Sita Aset Jiwasraya Rp 18,4 T, Kinerja Jaksa Agung Diapresiasi
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Sita Aset Jiwasraya Rp 18,4 T, Kinerja Jaksa Agung Diapresiasi

Rabu, 8 Juli 2020 | 17:14 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kinerja Jaksa Agung sejauh ini sudah menunjukan komitmen serta konsistensinya dalam pengusutan kasus mega korupsi Jiwasraya. Hal itu dapat dilihat dari kerja keras aparat Kejaksaan dalam menyita berbagai aset terkait kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya sebanyak Rp. 18,4 triliun.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengapresiasi kinerja Jaksa Agung karena sudah bekerja keras menyita aset yang terkait Jiwasraya. Karena kasus Jiwasraya ini disebut tergolong kasus yang rumit dan tidak mudah, tapi Jaksa Agung mampu menjalaninya dengan baik.

“Apa yang dilakukan (sita aset) oleh Kejaksaan Agung sudah bagus, harus diapresiasi keberanian Jaksa Agung ini. Kemudian konteksnya berkaitan dengan orang-orang yang akan mengembalikan terkait Jiwasraya, cepet-cepat mengembalikan dengan suka rela, dan juga harus dicarikan pemikiran-pemikiran hukum yang seadil-adilnya,” ujar Yenti, Rabu (8/7/2020).

Dari hasil penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ternyata nilainya lebih tinggi dari taksiran kerugian negara yang diungkapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp. 16,8 triliun. Yenti berpendapat hal itu disebabkan oleh keberadaan pasar modal yang fluktuatif.

“Sebetulnya kalau untuk kejahatan ekonomi itu tidak masalah karena penghitungannya bukan dari nilai kerugian saat kejahatan itu terjadi, tetapi menyita juga keuntungan atau bunga dari uang tersebut,” katanya.

Dalam konteks Hukum Pidana ekonomi, Yenti menjelaskan, memungkinkan sekali untuk menyita keuntungan-keuntungan yang didapat oleh pelaku kejahatan dari hasil pengelolaan uang negara yang sudah disalah gunakan.

“Konteks Hukum Pidana Ekonomi itu dimungkinkan sekali termasuk menyita keuntungan-keuntungan yang didapat oleh pelaku menggunakan uang hasil kejahatan dari negara dihitung sejak kejahatan itu terjadi,” bebernya.

Yenti meminta penegak hukum agar bertindak cepat dalam menelusuri dan menyita aset para pihak yang terlibat dengan skandal pengelolaan investasi Jiwasraya, sebab uang itu harus dikembalikan kepada yang berhak.

“Para penegak hukum harus memberikan efek jera kepada para pelaku, apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah tindak pencucian uang,” kata Yenti.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono menyatakan Kejagung telah menambah jumlah nilai aset yang berhasil disita terkait korupsi di PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 18,4 triliun.

"Penyidik berhasil menyita aset berupa tanah, mobil, uang, saham, dan sebagainya. Kalau ditaksir senilai Rp 18,4 triliun," kata Ali di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Ali mengatakan kerugian negara dalam kasus korupsi Jiwasraya sebagaimana diungkap Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sejatinya hanya Rp 16,8 triliun. Sementara itu, hasil sitaan yang ditindak oleh Kejaksaan Agung RI lebih dari taksiran dari BPK.

Menurutnya, hal tersebut sengaja dilakukan oleh penyidik untuk mengantisipasi fluktuasi saham dan aset yang bergerak. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kelihatannya ini berlebih dari kerugian negara. Memang sengaja penyidik melakukan itu karena ada saham yang sifatnya fluktuatif. Masih berlaku di pasar," ungkapnya.

Ali melanjutkan penyitaan itu tidak lain untuk mengedepankan hak terkait pengembalian dana para nasabah Jiwasraya.

"Niat baik penyidik ini ujung-ujungnya harus memenuhi hak-hak dari nasabah. Sehari kemarin saja ada kerugian sekitar Rp 700 miliar sehingga barang bukti ini harganya fluktuasi. Dalam kerangka itu, meskipun ini tipikor tidak terkait nasabah. Kita berhadapan institusi negara sebagai korban, dalam hal ini adalah BUMN atau Jiwasraya," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sekolah Zona Hijau Dibuka, Mendikbud Tegaskan Pentingnya Protokol Kesehatan

Dikatakan Mendikbud Nadiem, pembukaan sekolah harus bertahap mulai dari SMA, SMP, dan terakhir Sekolah Dasar (SD).

NASIONAL | 8 Juli 2020

Wapres: Sekolah di Luar Zona Hijau Belum Boleh Dibuka

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bagi sekolah yang berada di zona hijau dapat dibuka kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Diminta Pertimbangkan Nasib Pegawai, Menteri Tjahjo Diminta Tak Asal Bubarkan 96 Lembaga

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo tidak asal melakukan perampingan 96 lembaga negara.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Tim Velox Pejaten Terus Lakukan Edukasi Penerapan New Normal kepada Masyarakat

BIN terus lakukan edukasi penerapan new normal.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Menteri BUMN Erick Thohir Sambangi KPK

Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Gedung KPK, dan mengaku berdiskusi tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kemdagri: Jika Djoko Tjandra Jadi WNA, KTP Elektronik Akan Dicabut

Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan dalam database kependudukan, buronan Djoko Tjandra masih tercatat sebagai WNI.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Pemilihan Wali Kota Medan, Milenial Menaruh Harapan ke Bobby Nasution

Pendiri Medan Rangers, Meryl Rouli Saragih mengemukakan, Bobby merupakan calon kepala daerah yang dianggap adaptif.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Polda Sumut Siapkan Antisipasi Kericuhan di Pilkada 2020

Tiga daerah yang akan menyelenggarakan pilkada rawan atas aksi massa dengan isu kecurangan. Ketiga daerah itu adalah Kota Medan, Nias dan Tapanuli Selatan.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Cek Gunung Merapi, Ganjar Siapkan Simulasi Evakuasi dengan Protokol Kesehatan

Menurut Ganjar, ada tiga wilayah rawan di Jawa Tengah jika Gunung Merapi erupsi, yakni Klaten, Boyolali dan Magelang.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kerusuhan Madina Diduga Dirancang untuk Memeras Dana Desa

Ketiga orang itu juga bukan warga Desa Mompang Julu.

NASIONAL | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS