Berantas Politik Uang di Pilkada, Bawaslu Gandeng KPK
INDEX

BISNIS-27 491.129 (6.19)   |   COMPOSITE 5612.42 (49.05)   |   DBX 1062.36 (-0.64)   |   I-GRADE 161.886 (2.05)   |   IDX30 478.794 (5.98)   |   IDX80 126.714 (1.36)   |   IDXBUMN20 355.426 (3.6)   |   IDXG30 131.028 (0.91)   |   IDXHIDIV20 432.126 (4.06)   |   IDXQ30 139.823 (1.88)   |   IDXSMC-COM 243.691 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (2.73)   |   IDXV30 122.487 (1.93)   |   INFOBANK15 946.8 (16.1)   |   Investor33 412.464 (5.31)   |   ISSI 165.112 (0.72)   |   JII 597.802 (2.79)   |   JII70 206.187 (1.22)   |   KOMPAS100 1134.88 (12.89)   |   LQ45 883.061 (10.42)   |   MBX 1552.46 (15.74)   |   MNC36 308.511 (3.58)   |   PEFINDO25 308.232 (5.44)   |   SMInfra18 281.756 (1.89)   |   SRI-KEHATI 352.482 (4.61)   |  

Berantas Politik Uang di Pilkada, Bawaslu Gandeng KPK

Kamis, 16 Juli 2020 | 17:26 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Penilihan Umum (Bawaslu) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi politik uang di Pilkada 2020. Kolaborasi antara dua lembaga negara ini menjadi salah satu materi yang dibahas saat pimpinan Bawaslu bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/7/2020).

“Saya hadir dalam diskusi dengan KPK terkait dengan politik uang di Pilkada 2020. Bagaimana strategi-strategi Bawaslu dan bagaimana indeks kerawanan Pilkada yang sudah pernah dilakukan atau pun sudah pernah dihasilkan oleh Bawaslu
dan bagaimana kemungkinan untuk kolaborasi antara Bawaslu dan KPK untuk di masa yang akan datang terkait pemberantasan-pemberantasan tindak pidana politik uang,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar usai pertemuan.

Fritz mengatakan, banyak hal yang didiskusikan dengan KPK mengenai pengawasan dan pencegahan politik uang tersebut. KPK dan Bawaslu juga saling bertukar informasi mengenai kerawanan-kerawanan terjadinya korupsi yang berpotensi dimanfaatkan calon incumbent atau petahana.

”Jadi memang ada beberapa rekomendasi yang diinginkan misalnya bagaimana kita bisa melihat indeks kerawanan itu yang selama ini pernah dibuat oleh KPK. Bagaimana hubungannya dengan incumbent sekarang dan bagaimana dengan kasus-kasus politik uang yang selama ini terjadi di tahun 2019,” kata Fritz.

Fritz menambahkan bahwa, Bawaslu dan KPK akan mulai memetakan partai-partai politik yang kadernya melakukan praktik rasuah serta tindakan pencegahannya.

"Termasuk juga dugaan-dugaan dari partai politik mana, kemudian bagaimana persoalan pada saat penegakan-penegakan tindak pidananya," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Periksa Bupati Labuhan Batu Utara

Pemeriksaan Bupati Labuhan Batu Utara, Khairuddin Syah Sitorus dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana perimbangan keuangan daerah pasa RAPBN-P 2018.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Panen Raya di Masa Pandemi, Jateng Surplus 2,8 Juta Ton Beras

Meski ekonomi secara umum menurun drastis di masa pandemi Covid-19, namun sektor pertanian di Jateng tetap mampu bertahan. Beras di Jateng mencatatkan surplus.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Survei: Warga Banggai Opitimistis Pemkab Bisa Atasi Dampak Pandemi Covid-19

Temuan survei menggambarkan ada lima apresiasi positif atas kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banggai.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Miliki Sertifikat ISO Anti-Suap Bukan Jaminan Perusahaan Tak Korupsi

Terdapat BUMN yang meraih skor tinggi dalam penilaian good corporate governance (GCG) justru tersandung kasus korupsi di KPK.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Permudah Layanan di Sektor Transportasi Laut, Kemhub Luncurkan Aplikasi Sehati

Kemhub meluncurkan aplikasi Sehati untuk memfasilitasi dan mempermudah seluruh proses layanan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Djoko Tjandra Pernah Sambangi Mabes Polri?

Djoko Tjandra diduga sempat memasuki Mabes Polri guna menjalani tes Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pemprov Bengkulu Siapkan Pergub Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19

Pergub Bengkulu akan menyasar lima tatanan, yakni rumah tangga, sekolah, tempat kerja, fasilitas umum, dan fasilitas transportasi.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Tujuh Daerah di Sumut Masuk Zona Hijau Covid-19

Zona zero atau zona hijau Covid-19 di Sumut bertambah menjadi 7 daerah dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

BPK Serahkan LHP atas LKPP Tahun 2019 kepada DPD

BPK telah memberikan opini Wjaar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019 tersebut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pengacara Djoko Tjandra Mengaku Tahu Surat Jalan dari Jenderal Polri

Anita Kolopaking membantah berkoordinasi dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Namun Anita mengaku tahu adanya surat jalan untuk Djoko yang disiapkan Prasetijo.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS