Kasus Suap Proyek Kempupera, KPK Pastikan Dalami Aliran Dana ke Cak Imin
INDEX

BISNIS-27 426.538 (7.46)   |   COMPOSITE 4842.76 (69.8)   |   DBX 923.5 (3.46)   |   I-GRADE 127.867 (2.29)   |   IDX30 404.318 (7.37)   |   IDX80 105.647 (1.88)   |   IDXBUMN20 263.312 (7.44)   |   IDXG30 113.239 (1.72)   |   IDXHIDIV20 361.834 (6.55)   |   IDXQ30 118.461 (2.16)   |   IDXSMC-COM 206.934 (2.4)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (3.66)   |   IDXV30 99.778 (2.04)   |   INFOBANK15 760.318 (19)   |   Investor33 353.585 (6.67)   |   ISSI 142.238 (1.59)   |   JII 514.346 (5.58)   |   JII70 174.038 (2.42)   |   KOMPAS100 945.162 (17.43)   |   LQ45 740.002 (13.25)   |   MBX 1338.07 (21.42)   |   MNC36 264.409 (4.88)   |   PEFINDO25 251.635 (5.6)   |   SMInfra18 228.656 (3.16)   |   SRI-KEHATI 297.818 (5.94)   |  

Kasus Suap Proyek Kempupera, KPK Pastikan Dalami Aliran Dana ke Cak Imin

Senin, 27 Juli 2020 | 20:35 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mendalami adanya dugaan aliran dana ke Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terkait perkara suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Adanya aliran uang ke Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar terungkap dalam surat permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan mantan politikus PKB, Musa Zainuddin yang telah menjadi terpidana perkara suap tersebut.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan, dugaan aliran dana ke Cak Imin maupun elite PKB lainnya masih bersifat informasi. Untuk itu, KPK bakal mendalami informasi tersebut dengan memeriksa saksi-saksi lainnya.

"Memang baru sifatnya semacam informasi saja. tentunya informasi ini kan harus kita dalami kita cari saksi-saksinya, pemberian seseorang kepada orang lain tanpa saksi ini juga belum bisa dikategorikan bisa dibuktikan, saksi minimal harus dua," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Musa Zainuddin diketahui telah dihukum 9 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek Kempupera di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Dari dalam penjara, mantan anggota Komisi V DPR ini mengirimkan surat permohonan sebagai Justice Collaborator kepada KPK pada akhir Juli 2019. Dalam surat itu, Musa mengaku uang yang diterimanya dari Abdul Khoir tak dinikmatinya seorang diri.

Sebanyak Rp 6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid di kompleks rumah dinas anggota DPR.

Setelah menyerahkan uang kepada Jazilul, Musa mengaku langsung menelepon Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini untuk menyampaikan pesan kepada Cak Imin bahwa uang Rp 6 miliar sudah diserahkan lewat Jazilul.

Keterangan ini, tidak pernah terungkap di muka persidangan. Musa mengaku memang menutupi peran para koleganya lantaran menerima instruksi dari dua petinggi partai. Dua petinggi partai, kata Musa, mengatakan Cak Imin berpesan agar kasus itu berhenti di Musa.

Karyoto menyatakan, pihaknya tak hanya mendalami mengenai dugaan aliran dana. Lebih dari itu, jajaran penindakan KPK juga mendalami tujuan dari pemberian uang tersebut.

"Nanti tentunya ini masih dalam tahap-tahap pendalaman terhadap saksi-saksi memberi untuk kaitan apa. Ini yang masih kita cari kan ini sekalipun ini kita belum mengetahui apakah sudah ada justice collaborator atau bagaimana. ini belum kita dalami ke arah situ. Memang ini baru belum final begitu," katanya.

Dalam mengusut aliran dana kepada elit PKB ini, tim penyidik KPK telah memeriksa sejumlah politikus PKB. Beberapa di antaranya, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik, tiga anggota DPR dari PKB, yakni Fathan, Jazilul Fawaid, dan Helmi Faisal Zaini. Bahkan, KPK juga sudah memanggil dan memeriksa Cak Imin sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu (29/1/2020).

Para elite PKB itu diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan suap proyek Kempupera dengan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred yang hari ini dijebloskan ke Rutan di belakang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani penahanan setidaknya selama 20 hari ke depan.

Saat memeriksa Cak Imin, KPK mengakui mencecar Wakil Ketua DPR itu mengenai aliran dana sebesar Rp 7 miliar dari Musa Zainuddin.

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan penerimaan uang Rp 7 miliar dari Musa Zaenudin untuk proyek jalan di Maluku," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Namun, usai diperiksa saat itu, Cak Imin membantah pengakuan Musa. Cak Imin juga membantah menerima uang dari Musa.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bupati Deno Diminta Tidak Lindungi Mantan Kades Goloworok

Mantan Kepala Desa (Kades) Goloworok Fransiskus Darius Syukur yang diduga mengorupsi dana desa periode 2015-2019 hingga Rp 1 miliar.

NASIONAL | 27 Juli 2020

RUU Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Perbaikan Ekonomi

Publik menilai RUU Cipta Kerja merupakan jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Kemdikbud Akan Buka Sekolah di Luar Zona Hijau

Jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas akan dibatas dan durasi pembelajaran juga dipersingkat.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Kudatuli, Gus Dur dan Megawati Jadi Simbol Lawan Orde Baru

Peristiwa 27 Juli menjadi bagian dari kristalisasi perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap rezim otoriter Orde Baru.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Skandal Prasetijo Utomo, Polisi Telusuri Aliran Dana

Prasetijo Utomo terancam pasal tambahan yakni tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Doni Monardo: Presiden Minta Sosialisasi Protokol Kesehatan Digencarkan

Jokowi minta Satgas Covid-19 libatkan media untuk sosialisasi protokol kesehatan.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Kabareskrim: Jenderal Prasetijo Utomo Musnahkan Barang Bukti

Prasetijo pernah memerintahkan anak buahnya untuk membakar surat jalan yang digunakan dalam petualangan liciknya bersama Djoko Soegianto Tjandra.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Dugaan Korupsi Bansos Jadi 102 Kasus

Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi terkait bantuan sosial (Bansos) melonjak menjadi 102 kasus.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Prasetijo Utomo Jadi Tersangka, Belum Ada Pasal Motif

Prasetijo Utomo terancam ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Menpora: Gerakan Pramuka Ujung Tombak Pembangunan Karakter

Menpora Zainudin Amali menganggap Gerakan Pramuka berperan penting dalam pembangunan karakter bangsa.

NASIONAL | 27 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS