Namanya Dicatut, SMRC Akan Tempuh Jalur Hukum
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Namanya Dicatut, SMRC Akan Tempuh Jalur Hukum

Selasa, 28 Juli 2020 | 21:01 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menanggapi temuan dua dokumen hasil survei yang menggunakan nama dan logo SMRC. SMRC akan menempuh jalur hukum.

Dokumen yang dimaksud itu yakni 'Peluang Calon-calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Muna, Temuan Survei 15-30 Juni 2020'. Selain itu, 'Peluang Calon-calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu, Temuan Survei 5-18 Juni 2020'.

Dua dokumen ini digunakan masing-masing oleh salah satu pasangan calon untuk mendapatkan rekomendasi dari beberapa partai politik (parpol). Sirojudin menegaskan pihaknya tidak pernah melaksanakan survei di Muna dan Taliabu.

“SMRC tidak bertanggung jawab terhadap dua hasil survei yang menggunakan nama dan logo SMRC tersebut. Dua hasil survei tersebut merupakan hasil survei palsu. SMRC akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dan menggunakan dua hasil survei yang tidak pernah dilakukan oleh SMRC tersebut,” kata Sirojudin, Selasa (28/7/2020).

SMRC juga meminta kepada pimpinan parpol yang menggunakan hasil survei sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi dukungan, terlebih dahulu mengonfirmasi temuan kepada lembaga survei. Tujuannya agar tidak merugikan pihak manapun.

“Tindakan pemalsuan hasil survei tidak sekadar perbuatan pidana, tapi juga tindakan yang akan merusak tatanan proses demokrasi pilkada. Pasangan calon dalam pilkada yang menggunakan hasil survei palsu untuk mendapatkan dukungan partai, sejak awal telah berani mengkhianati suara rakyat dan pastinya berpotensi untuk mengkhianati hasil pilihan rakyat dalam kotak suara jika telah terpilih nanti,” tegas Sirojudin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Miftahul Ulum Siapkan Bukti Soal Aliran Dana

Miftahul Ulum mengaku telah menyiapkan bukti-bukti terkait dugaan aliran dana kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Fenomena Dinasti Politik Disebut Sudah Lama Terjadi

Fenomena dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah lama terjadi.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kedubes AS Serahkan Bantuan 100 Ventilator

Ventilator yang disumbangkan pemerintah AS memiliki teknologi canggih dan sangat diminati pasar.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pemerintah Sedang Susun Regulasi Pembubaran Lembaga Nonstruktural

Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah sedang menyusun peraturan presiden (perpres) terkait pembubaran lembaga nonstruktural (LNS).

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kasus Maria Lumowa, Bareskrim Akan Periksa 3 Bank Swasta

Penyidik masih merahasiakan identitas tiga bank swasta yang akan diperiksa.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Keberadaan Lembaga Nonstruktural Perlu Dikaji Ulang

Anggota DPR Abdul Kadir Karding mendukung evaluasi terhadap lembaga yang tidak efektif.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPAI Ingatkan Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai hal ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Dalami Aliran Dana ke Eks Jampidus dan Anggota BPK

Aliran uang ini mencuat dalam kesaksian Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menhan Rencana Beli Jet Tempur dari Austria, DPR Tidak Tahu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli satu skuadron atau 15 unit pesawat jet tempur jenis Eurofighter Thypoon bekas dari Austria.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Tukul Panjaitan Ditangkap Brimob Polda Sumut

Dari pencurian uang Rp 1,6 miliar di Kantor Gubernur Sumut, Tukul memperoleh bagian Rp 300 juta, dan pencurian di USU mendapat bagian Rp 20 juta.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS