KPK Dalami Aliran Dana ke Eks Jampidus dan Anggota BPK
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Dalami Aliran Dana ke Eks Jampidus dan Anggota BPK

Selasa, 28 Juli 2020 | 20:33 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami dugaan adanya aliran dana kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Adi Toegarisman dan anggota BPK, Achsanul Qosasi.

Aliran uang ini mencuat dalam kesaksian Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta. Komisi Kejaksaan (Komjak) telah meminta keterangan Ulum terkait hal tersebut di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Deputi Penindakan KPK, Karyoto kedatangan Komjak ke KPK sebagai bentuk koordinasi untuk turut mendalami kesaksian Ulum. Karyoto mengatakan, pendalaman aliran dana yang diungkapkan Ulum pun telah menjadi keputusan pimpinan KPK.

”Memang hari ini Komjak datang ke kami tentu yang menyidik dan sedang berproses di sidang Tipikor adalah KPK. Ketika disebut adanya oknum-oknum tentunya sudah wajar kalau koordinasi ke sini. Memang dari hasil putusan dan persidangan, pimpinan KPK telah mengambil sikap akan mendalami,” kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Untuk itu, Karyoto mengatakan, terlalu dini jika disebut para pihak yang disebut Miftahul Ulum benar menerima aliran dana itu. Karyoto menegaskan pihaknya perlu mendalami hal tersebut dengan memanggil dan memeriksa para saksi, termasuk pihak yang disebut Ulum.

“Tidak langsung kita katakan ini justifikasi terlibat atau tidak. Tentu dengan pendalaman informasi, kami sedang mempersiapkan memanggil orang-orang yang disebut dalam persidangan itu apakah betul sebagaimana yang mereka temukan. Ini perlu waktu. Kita proses pemanggilan dan lain-lain,” kata Karyoto.

Diketahui, Ulum sempat mengungkap adanya aliran dana kepada Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman terkait temuan mengenai keuangan KONI maupun Kempora. Hal itu diungkapkan Ulum saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap dana hibah KONI dan gratifikasi dengan terdakwa Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Namun, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam persidangan pada 9 Juni 2020, Ulum menyampaikan permintaan maaf karena telah menyinggung nama Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman.

Pengacara Ulum, Wa Ode Nur Zainab menyebut permintaan maaf yang disampaikan kliennya karena menyebutkan identitas personal saat persidangan. Dengan demikian, permintaan maaf itu bukan berarti pernyataan sebelumnya tidak benar, apalagi mencabut atau mengubah pernyataan di persidangan.

Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman telah membantah pernyataan Ulum. Achsanul mengaku tidak mengenal, tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Ulum. Untuk itu, Achsanul berharap dapat bertemu dengan Ulum untuk mengonfirmasi kesaksiannya yang menyeret namanya tersebut.

Bantahan serupa disampaikan Adi Toegarisman. Adi mengaku tidak pernah ditemui atau bertemu dengan pihak KONI atau Kempora untuk membahas penanganan perkara kasus dugaan korupsi terkait dana hibah KONI yang ditangani Kejagung. Adi menyebut kesaksian Ulum sebagai tuduhan yang keji.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah memvonis Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum bersalah telah menerima suap terkait pengurusan dana hibah KONI dan penerimaan gratifikasi. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 18.154.230.882 dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok terhadap Imam Nahrawi.

Sementara itu Ulum dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Menhan Rencana Beli Jet Tempur dari Austria, DPR Tidak Tahu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli satu skuadron atau 15 unit pesawat jet tempur jenis Eurofighter Thypoon bekas dari Austria.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Tukul Panjaitan Ditangkap Brimob Polda Sumut

Dari pencurian uang Rp 1,6 miliar di Kantor Gubernur Sumut, Tukul memperoleh bagian Rp 300 juta, dan pencurian di USU mendapat bagian Rp 20 juta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Ratusan Mahasiswa Toraja Minta MA Kabulkan PK Kasus Tanah Adat di Rantepao

Presiden Jokowi diminta merealisasikan janji kampanyenya dalam menjamin hak-hak masyarakat adat, dalam hal ini masyarakat adat Toraja.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Masa Depan Dua Polisi Penganiaya Novel Akan Segera Diputuskan

Dua orang pelaku penganiayaan terhadap Novel Baswedan masih berstatus polisi aktif hingga saat ini.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Tahan 2 Eks Legislator Sumut, 1 Tersangka Reaktif Covid-19

Dua mantan legislator yang ditahan KPK pada hari ini, yakni Ahmad Hosein Hutagalung dan Mulyani.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kenang Jasa Pahlawan, Lanud SPR Ziarah ke TMP Kesuma Trikora

Ziarah ini jadi momentum bagi generasi penerus untuk dapat bercermin tentang nilai-nilai pengorbanan dan keteladanan yang dilakukan para pahlawan.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Optimalisasi Integrasi TNI-Polri Kunci Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Integrasi TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya wajib dipertahankan demi kelangsung pembangunan nasional, termasuk pembangunan SDM yang unggul.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Polri: Tidak Ada Ruang bagi Premanisme dan Aksi Kekerasan

Premanisme dan aksi kekerasan timbul karena adanya kevakuman, baik kevakuman hukum, kevakuman keadilan, maupun kevakuman pihak yang berwenang.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kasus Maria Pauline, Polisi Periksa Tiga Bank Swasta

Polisi akan memeriksa tiga bank swasta terkait aliaran dana milik tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Iduladha, MUI Imbau Protokol Kesehatan Tetap Diterapkan

Ini sangat penting untuk mencegah potensi penularan Covid-19 demi menjaga keselamatan bersama.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS