Bantu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan

Bantu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan

Rabu, 15 Juli 2020 | 19:08 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / YUD

Jakarta, Beritasatu.com— Polri menahan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri BrigjenPrasetijo Utomo yang membantu pelarian Djoko S. Tjandra.

“(Prasetijo ditahan) ditetapkan ditempat khusus 14 hari. (Lokasinya di sel) Provost. Disiapkan malam ini untuk PU ditempat khusus,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Rabu (15/7/2020).

Akpol alumni 91 itu belum dikurung dalam sel karena hingga sore ini pemeriksaan masih belum selesai. Namun ia telah disalahkan karena membuat surat jalan untuk Djoko atas inisiatif sendiri dan itu melampaui kewenangan serta ia tidak meminta izin pimpinan.

Kendati tidak bicara soal motif—termasuk apakah ada suap—menurut Argo, “Tidak ada kaitan antara kasus Djoko S. Tjandra dengan PU.”

Dia melanggar Perkap 14/2011 temtang kode etik dan PP 2/2003 tentang disiplin anggota Polri.

Sebelumnya diberitakanPrasetijo dicopot dari jabatannya bedasar Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020.

Prasetijo dipastikan mengeluarkan surat jalan bagi bagi Djoko. Surat jalan itu diduga digunakan Djoko untuk terbang dari Jakarta ke Pontianak. Sebab pada masa pandemi Covid-19 setiap orang yang terbang harus jelas tujuannya.

Namun brlum ada keterangan apakah Prasetyo juga punya peranan menghapus nama Djoko dari red notice Interpol. Red Notice Djoko sudah “hilang” sejak 2014. Selama ini red notice diurus oleh Ses NCB yang berada di bawah Div Hubinter.

Sebelum menjadi Korwas PPNS,Prasetijo diketahui berdinas di Div Hubinter Polri.

Djoko adalah buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Ia di vonis hukuman dua tahun penjara.

Sehari sebelum putusan dibacakan, Djoko kabur dari Indonesia ke Papua Nugini. Belakangan ia disebut berganti kewarganegaraan di sana.

Yang menyakitkan buron Kejaksaan Agung sejak 2009 ini tiba-tiba muncul di Indonesia. Namanya kembali ramai diperbincangkan ketika ia mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.

Ia pun ditetapkan buron hingga hari ini. Keberadaannya kini tak lagi diketahui dan kembali membuat kontroversi baru setelah ia sempat mencetak KTP dan paspor Indonesia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KASN Bantu Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Status penyidik nantinya akan dilihat tergantung kebutuhan dari formasi.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tak Ada Jaringan Internet, 400 Kecamatan Sulit Akses Data Pemilih Pilkada

Sebanyak 400 kecamatan di Tanah Air, saat ini tidak ada jaringan internet, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengecek data pemilih pilkada.

NASIONAL | 15 Juli 2020

11 Tenaga Medis RSUP Haji Adam Malik Terpapar Covid-19

11 tenaga medis yang dinyatakan positif itu tidak terpapar saat menjalani tugasnya di RSUP Haji Adam Malik tersebut.

NASIONAL | 15 Juli 2020

KPK Diminta Usut Tuntas Politikus Pemberi Uang ke Bowo Sidik

Pembuktian untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas tidak mudah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

OJK Temukan 1.915 Iklan Jasa Keuangan Langgar Aturan

OJK mencatat selama periode Januari hingga Juni 2020 ditemukan 1.915 iklan telah melanggar ketentuan terkait "market conduct".

NASIONAL | 15 Juli 2020

Hanya Dicopot, Apa Motif Brigjen Prasetijo Utomo Bantu Djoko Tjandra?

Brigjen Prasetijo Utomo hanya dicopot dari jabatannya setelah yang bersangkutan mengeluarkan surat jalan bagi buronan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Mahfud: Pancasila Bukan Eka Atau Trisila tetapi Panca

Pancasila yang diakui itu adalah disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila.

NASIONAL | 15 Juli 2020

KPU Depok Terjunkan 4.015 Orang PPDP

Proses pencocokan dan penelitian dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari rumah ke rumah (door to door) mulai 15 Juli-13 Agustus 2020.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tekan Angka Kemiskinan, Realisasi Bansos Harus Cepat dan Tepat

Akibat pandemi Covid-19, Akhmad memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada triwulan II 2020 berpotensi bertambah lebih dari 5,1 juta orang.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Dua Hakim Pengadilan Agama Lumajang Positif Terinfeksi Covid-19

Dua orang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS