Jaksa Agung Didukung Segera Tangkap Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Jaksa Agung Didukung Segera Tangkap Djoko Tjandra

Senin, 6 Juli 2020 | 14:29 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengatakan, upaya Kejaksaan Agung untuk segera menangkap terpidana kasus korupsi cassie (hak tagih) Bank Bali DJoko Tjandra yang sedang mengajukan sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat.

“Langkah Jaksa Agung sudah tepat dan cepat untuk segera melakukan tindakan pro justitia yaitu menangkap dan mengeksekusi Djoko Tjandra bila datang ke pengadilan untuk proses pemeriksaan Peninjauan Kembali,” ujar Indriyanto, Senin (6/7/2020).

Keseriusan untuk menangkap buronan kelas kakap itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) rencananya akan berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melacak keberadaan Djoko Tjandra. Sebab kerja sama intelijen antarlembaga negara merupakan hal yang wajar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“Sangat tepat arahan Jaksa Agung agar Jamintel melakukan komunikasi terpadu dengan memperkuat sinergi kelembagaan dengan BIN dalam upaya cegah dan tangkal dini dlm memantau keberadaan dan menangkap Djoko Tjandra,” urainya.

Di sisi lain, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menilai pengakuan Jaksa Agung ST Burhanuddin lemahnya Intel Kejagung dalam memantau keberadaan Djoko Tjandra merupakan hal yang wajar.

“Kelemahan sisi intelijen Kejaksaan dalam memantau keberadaan Djoko Tjandra memang sebagai suatu kewajaran dilihat dari sisi geografi politik ketatanegaraan, khususnya rutinitas pemantauan penegak hukum, karenanya membangun komunikasi kelembagaan intelijen terpadu, berikut kontribusi antara kelembagaan intelijen bersama BIN adalah suatu kebutuhan, sehingga ada paralelitas bertindak dini yang sama diantara lembaga intelijen dalam upaya deteksi dini atas penegakan hukum seperti kasus ini.” Tutup Indriyanto.

Sementara itu, Panja (Panitia Kerja) Penegakan Hukum DPR RI mendatangi Kejaksaan Agung untuk membahas sejumlah isu hukum yang tengah bergulir di masyarakat.

Tim yang datang kali ini membahas terkait buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, yang berhasil masuk ke Indonesia dan melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, soal berhasil masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia memang bukan menjadi ranah kejaksaan, tapi hal itu menjadi ranah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkukham). Namun, penanganan kasusnya menjadi wewenang lembaga tersebut.

"Bukan, mengenai masuknya Djoko Tjandra itu bukan wilayah Jaksa Agung, tetapi wilayah Menkumham," kata Desmond, Senin (06/07/2020).

Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menginstruksikan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk mencari dan menangkap terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali bernama Djoko Sugiarto Tjandra.

"Sudah saya perintahkan untuk tangkap dan eksekusi," ujar Burhanuddin, pada saat sidang Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (29/6/2020).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga buronan Djoko Soegiharto Tjandra masuk ke Indonesia dari jalur tikus atau jalur ilegal.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono mengatakan jika buronan DJoko Tjandra masuk ke Indonesia melalui jalur resmi, maka ia akan terdeteksi keberadaannya di sistem Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, menurut Ali, sejak tiga bulan terakhir tidak ada data perlintasan nama Djoko Tjandra ataupun Joko Tjandra masuk ke Indonesia.

DJoko Tjandra pernah divonis bebas dari kasus korupsi cassie Bank Bali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2008. Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) dari putusan itu. MA kemudian memutuskan menghukum Djoko dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta. MA juga memutuskan untuk merampas uang Rp 546 miliar di Bank Bali untuk negara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sidang PK Joko Tjandra Dinilai Perlu Dihentikan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dinilai semestinya menghentikan sidang Peninjauan Kembali (PK) Joko S Tjandra.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kejaksaan Ancam Langsung Eksekusi Djoko Tjandra

Kejagung menegaskan, sampai saat ini Djoko Soegiarto Tjandra masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

NASIONAL | 6 Juli 2020

Tingkat Hunian RS Rujukan Covid-19 di Semarang 79,6 Persen

Menurut Hakam, berdasarkan data di atas, ada beberapa yang masih memiliki ketersediaan tempat tidur, namun tidak banyak.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Sidang PK Djoko Tjandra Kembali Ditunda

Joko Tjandra mendaftarkan PK atas perkara yang menjeratnya ke PN Jaksel pada 8 Juni 2020.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Warga Jateng Keluhkan PPDB, Ganjar Siap Surati Nadiem

Kepada Ganjar, sejumlah siswa mengatakan bahwa sistem PPDB tahun ini cukup rumit.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Covid-19 Membuat Pendaftar Haji Turun

Masalah lainnya adalah suku bunga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), yang selama ini menjadi acuan bagi hasil dari bank penerima setoran.

NASIONAL | 6 Juli 2020

22 Penumpang KM Kasih 25 Berhasil Dievakuasi, 2 Meninggal dan 6 Masih Dicari

Total penumpang kapal sebanyak 28 orang, terdiri dari 12 orang anak buah kapal (ABK) dan 16 orang lainnya adalah penumpang kapal.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT Ke-75 RI Dibatalkan

Perayaan HUT ke-75 RI secara besar-besaran untuk menunjukkan Indonesia adalah negara yang besar.

NASIONAL | 6 Juli 2020

2 Anak Ikut Jadi Tersangka Kerusuhan Madina

Polisi menetapkan 17 tersangka dalam kerusuhan di Madina, Sumatera Utara.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Sebulan, Sumut Diperkirakan Kehilangan Pemasukan Rp 175 Miliar dari Sektor Pariwisata

Kehilangan devisa dengan jumlah tak sedikit itu belum termasuk dari wisatawan domestik yang jauh hari sebelumnya juga banyak berwisata ke daerah tersebut.

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS