Usulan Pemberhentian Bupati Jember dari DPRD, Gubernur Jatim Tunggu Fatwa MA
INDEX

BISNIS-27 425.322 (10.8)   |   COMPOSITE 4870.04 (90.25)   |   DBX 940.805 (2.21)   |   I-GRADE 127.855 (4.25)   |   IDX30 401.317 (12.58)   |   IDX80 105.56 (2.86)   |   IDXBUMN20 265.398 (10.69)   |   IDXG30 112.997 (3.35)   |   IDXHIDIV20 357.483 (11.28)   |   IDXQ30 117.699 (3.49)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.33)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.29)   |   IDXV30 100.238 (1.84)   |   INFOBANK15 757.481 (21.83)   |   Investor33 352.266 (9.11)   |   ISSI 143.81 (2.64)   |   JII 518.901 (11.71)   |   JII70 176.231 (4.08)   |   KOMPAS100 949.983 (23.3)   |   LQ45 737.154 (21.53)   |   MBX 1342.99 (27.68)   |   MNC36 264.429 (6.89)   |   PEFINDO25 260.033 (3.82)   |   SMInfra18 229.972 (7.27)   |   SRI-KEHATI 296.897 (8.24)   |  

Usulan Pemberhentian Bupati Jember dari DPRD, Gubernur Jatim Tunggu Fatwa MA

Kamis, 23 Juli 2020 | 22:06 WIB
Oleh : YUD

Surabaya, Beritasatu.com - Terkait usulan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pihaknya menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA).

"Tunggu saja putusan atau fatwa MA," ujar Khofifah ditemui di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis (23/7/2020).

DPRD Jember melalui tujuh fraksi sepakat mengusulkan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama di DPRD setempat pada Rabu (22/7).

Gubernur Khofifah juga tak berkomentar banyak terkait kasus tersebut dan kembali meminta menunggu putusan MA.

"Semua ada prosesnya, dari DPRD ke Mahkamah Agung dulu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jawa Timur Jempin Marbun mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah ada hasil rapat paripurna terkait hak menyatakan pendapat tersebut, Bupati Jember Faida tidak otomatis berhenti.

Sesuai UU, kata dia, harus disampaikan terlebih dahulu ke MA, lalu diuji apakah Bupati Jember Faida melanggar atau tidak.

"Diuji dulu secara hukum," katanya ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon.

Selanjutnya, kata dia, MA memiliki waktu selama 30 hari untuk melakukan uji materiil yang kemudian setelah muncul putusan akan diserahkan kembali ke DPRD Jember.

"Jika putusan MA menyatakan Bupati Jember melanggar UU, maka kemudian DPRD mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pemberhentian," katanya.

Selanjutnya, Kemendagri memiliki waktu 30 hari untuk memproses pengajuan dari DPRD Jember tersebut dan harus sesuai dengan putusan MA.

"Jika bersalah maka harus diberhentikan. Tapi jika tidak maka tetap jadi bupati sampai habis masa jabatan," tuturnya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Panglima TNI Pimpin Rapat Satgas Covid-19 di Kalimantan Selatan

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memimpin rapat intern virtual dengan Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan melalui konferensi video.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Mendikbud Semangati Anak Indonesia untuk Terus Belajar

Di Hari Anak Nasional ini, Mendikbud Nadiem Makarim juga menyampaikan apresiasinya kepada para orang tua dan guru yang mendampingi anak belajar di rumah.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Pemakzulan Kepala Daerah Ganggu Roda Pemerintahan

Pemakzulan yang dialami Bupati Jember akan mengganggu roda pemerintahan terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Dukung Program Padat Karya, Hasto: PDIP Perintahkan 3 Pilar Bersinergi dengan Pemerintah

Saat ini ada 14 program infrastruktur berbasis masyarakat yang merupakan padat karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Pembekuan Aset Djoko Tjandra Tidak Bisa Dilakukan Walaupun Status WNI Dicabut

Agustinus Pohan menilai, harus ada dasar dalam penyitaan, pemblokiran, ataupun pembekuan aset milik seseorang termasuk Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Presiden: 70 Juta Anak Indonesia Terdampak Covid-19

Presiden mengungkapkan terdapat lebih dari 70 juta anak Indonesia yang merasakan dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).

NASIONAL | 23 Juli 2020

Kasus Positif Covid-19 di Sumut Bertambah 100 Orang

Jumlah kasus positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) kembali bertambah sebanyak 100 orang. Jumlah total kasus positif menjadi 3.263 orang dari jumlah sehari

NASIONAL | 23 Juli 2020

Eks Dirut Jasa Marga Ditetapkan Tersangka Korupsi Proyek Pekerjaan Fiktif

KPK menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desi Arryani sebagai tersangka kasus korupsi proyek fiktif.

NASIONAL | 23 Juli 2020

KPK Tahan 5 Tersangka Korupsi Proyek Pekerjaan Fiktif

KPK menahan lima tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Kasus Positif Covid-19 di Bengkulu Bertambah 10 Orang

Dari 195 kasus positif Covid-19 tersebut, terbanyak berada di Kota Bengkulu 148 kasus

NASIONAL | 23 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS