Satu Terdakwa Reaktif Covid-19, Sidang Kasus Jiwasraya Ditunda
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Satu Terdakwa Reaktif Covid-19, Sidang Kasus Jiwasraya Ditunda

Rabu, 1 Juli 2020 | 17:08 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya yang sedianya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/7/2020) terpaksa ditunda. Penundaan ini disebabkan mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim yang menjadi salah satu terdakwa perkara tersebut reaktif risiko terinfeksi virus corona (Covid-19) berdasarkan hasil tes cepat atau rapid test.

Atas hal tersebut, persidangan pada hari ini yang beragendakan pemeriksaan saksi-saksi ditunda dan dilanjutkan kembali pada Senin (6/7/2020) mendatang.

"Benar, tadi langsung setelah sidang ditunda, Bapak Ketua Pengadilan Negeri langsung turun dan bertanya, kemudian betul itu hasil rapid. Oleh karena itu diminta untuk swab test," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono, kepada wartawan, Rabu (1/7/2020).

Setelah menunda persidangan, pihak pengadilan segera menyemprotkan desinfektan di ruang persidangan. Sementara Hendrisman akan menjalaniswab test guna memastikan risiko terinfeksi Covid-19.

"Kita akan melaksanakan (rapid test kepada hakim) karena ada gejala seperti itu. Kemarin juga sudah, nanti ada lagi," tambahnya.

Persidangan perkara dugaan korupsi Jiwasraya dengan enam terdakwa digelar di dua ruang sidang berbeda dalam waktu bersamaan. Terdakwa Hendrisman bersama Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2013-2018 Hary Prasetyo dan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya periode 2008-2014 Syahmirwan menjalani sidang di Ruang Kusuma Atmadja. Sedangkan Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat; dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto menjalani persidangan di Ruang Hatta Ali.

Sidang berlangsung sejak sekitar pukul 10.00 WIB dan diskors pukul 12.00 WIB untuk istirahat, salat dan makan.
Kemudian, sidang dilanjutkan sekitar pukul 13.00 WIB dan diskors kembali sekitar pukul 14.05 WIB.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat serta empat terdakwa lainnya melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya. Atas perbuatan Benny dan Heru bersama empat terdakwa lain, keuangan negara menderita kerugian hingga sebesar Rp 16,8 triliun berdasarkan audit BPK tanggal 9 Maret 2020.

Empat terdakwa lain perkara ini dengan surat dakwaan terpisah, yaitu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Jaksa membeberkan, Benny Tjokro melakukan kesepakatan bersama dengan petinggi PT Asuransi Jiwasraya untuk melakukan transaksi penempatan saham dan reksa dana perusahaan asuransi tersebut. Kesepakatan itu dilakukan dengan tidak transparan dan akuntabel. Tiga petinggi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hary dan Syahmirwan juga didakwa melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis yang objektif, profesional dan tidak sesuai nota interen kantor pusat. Jaksa menyebut analisis hanya dibuat untuk formalitas.

Hendrisman, Hary dan Syahwirman juga disebut membeli saham sejumlah perusahaan tanpa mengikuti pedoman investasi yang berlaku. Ketiganya terdakwa disebut Jaksa membeli saham melebihi 2,5 persen dari saham perusahaan yang beredar.

Keenam terdakwa dan pihak terafiliasi juga telah bekerja sama untuk melakukan transaksi jual-beli saham sejumlah perusahaan dengen tujuan inventarisasi harga. Hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.Jaksa mengatakan Hendrisman bersama-sama Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Benny melalui Joko Hartono mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya.

Hal ini dilakukan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Jaksa juga menyebut Heru, Benny dan Joko turut memberikan uang, saham dan fasilitas lain kepada tiga petinggi Jiwasraya. Pemberian dilakukan terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana di perusahaan tersebut selama 2008-2018.
Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain didakwa melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya, Heru dan Benny juga didakwa Jaksa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Penuntasan Masalah Desa Tidak Selalu Harus ke Jalur Hukum

Menurut Mendes Abdul Halim Iskandar, permasalahan desa yang tidak terlalu besar dapat langsung diselesaikan di desa.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Mahfud MD: Polri Harus Tetap Terbuka Terhadap Kritik

Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar Polri tetap terbuka terhadap kritik masyarakat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Istri Hakim Jamaluddin Divonis Hukuman Mati

PN) Medan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Zuraidah Hanum (42), sebagai dalang pembunuhan suaminya Jamaluddin.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Penerima BLT Dana Desa Mayoritas Petani dan Buruh Tani

Mendes Abdul Halim menyampaikan, hingga 29 Juni 2020, desa yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 70.546 desa, atau setara 94 persen.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jelang New Normal, Ganjar Cek Protokol Kesehatan di Pabrik

Saat mengunjungi pabrik di Kudus, Ganjar mengapresiasi apa yang telah dilakukan PT Norojono yang memberlakukan kerja hanya satu shift.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jelang Ganti Kapolri,Jenderal Idham Bicara Api dalam Sekam

Jenderal Idham Azis akan pensiun pada akhir Januari sehingga ini adalah HUT Polri yang pertama dan terakhir baginya sebagai Kapolri.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Walhi dan Greenpeace Minta Masyarakat Tak Gunakan AMDK Galon Sekali Pakai

Para pegiat lingkungan sangat kecewa dengan perlakuan produsen yang menjual produk AMDK galon sekali pakai dengan segala bentuk kampanyenya.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Kemdagri: Dana Pilkada Harus Cair Selambatnya 15 Juli

Kemdagri memberikan batas waktu pencairan dana Pilkada pada 15 Juli 2020.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Sapa 6 Kapolres di HUT Bhayangkara, Jokowi Tanya Penanganan Karhutla Hingga Covid-19

Keenam Kapolres mendapat kesempatan langsung berbincang dengan Jokowi diantaranya Kapolres Sabang, Kapolres Pulang Pisau, Kapolres Talaud, Kapolres Rote Ndao.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Mensos: 92 Kabupaten/Kota Tak Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

Data kemiskinan disusun secara berjenjang dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

NASIONAL | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS