Alexander Marwata Tak Persoalkan Tim Pemburu Koruptor
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Alexander Marwata Tak Persoalkan Tim Pemburu Koruptor

Kamis, 16 Juli 2020 | 19:26 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tak memersoalkan diaktifkannya kembali tim pemburu koruptor oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Alex, sapaan Alexander Marwata KPK akan berkoordinasi dan melakukan supervisi dengan tim pemburu koruptor nantinya. Apalagi, terdapat sejumlah tersangka KPK yang masih buron hingga saat ini.

"Bukan masalah setuju atau tidak setuju itu keputusan pemerintah, ya. Kalau pemerintah membentuk tim pemburu koruptor nanti kita KPK akan melakukan supervisi sebagaimana yang dilakukan KPK terhadap aparat penegak hukum yang lain. Tugas KPK itu melakukan koordinasi dan supervisi karena kalau nanti sudah keputusan pemerintah akan dibentuk kita akan berkoordinasi dengan mereka. Kan ada juga koruptor-koruptor yang sekarang ini masih dalam status DPO KPK. Kan itu kalau misalnya sudah terbentuk kita akan lakukan koordinasi dengan mereka," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Alex meyakini kerja tim pemburu koruptor tidak akan tumpang tindih dengan KPK. Alex menyatakan, akan terdapat pembagian tugas antara KPK dan tim pemburu koruptor sebagaimana penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK dan Kejaksaan Agung serta kepolisian selama ini.

"Apakah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan tumpang tindih dengann KPK? Enmggak kan. Pasti ada pembagian pekerjaan enggak akan tumpang tindih. Misalnya DPO KPK kan kita sudah minta ke pihak kepolisian untuk membantu. Apakah kita terus diam tidak melakukan pencarian, enggak. Kita tetap berusaha mencari, tetapi kita minta supaya dibantu nanti kalau misalnya pemerintah jadi membentuk tim pemburu koruptor kita akan berkooedinasi dengan mereka, ini lho orang-orang yang masuk dalam pencarian oleh KPK. Bukan berarti kita menyerahkan mereka semua. Dari KPK sendiri kita tetap berusaha," katanya.

Meski demikian, Alex mengaku pihaknya belum diundang untuk membicarakan ihwal pembentukan kembali tim pemburu koruptor.

"Secara resmi belum diundang untuk teknisnya bagaimana nantinya belum itu kan masih dalam wacana," katanya.

Pernyataan Alex berbeda dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang justru meragukan efektivitas tim pemburu koruptor. Hal ini berkaca pada kinerja tim pemburu koruptor sebelumnya yang dinilai Nawawi tidak memberikan hasil optimal dalam membekuk para koruptor yang buron.

"Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2012 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020).

Ketimbang mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor yang belum tentu efektif, Nawawi menilai lebih bijak untuk memaksimalkan koordinasi dan supervisi antara lembaga penegak hukum plus badan lembaga lain yang terkait. Termasuk juga, lanjut Nawawi menyemangati lagi ruh integrated criminal justice system yang belakangan disebutnya seperti jargon tanpa makna.

"Lewat koordinasi supervisi meneguhkan kembali integrated criminal justice system," katanya.

Nawawi menyatakan, KPK telah berupaya menutup ruang potensi para tersangka melarikan diri. Salah satunya dengan terus memonitor pergerakan pihak-pihak yang hampir dipastikan bakal menyandang status tersangka.

"Seseorang yang sudah hampir dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka, ruang geraknya akan terus dimonitoring sampai tiba saatnya dilakukan tindakan penahanan. Harapanya seperti itu," katanya.

Diketahui, Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku telah mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor untuk memburu aset para tersangka atau terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan. Tim ini pernah ada sebelumnya tetapi tidak diperpanjang karena masa kerjanya habis. Dengan munculnya buronan Djoko Tjandra bulan Juni lalu, tetapi kemudian hilang lagi, maka tim itu perlu dibentuk kembali. Salah satunya untuk menangkap buronan sekaligus koruptor Djoko Tjandra

“Karena cantelan-nya itu adalah Inpres maka sekarang Inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemko Polhukam sehingga secepatnya nanti segera dibentuk tim itu. Tentu dengan menampung semua masukan masyarakat karena ini perlu kerja bareng. Ndak boleh berebutan dan tidak boleh saling sabot, tetapi berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu,” kata Mahfud di kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Dia menegaskan tim akan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kemkumham. Tim juga berisi Kemdagri karena juga menyangkut masalah kependudukan dan melibatkan lembaga atau kementerian teknis lainnya
Mahfud menjelaskan alasannya tidak melibatkan KPK dalam Tim Pemburu Koruptor ini. Dikatakan, KPK merupakan lembaga khusus yang memiliki tugas spesial dalam memberantas korupsi.

“KPK itu lembaga tersendiri. Yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri karena bagaimanapun KPK itu adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi. Dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri, akan kami koordinasikan,” kata Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menhub: Tiongkok Komitmen Jalankan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menhub mengatakan Indonesia menghargai komitmen dari Tiongkok tersebut dalam proyek kolaborasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pabrik Gula Proyek Barata Indonesia Masuki Tahap Commisioning

Pabrik gula yang telah menjalani tahap commissioning adalah PG Asembagus Situbondo, Jawa Timur, yang melaksanakan revitalisasi untuk kapasitas 6.000 TCD.

NASIONAL | 16 Juli 2020

AirAsia Tambah Rute dan Frekuensi Penerbangan Domestik

AirAsia Indonesia kembali mengoperasikan beberapa rute domestik dan menambah frekuensi penerbangan secara bertahap mulai Kamis (16/7/2020).

NASIONAL | 16 Juli 2020

Kabareskrim: Jenderal yang Bikin Malu Polri Akan Dipidana

Prasetijo, jenderal bintang satu inilah yang berada dibalik dua surat sakti untuk Djoko Tjandra, buronan yang licin seperti belut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Komisi VI Restui Kucuran Dana PEN Rp 151,1 Triliun kepada BUMN

Pencairan dana akan dilakukan dalam tiga skema yaitu penyertaan modal negara, pencairan utang, serta dana pinjaman.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Polisi Kejar Fotografer Muncikari Hana Hanifah

Pria berinisial A diketahui memesan Hana Hanifah dari seorang fotografer yang merangkap muncikari berinisial J.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Bos Harita Group Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Pemilik Harita Group, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Tambah 8, Kasus Positif Covid-19 di DIY Jadi 404

Penambahan kasus baru Covid-19 di DIY sebagian besar juga merupakan hasil tracing dari pasien positif.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Dapat Rekomendasi dari PDIP, Gibran: Doakan yang Terbaik

DPP PDIP dikabarkan telah memberikan rekomendasi bagi pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso di Pilkada mendatang.

NASIONAL | 16 Juli 2020

DIY Terbaik Tangani Covid-19 Sultan HB X: Itu Peran Masyarakat

Sultan HB X mengungkapkan dalam menangani penyebaran Covid-19, Pemda DIY turut melibatkan masyarakat dengan menjadikannya sebagai subjek dalam setiap kebijakan.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS