Dihukum 4 Tahun Penjara, Wawan Tidak Terbukti Cuci Uang
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-9.35)   |   COMPOSITE 5783.33 (-76.79)   |   DBX 1064.04 (3.55)   |   I-GRADE 168.858 (-3.6)   |   IDX30 499.932 (-11.4)   |   IDX80 131.904 (-2.74)   |   IDXBUMN20 373.781 (-10.16)   |   IDXG30 136.463 (-2.36)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-9.17)   |   IDXQ30 146.101 (-3.1)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-1.16)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-3.76)   |   IDXV30 127.988 (-2.92)   |   INFOBANK15 983.467 (-16.37)   |   Investor33 429.105 (-8.52)   |   ISSI 169.797 (-2.23)   |   JII 620.069 (-13.02)   |   JII70 213.196 (-3.7)   |   KOMPAS100 1177.3 (-20.81)   |   LQ45 920.112 (-19.2)   |   MBX 1606.46 (-25.01)   |   MNC36 321.125 (-6.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-2.51)   |   SMInfra18 295.49 (-7.02)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-7.34)   |  

Dihukum 4 Tahun Penjara, Wawan Tidak Terbukti Cuci Uang

Kamis, 16 Juli 2020 | 20:02 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan. Pria yang akrab disapa Wawan ini juga dihukum pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 58,025 miliar subsider satu tahun penjara.

Majelis Hakim menyatakan Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012. Menurut majelis hakim perbuatan Wawan itu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Namun, Majelis Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada periode 2005-2012, sebagaimana dakwaan komulatif kedua dan ketiga.

Majelis hakim menggugurkan dakwaan tersebut lantaran Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dugaan TPPU yang dilakukan wawan. Menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum hanya menyimpulkan nilai dakwaan tersebut secara global yang diperoleh dari proyek-proyek yang diperoleh Wawan dalam kurun tahun 2005 sampai tahun 2012. Akan tetapi, penuntut umum tidak menguraikan kerugian negara terkait proyek-proyek tersebut.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan komulatif kedua dan dakwaan komulatif ke tiga tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan terhadap Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Wawan dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider satu tahun kurungan. Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Wawan tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Hal-hal yang meringankan, Terdakwa sopan selama persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," kata Hakim.
Atas putusan Hakim ini, Wawan maupun Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Panglima TNI Lantik 208 Perwira Prajurit Karier

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melantik dan mengambil sumpah 208 Perwira Prajurit Karier TNI Tahun 2020.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Anggota DPR Soroti Temuan BPK di Tiga Kementerian

Kempupera, Kemhub dan Kemdes PDTT diminta untuk segera menindaklanjuti temuan BPK.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Fokusptn Ajak Peserta Berlatih Sekaligus Berdonasi ke Panti Asuhan

Pada gelaran tryout yang terakhir SBMPTN.id melalui laman fokusptn.com diberikan juga kesempatan uji kemampuan secara gratis terhadap 10.000 peserta.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Alexander Marwata Tak Persoalkan Tim Pemburu Koruptor

Alex meyakini kerja tim pemburu koruptor tidak akan tumpang tindih dengan KPK.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Menhub: Tiongkok Komitmen Jalankan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menhub mengatakan Indonesia menghargai komitmen dari Tiongkok tersebut dalam proyek kolaborasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pabrik Gula Proyek Barata Indonesia Masuki Tahap Commisioning

Pabrik gula yang telah menjalani tahap commissioning adalah PG Asembagus Situbondo, Jawa Timur, yang melaksanakan revitalisasi untuk kapasitas 6.000 TCD.

NASIONAL | 16 Juli 2020

AirAsia Tambah Rute dan Frekuensi Penerbangan Domestik

AirAsia Indonesia kembali mengoperasikan beberapa rute domestik dan menambah frekuensi penerbangan secara bertahap mulai Kamis (16/7/2020).

NASIONAL | 16 Juli 2020

Kabareskrim: Jenderal yang Bikin Malu Polri Akan Dipidana

Prasetijo, jenderal bintang satu inilah yang berada dibalik dua surat sakti untuk Djoko Tjandra, buronan yang licin seperti belut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Komisi VI Restui Kucuran Dana PEN Rp 151,1 Triliun kepada BUMN

Pencairan dana akan dilakukan dalam tiga skema yaitu penyertaan modal negara, pencairan utang, serta dana pinjaman.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Polisi Kejar Fotografer Muncikari Hana Hanifah

Pria berinisial A diketahui memesan Hana Hanifah dari seorang fotografer yang merangkap muncikari berinisial J.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS