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Yasonna pun memertanyakan informasi yang menyebut Tjoko Tjandra berada di Indonesia. Hal ini lantaran sistem yang dimiliki Kemkumham tidak mendeteksi keberadaan Tjoko Tjandra di dalam negeri.

“Dari mana data bahwa dia 3 bulan di sini, tidak ada datanya kok,” katanya.

Sementara, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemkumham, Arvin Gumilang menyampaikan kronologi status Tjoko Tjandra yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buronan. Dipaparkan, permintaan pencegahan atas nama Joko Soegiarto Tjandra oleh KPK pada 24 April 2008 dan berlaku selama 6 bulan. Kemudian Red Notice dari Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra terbit pada 10 Juli 2009.

Pada 29 Maret 2012 terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung yang berlaku selama 6 bulan. Permintaan DPO dari Sektetaris NCB Interpol Indonesia terhadap Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan (WN Papua Nugini) pada 12 Februari 2015.

Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, pada 5 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa dari red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen Imigrasi menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020. Pada 27 Juni 2020, terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung. Dengan demikian nama Djoko Tjandra kembali dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.

“Di samping kronologi di atas, perlu disampaikan juga bahwa atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chen tidak ditemukan dalam data perlintasan,” kata Arvin Gumilang.

Diketahui, Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini hingga setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Pengajuan PK oleh Kejagung itu lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cessie Bank Bali.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah, sebab Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Korban Aksi Terorisme Terancam Tidak Dapat Kompensasi

Bagi korban tindak pidana terorisme yang mengalami kerugian sebelum UU pemberantasan tindak pidana terorisme diberlakukan, terancam tidak mendapatkan kompensasi

NASIONAL | 30 Juni 2020

Ombudsman Sumut Ungkap Dugaan Kecurangan PPDB Online

Ombudsman menduga ada oknum yang "memainkan" surat keterangan domisili agar anak diterima di luar zonasinya.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Wali Kota Bengkulu Kembali Izinkan Masyarakat Gelar Pesta Pernikahan

Pesta pernikahan diperbolehkan untuk digelar dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Lawan Pendiri Kaskus, Dua Orang Jadi Tersangka

Kasus saling lapor antara pendiri Kaskus, Andrew Darwis, dengan Titi Sumawijaya Empel dan Jack Boyd Lapian terkait sertifikat gedung memasuki babak baru.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Indonesia Tampung 99 Pengungsi Rohingya

Kemlu bersama sejumlah pihat terkait termasuk Satgas Pengungsi akan bertolak ke Aceh pada Rabu (1/7/2020).

NASIONAL | 30 Juni 2020

Gubernur Sumut: Tindakan Wali Kota Surabaya Lebay

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menganggap tindakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sujud kepada dokter "lebay".

NASIONAL | 30 Juni 2020

HUT Bhayangkara, 4.308 Warga Peroleh SIM Gratis

Pemberian SIM gratis ini hanya dikhususkan bagi warga yang lahir di tanggal 1 Juli atau bertepatan dengan HUT Bhayangkara.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Polisi Tangkap Pelaku Pembakar Mobil Via Vallen

Pelaku pembakar mobil Via Vallen bernitial P, diduga pelaku sudah merencanakan pembakaran mobil tersebut.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Presiden Jokowi Tinjau Proyek Padat Karya di Batang

Jokowi melanjutkan agenda kerjanya di Provinsi Jawa Tengah dengan meninjau proyek padat karya irigasi di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Kasus Suap Ketok Palu, KPK Tahan 3 Mantan Ketua Fraksi DPRD Jambi

Ketiga mantan anggota DPRD Jambi itu ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus suap ketik palu terkait pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS