Tjahjo Nilai BIN Selayaknya di Bawah Koordinasi Presiden
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Tjahjo Nilai BIN Selayaknya di Bawah Koordinasi Presiden

Senin, 20 Juli 2020 | 17:36 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) tidak lagi mengoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN). BIN dinilai sudah selayaknya berada di bawah koordinasi langsung presiden.

“Penempatan BIN di bawah koordinasi presiden, menjadikan BIN salah satu strategic unit presiden. Memang sebaiknya BIN tidak dikoordinasikan Kemko Polhukam,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo, Senin (20/7/2020).

Diketahui, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden (Perpres) 73/2020 tentang Kemenko Polhukam, kementerian/lembaga yang dikoordinasikan antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Menurut Tjahjo ketentuan itu juga sesuai dengan Pasal 6 Perpres 67/2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Tjahjo menyatakan Kemko Polhukam sejatinya tetap dapat mengoordinasikan BIN.

“Tidak disebutkannya BIN sebagai bagian dari instansi pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemko Polhukam, pada prinsipnya tidak menutup kewenangan bagi Kemko Polhukam untuk mengoordinasikan BIN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,” ujar Tjahjo.

Tjahjo mengacu Pasal 4 huruf j Perpres 73/2020 yang menyebyt Kemenko Polhukam juga mengoordinasikan instansi lain yang dianggap perlu. Menurut Tjahjo, hal ini memberikan ruang fleksibilitas bagi presiden dan Kemko Polhukam.

“Jadi ada ruang fleksibilitas bagi presiden dan Kemko Polhukam apabila sewaktu-waktu ingin menempatkan instansi tertentu untuk berada di bawah koordinasi dari Kemko Polhukam. Tentu esuai dengan dinamika pengelolaan dan penanganan isu di bidang Polhukam,” ucap Tjahjo.

Tjahjo pun menyebut, “Dengan demikian, dalam hal terdapat isu di bidang Polhukam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BIN, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Kemko Polhukam tetap dapat mengoordinasikan instansi pemerintah lainnya yang dianggap perlu, termasuk BIN.”

Tjahjo menjelaskan BIN merupakan alat negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Hal ini sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang (UU) 17/2011 tentang Intelijen Negara, dan Pasal 1 Perpres 90/2012 tentang BIN sebagaimana diubah dengan Perpres 73/2017.

“Kedudukan tersebut menjadikan BIN memiliki posisi yang strategis dalam memberikan dukungan berupa laporan penyelenggaraan intelijen negara secara langsung kepada presiden,” kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Tjahjo Kumolo menuturkan fungsi intelijen dijabarkan dalam UU 17/2011. Misalnya dalam rangka pendeteksian dan peringatan dini terhadap pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman keamanan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 17/2011, Tjahjo mengungkap, ancaman dimaksud yaitu setiap upaya yang dinilai dapat membahayakan keselamatan dan kedaulatan bangsa, serta kepentingan nasional. Tidak hanya dalam bentuk aspek Polhukam, melainkan juga ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Tjaho mengatakan dalam pelaksanaan fungsinya, BIN diberikan wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi. Khususnya terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Hal ini termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan/atau kegiatan terorisme, separatisme, dan spionase. Selain itu juga sabotase dengan tujuan mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

“Berangkat dari konstruksi hukum tersebut, maka ruang lingkup Intelijen negara yang dilaksanakan oleh BIN bersifat lintas sektor dan mengharuskan BIN untuk menyelenggarakan fungsi intelijen negara di berbagai sektor pemerintahan dan tidak hanya bersifat sektoral di bidang Polhukam saja,” katanya.

Tjahjo pun menyebut, “Dengan demikian, tidak disebutkannya BIN sebagai lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemko tertentu dapat memberikan fleksibilitas BIN dalam melaksanakan tugasnya secara lintas sektor untuk memberi dukungan strategis kepada presiden.”

Mantan Anggota DPR itu pun menyatakan, konstruksi koordinasi BIN tidak di bawah koordinasi Kemko Polhukam, sama dengan pengaturan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tjahjo menambahkan sesuai Perpres 67/2019, keberadaan Kementerian PPN/Bappenas tidak di bawah koordinasi Kemko tertentu. Sebab Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan nasional yang sangat luas aspek dan ruang lingkupnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Perpanjang Masa Cegah Buronan Harun Masiku ke Luar Negeri

Perpanjangan masa cegah Harun untuk bepergian ke luar negeri terhitung sejak 10 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan enam bulan ke depan.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Polda Riau Bongkar Penyulingan Minyak Ilegal di Dumai

Polda Riau mengejar satu buron di balik sindikat pencurian dan penyulingan minyak mentah milik PT CPI. Sudah empat orang yang ditahan dalam kasus ini.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Maruarar Yakin Jokowi Tak Intervensi Pencalonan Gibran di Pilkada Solo

Rakyat sudah rasional dan objektif dalam menentukan dan memilih mana kepala daerah yang dinilai rakyat sebagai sosok yang tepat dalam memimpin.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Jokowi: Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Digunakan Secara Bertanggungjawab

Dikatakan Jokowi, tata kelola dan manajemen pengelolaan uang rakyat harus baik.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Tandatangani Peraturan Bersama, Polri Siap Amankan Pilkada Serentak 2020

Penandatangan peraturan antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri untuk memberikan gambaran bahwa alat negara harus selalu siap dalam keadaan apapun.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Diduga Sunat Bansos Covid-19, Plt Kades Dilapor ke Polisi

Plt Kades di Kabupaten Manggarai, NTT, dilapor warganya ke polisi karena diduga memotong dana bansos untuk warganya yang terdampak Covid-19.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Kejaksaan Agung Didorong Segera Tangkap Djoko Tjandra

Kejaksaan Agung didorong untuk segera menangkap dan melakukan inventarisasi aset-aset buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Jokowi Minta Hasil Pemeriksaan BPK Dijadikan Parameter Perbaikan

Jokowi meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter perbaikan.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Di Tengah Pandemi Covid-19, Jokowi Tegaskan Kecepatan Belanja Negara Sangat Dibutuhkan

Rakyat sangat membutuhkan anggaran negara segera dibelanjakan, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Dirawat di RS, Prasetijo Utomo Berstatus Dibantarkan

Brigjen Prasetijo Utomo saat ini masih dirawat di RS Kramat Jati lantaran tensi darahnya tinggi.

NASIONAL | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS