Mendagri Minta APIP Kawal Realokasi Anggaran Covid-19
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Mendagri Minta APIP Kawal Realokasi Anggaran Covid-19

Selasa, 30 Juni 2020 | 21:05 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal penggunaan dana hasil realokasi dan refocussing untuk penanganan Covid-19. Pengawasan harus bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum, BPK dan BPKP sehingga implementasi dana refocussing bisa tepat sasaran dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Optimalisasi Satgas Saber Pungli Dalam Pengawasan Dampak di Jakarta, Selasa (30/6/2020). Tito sendiri tidak hadir pada acara itu karena sedang rapat dengan Komisi II DPR. Tito diwakili Inspektur Jenderal Kemdagri Tumpak Simanjuntak.

Meneruskan instruksi Tito, Tumpak menjelaskan kegiatan pengawalan dan pengawasan tidak berdasarkan status wilayah, misalnya daerah hijau atau daerah dengan status zona merah. Prinsipnya, APIP sudah melakukan pendampingan pada saat refocussing APBD untuk penanganan Covid-19.

“Koordinasi dengan lembaga lain, termasuk dengan aparat penegak hukum dan tim saber pungutan liar mesti diperkuat,” tutur Tito.

Tito juga meminta para kepala daerah selaku kepala gugus tugas penanganan Covid-19 agar memberikan jaminan akuntabilitas pelaksanan refocusing. Hal itu karena saat yang bersamaan 270 daerah sedang mempersiapkan Pilkada langsung. Terutama akuntabilitas soal implementasi Bantuan Sosial (Bansos).

“Ini jadi perhatian khusus. Kepala daerah diminta untuk hati-hati. Bahkan, khusus untuk masalah Bansos, Kemdagri sampai mengeluarkan surat edaran khusus untuk mengawal kehati-hatian dalam hal masalah Bansos,” tutup Tito.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Skema PPDB Harus Proteksi Anak dari Keluarga Menengah Bawah

Hamid Muhammad mengatakan, sistem PPDB harus memproteksi anak dari keluarga menengah bawah atau tidak mampu untuk dapat bersekolah.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Keputusan Melanjutkan Pilkada Serentak Dinilai Konstitusional

Pilkada saat pandemi bentuk keseriusan pemerintah dan kesiapan KPU dan Bawaslu menegakkan prinsip-prinsip nilai demokrasi.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pembobol M-Banking Modus SIM Card Hilang Dibekuk

tiga orang tersangka yang tergabung dalam sindikat Tulung Selapan Tipsani (tipu sana sini).

NASIONAL | 30 Juni 2020

BIN Luncurkan Akun Resmi di Media Sosial

BIN Luncurkan Akun di Media Sosial.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mahasiswa UGM Laksanakan KKN Daring

KKN mahasiswa UGM dilaksanakan secara daring berdasarkan Keputusan Rektor UGM No. 96/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Penyelenggaraan KKN-PPM UGM 2020.

NASIONAL | 30 Juni 2020

KPK Tahan Makelar Tanah Proyek RTH Kota Bandung

Dadang terlebih dahulu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebelum ditahan di Rutan Cabang KPK.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Samudera Indonesia Masih Minat Jadi Operator Pelabuhan Patimban

PT Samudera Indonesia Tbk menyatakan tetap tertarik untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

NASIONAL | 30 Juni 2020

PPDB Bengkulu: Tak Lulus Zonasi Bisa Diterima di Jalur Prestasi Jika Kuota Tersedia

Kadis Diknas Bengkulu Eri Yulian Hidayat mengatakan siswa yang tidak lulus melalui jalur zonasi bisa diterima di jalur prestasi sepanjang kuota masih tersedia.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Dihukum 7 Tahun Penjara, Imam Nahrawi Isyaratkan Banding

Imam Nahrawi mengisyaratkan akan mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 Bengkulu Masih Dievaluasi di Kemkes

Dinkes Bengkulu berharap dana insentif yang bersumber dari APBN untuk tenaga medis yang menangani kasus Covid-19 segera dicairkan dalam waktu dekat.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS