Terkait Vonis Tubagus Chaeri Wardana, KPK Ajukan Banding
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Terkait Vonis Tubagus Chaeri Wardana, KPK Ajukan Banding

Rabu, 22 Juli 2020 | 18:25 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Komisaris Utama PT Balipasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana. Diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan terhadap pria yang akrab disapa Wawan tersebut Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Wawan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 58.25103.859 subsider satu tahun penjara.

"Setelah JPU (Jaksa Penuntut Umum) menganalisa terhadap putusan Majelis Hakim, KPK hari ini menyatakan upaya hukum banding terhadap putusan atas nama terdakwa TCW (Tubagus Chaeri Wardana)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri melalui keterangan, Rabu (22/7/2020).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012.

Namun, Majelis Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan TPPU pada periode 2005-2012. Majelis Hakim menyebut Jaksa Penuntut KPK tidak bisa membuktikan dugaan TPPU yang dilakukan Wawan.

Menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut hanya menyimpulkan nilai dakwaan tersebut secara global dari proyek-proyek yang diperoleh Wawan dalam kurun tahun 2005 sampai tahun 2012. Akan tetapi, Jaksa tidak menguraikan kerugian negara terkait proyek-proyek tersebut.

Ali menyatakan, pihaknya mengajukan banding lantaran menilai putusan Pengadilan Tipikor Jakarta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, KPK tidak sependapat dengan pertimbangan yuridis Majelis Hakim terutama soal tidak terbuktinya dakwaan TPPU.

"Alasan banding selengkapnya tentu akan kami uraikan di dalam memori banding yang akan segera kami serahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Ali.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumut Dinyatakan Positif Covid-19

Sebelum dinyatakan positif, Tuahman Purba sempat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi C DPRD Sumut dengan PDAM Tirtanadi Medan.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Transportasi Masa Pandemi, Menhub Cari Solusi yang Tepat

Pemerintah terus berupaya guna memulihkan sektor transportasi yang mengalami tekanan di masa Pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Polda Jateng Bekuk Komplotan Rampok Gasak Harta Pengusaha Rp 2,2 Miliar

Polda Jateng baru menangkap tujuh orang perampok, satu orang lainnya masih dalam pengejaran.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Wali Kota Palu Harap Megawati Resmikan Langsung Monumen Mutiara Bangsa

Hidayat menyatakan pihaknya berharap Megawati bisa meresmikan langsung Monumen Mutiara Bangsa di Palu pada 17 Agustus 2020 mendatang.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Bakamla Harus Lebih Berperan di Zona Delimitasi

Interoperabilitas TNI AL dan Bakamla merupakan kunci sukses diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan poros maritim dunia.

NASIONAL | 22 Juli 2020

BPK Dorong Peningkatan SPI untuk Cegah Temuan Berulang

BPK merekomendasikan kementerian dan lembaga untuk meningkatkan sistem pengendalian intern (SPI) guna mencegah temuan berulang.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Misteri Hewan Penghisap Darah Ternak di Tapanuli Utara Terjawab

Berdasarkan situs daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), binturong termasuk hewan yang terancam punah.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Pembentukan IMIC untuk Tingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Penegakan Hukum

Produk ini terbuka bagi publik sehingga dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan lembaga kajian dan media massa dalam dan luar negeri.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Mendes PDTT Dianugerahi Alumni Kehormatan IPDN

Pemberian lencana alumni kehormatan didasari atas dedikasi dan kemampuan Mendes PDTT dalam menggerakkan desa untuk mandiri.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Polisi Mulai Garap Pengacara Djoko Tjandra

Polisi mulai menggarap pengacara buronan Djoko Soegianto Tjandra berinisial ADK. Hanya polisi belum memastikan ADK itu adalah Anita Kolopaking.

NASIONAL | 22 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS