Miliki Sertifikat ISO Anti-Suap Bukan Jaminan Perusahaan Tak Korupsi
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Miliki Sertifikat ISO Anti-Suap Bukan Jaminan Perusahaan Tak Korupsi

Kamis, 16 Juli 2020 | 16:58 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sertifikat sistem manajemen anti-suap ISO 370001 atau panduan pencegahan korupsi (CEK) yang dikeluarkan KPK maupun skor tinggi dalam pengukuran tata kelola perusahaan lainnya bukanlah jaminan sebuah perusahaan tak melakukan korupsi. Bahkan, terdapat BUMN yang meraih skor tinggi dalam penilaian good corporate governance (GCG) justru tersandung kasus korupsi di KPK.

"Instrumen mau mau GCG mau apapun itu dan kami justru belajar dari apa yang sudah ada yang lalu. Kita ingat ada BUMN bersih atau apa itu ada skornya begitu, ternyata beberapa dari yang skornya baik masuk juga KPK misalnya begitu," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam webinar 'Understanding How to Prevent Corruption in New Reality' yang disiarkan Beritasatu TV, Rabu (15/7/2020).

Sertifikat ISO anti-suap dan Panduan Pencegahan Korupsi (Cek) yang diterbitkan KPK dan lainnya merupakan instrumen agar perusahaan tidak melakukan korupsi. Setidaknya, dengan instrumen itu, perusahaan dapat berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya agar tidak terjerembab korupsi.

"Paling tidak sudah dimulai upaya oleh perusahaan sendiri untuk punya sistem manajemen antisuap," katanya.

Namun, Pahala mengakui bisnis yang dijalankan sebuah perusahaan tidak berada di ruang hampa. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan berinteraksi dengan pemerintah dan kompetitor. Meski ada perusahaan yang terbiasa melakukan suap dalam menjalankan bisnisnya, sebagian besar perusahaan yang berurusan dengan KPK justru sebenarnya tidak ingin melakukan praktik ilegal tersebut.

Terdapat perusahaan yang terpaksa memberikan suap karena tekanan dari pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, serta ada pula perusahaan yang memberikan suap lantaran kompetitornya melakukan praktik tersebut. Untuk itu, kata Pahala, upaya membangun sistem pencegahan korupsi di sektor swasta harus dibarengi dengan pencegahan korupsi di sektor lainnya. Dengan demikian, lingkungan antikorupsi dapat tercipta.

"Bukan salah instrumennya tapi ada faktor lingkungan juga. Ini yang harus kita bentuk," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Permudah Layanan di Sektor Transportasi Laut, Kemhub Luncurkan Aplikasi Sehati

Kemhub meluncurkan aplikasi Sehati untuk memfasilitasi dan mempermudah seluruh proses layanan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Djoko Tjandra Pernah Sambangi Mabes Polri?

Djoko Tjandra diduga sempat memasuki Mabes Polri guna menjalani tes Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pemprov Bengkulu Siapkan Pergub Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19

Pergub Bengkulu akan menyasar lima tatanan, yakni rumah tangga, sekolah, tempat kerja, fasilitas umum, dan fasilitas transportasi.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Tujuh Daerah di Sumut Masuk Zona Hijau Covid-19

Zona zero atau zona hijau Covid-19 di Sumut bertambah menjadi 7 daerah dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

BPK Serahkan LHP atas LKPP Tahun 2019 kepada DPD

BPK telah memberikan opini Wjaar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019 tersebut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pengacara Djoko Tjandra Mengaku Tahu Surat Jalan dari Jenderal Polri

Anita Kolopaking membantah berkoordinasi dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Namun Anita mengaku tahu adanya surat jalan untuk Djoko yang disiapkan Prasetijo.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Langkah Erick Thohir Gandeng KPK Kawal Dana PEN Dinilai Tepat

Pendampingan dari KPK dilakukan agar menjaga anggaran PEN tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum tertentu.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Kepala Gugus Tugas Minta Bonek "Hijaukan" Jatim dan Surabaya

Bonek diminta menghijaukan atau menjadikan Kota Surabaya dan Jawa Timur masuk ke dalam zona hijau Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Jelang Iduladha, Ditjen Hubdat Optimalkan Pemesanan Tiket Daring

Calon penumpang kapal penyebrangan diminta untuk memesan tiket secara daring guna mengantisipasi antrean panjang di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pentingnya Peran Guru dan Sekolah dalam Pendidikan Jarak Jauh

Peranan teknologi pada dasarnya untuk membantu dan memudahkan proses belajar mengajar.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS