IHW Gugat BPJH di PTUN Jakarta
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

IHW Gugat BPJH di PTUN Jakarta

Kamis, 2 Juli 2020 | 12:04 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Halal Watch adalah bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal dan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 53 UU JPH dan telah mendapatkan pengakuan yuridis sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-XV/2017.

IHW mengajukan tuntutan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah melakukan peresmian Sucofindo sebagai LPH tanpa melibatkan dan tanpa bekerja sama dengan MUI sebagaimana yang telah di amanati UU JPH dan Peraturan Pelaksananya. Di mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, sewenang-wenang (Detournement de pouvoir) dan melanggar asas umum pemerintahan yang Baik.

"Kami dengan sangat terpaksa mengambil sikap atas tindakan yang telah melakukan pelanggaran dan menabrak Undang-Undang berulang kali. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bapak Prof. Ir. Sukoso sebagai Kepala BPJPH adalah dengan meresmikan PT. Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanpa melalui kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)," demikian bunyi keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (2/7/2020).

"BPJPH di bawah kepemimpinan Bapak Sukoso telah melakukan perbuatan dan menabrak UU JPH, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (PP No 31 Tahun 2019) dan turunannya yang seharusnya dijadikan acuan dalam melaksanakan Sistem Jaminan Halal."

BPJPH sebagai suatu lembaga yang merupakan stakeholder dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal, seharusnya mengetahui juga memahami keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Jaminan Halal, namun justru sebaliknya dengan secara sadar dan sengaja melaksanakan kewenangannya tanpa berlandaskan dan mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah Sertifikasi Halal yaitu prinsip perlindungan, keadilan, akuntanbilitas dan transparansi.

Menyikapi hal tersebut, Indonesia Halal Watch telah mengajukan upaya administratif melalui Surat Nomor 35/Out/IAP/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020, namun karena tidak adanya tanggapan, IHW kembali menyampaikan Surat Nomor 36/Out/IAP/VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020, yang pada dasarnya meminta kepada BPJPH untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan peresmian LPH PT. Sucofindo.

Mengingat tidak adanya tanggapan dan merasa diabaikan, Indonesia Halal Watch kemudian mengambil langkah hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Gugatan tersebut telah diregister sesuai Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.JKT pada Rabu (1/7/2020).

Dasar diajukannya gugatan tersebut yaitu tindakan BPJPH yang menetapkan dan mengesahkan PT Sucofindo sebagai LPH dengan tidak melakukan kerja sama dengan MUI sebagaimana amanat dari ketentuan yang terdapat pada UU JPH, PP JPH dan Permenag JPH, merupakan tindakan dan keputusan yang telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pelaksananya, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

HUT Bhayangkara, Wapres Harap Polri Bimbing Masyarakat Hadapi New Normal

Menurut Wapres, Polri memiliki peran strategis dalam upaya memutus mata rantai penularan, sekaligus membimbing masyarakat menghadapi kehidupan normal baru.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Universitas Budi Luhur Raih Penghargaan Berkat Kontribusi Selama Pandemi

Universitas Budi Luhur meraih penghargaan untuk kategori “38 Perguruan Tinggi Yang Berkontribusi Dalam Kegiatan Kerelawanan Selama Pandemi Covid-19.”

NASIONAL | 1 Juli 2020

Tersangka Pembakar Mobil Via Vallen Terancam 12 Tahun Penjara

Tersangka pembakar mobil mewah milik penyanyi dangdut Maulidia Octavia yang populer dengan nama Via Vallen terancam hukuman 12 tahun penjara.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Mendagri: Rp 961 Miliar Dana Pilkada 2020 Telah Dicairkan

Menurut Mendagri Tito Karnavian, pencairan dana tersbut sudah merupakan bentuk komitmen Kemkeu untuk mendukung penyelenggara Pilkada 2020.

NASIONAL | 1 Juli 2020

HUT Bhayangkara, Ketua MPR Dorong Polri Kedepankan Pendekatan Humanisme

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pendekatan humanisme bukan berarti membuat Polri menjadi lemah

NASIONAL | 1 Juli 2020

Panglima TNI Beri Kejutan ke Kapolri di HUT Ke-74 Bhayangkara

Polri bersama TNI akan mengawal seluruh kebijakan pemerintah.

NASIONAL | 1 Juli 2020

HUT Ke-74 Polri, Kapolri Sebut Dirinya Goblok

Kapolri siap laksanakan perintah Presiden.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Pemda DIY Salurkan Rp 1,37 Miliar Donasi Masyarakat

Biwara pun menyatakan, bantuan yang paling tepat saat ini adalah sembako.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Ditarget Rampung 2022, Pengerjaan Seksi II Tol Semarang-Demak Capai 8 Persen

Seksi II pembangunan jalan tol Semarang Demak tersebut sepanjang 16 km, membentang dari Kecamatan Sayung sampai Demak Kota.

NASIONAL | 1 Juli 2020

3 Kabupaten di Bengkulu Berubah Jadi Zona Hijau Covid-19

Tujuh kabupaten di Bengkulu yang berstatus zona merah, yakni Kota Bengkulu, Kaur, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah

NASIONAL | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS