Upaya Jaksa Agung Awasi Politik Uang dan Politisasi di Pilkada Diapresiasi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-2.77)   |   COMPOSITE 4934.09 (-32.44)   |   DBX 924.804 (0.05)   |   I-GRADE 130.838 (-1.11)   |   IDX30 413.425 (-2.95)   |   IDX80 108.094 (-0.86)   |   IDXBUMN20 272.657 (-4)   |   IDXG30 115.379 (-0.36)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-3.46)   |   IDXQ30 120.916 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-1.31)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-2.05)   |   IDXV30 102.468 (-1.01)   |   INFOBANK15 776.883 (-5.04)   |   Investor33 360.093 (-2.24)   |   ISSI 144.765 (-0.99)   |   JII 523.909 (-3.5)   |   JII70 177.568 (-1.36)   |   KOMPAS100 966.07 (-7.6)   |   LQ45 756.376 (-5.63)   |   MBX 1366.8 (-10.32)   |   MNC36 270.277 (-2.16)   |   PEFINDO25 258.891 (-2.83)   |   SMInfra18 233.321 (-2.13)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-2.31)   |  

Upaya Jaksa Agung Awasi Politik Uang dan Politisasi di Pilkada Diapresiasi

Rabu, 29 Juli 2020 | 13:21 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menghadapi Pilkada serentak 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin tengah menyiapkan para Jaksa khusus untuk menangani bermacam persoalan dan tantangan yang muncul seperti mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), praktik politik uang dan kampanye hitam dengan membawa isu SARA.

Burhanuddin menyebut masifnya politik uang sangat memerlukan pengawasan bersama demi terlaksananya pilkada yang terbuka, bersih dan mencapai pemilihan yang berkualitas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung upaya Jaksa Agung mengawasi jalannya Pilkada 2020. Sebab, berkaca pada pemilu 2019 lalu, tindak pidana jual beli suara atau politik uang adalah tindak pidana tertinggi yang diputus inkracht oleh pengadilan.

Ia menilai perilaku tercela tersebut masih menjadi momok besar yang menghambat upaya kita untuk mewujudkan pilkada yang jujur dan adil (jurdil) dan demokratis.

“Saya kira ini adalah prioritas yang tepat sebab belajar dari Pemilu 2019 lalu. Maka sudah sepantasnya aparat penegak hukum benar-benar serius dan punya komitmen tinggi dalam mengatasi persoalan ini. Politik uang sangat tercela karena bisa mendistorsi kemurnian suara pemilih untuk bisa memilih dengan bebas dan merdeka sesuai pilihan terbaik yang diyakininya," ujar Titi, Rabu (29/7/2020).

Titi menambahkan, di tengah keterpurukan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 tentunya dapat memicu pragmatisme pemilih untuk permisif pada politik uang. Dan kandidat peserta pemilu yang oportunis bisa menggunakan kondisi ini untuk mengambil jalan pintas mendapatkan dukungan publik dengan melakukan suap atau politik uang kepada pemilih.

“Maka, mau tidak mau antisipasi kita harus maksimal untuk mencegah terjadinya jual beli suara saat pilkada, memanfaatkan kondisi sulit yang sedang dihadapi masyarakat," bebernya.

Lanjut Titi, penyebaran hoax dan politisasi SARA di pilkada saat pandemi ini, dimana kampanye dan interaksi daring atau virtual sangat dianjurkan untuk dilakukan, sangat mungkin disalahgunakan oleh para oknum untuk menyebarkan informasi bohong dan tendensius saat pelaksanaan pilkada.

“Makanya penggunaan teknologi digital juga harus diimbangin dengan kemampuan kita dalam membatasi penyebaran hoax dan politisasi SARA,” ungkapnya.

Selain itu, Titi meminta Jaksa Agung bersama Kepolisian RI dan Bawaslu yang tergabung dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki kesepahaman yang sama dalam bertugas menindak dugaan pelanggaran dalam gelaran pemilihan umum.

“Gakkumdu perlu dipastikan memiliki kesepahaman yang sama diantara pihak-pihak yang ada di dalamnya. Jangan sampai justeru Gakkumdu malah jadi penghambat upaya untuk mewujudkan keadilan pemilihan dalam pilkada serentak 2020 ini,” terang Titi.

Sebagaimana diketahui, menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak di akhir tahun ini, Jaksa Agung ST Berhanuddin, Kapolri Idham Azis dan Ketua Bawaslu Abhan menandatangini Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020.

Sentra Gakkumdu merupakan gabungan antara Bawaslu, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang bertugas menindak dugaan pelanggaran dalam gelaran pemilihan umum.

Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan, Kejagung bakal menyiapkan para jaksa yang khusus menangani persoalan Pilkada Serentak 2020, meskipun jumlah yang disiapkan tidak terlalu banyak.

“Kita wajib bersama bergandeng tangan. Terlebih kondisi sekarang dalam masa pandemi covid-19. Dengan kerja sama yang baik dengan satu tujuan saya yakin pelaksanaan pilkada tahun ini akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Burhanuddin berharap kerja sama yang sangat baik ini bisa mewujudkan proses pemilu yang terbuka dan bersih. Baginya, hal tersebut bisa mencapai pemilihan berkualitas.

“Saya sambut baik kegiatan ini karena sangat penting dan sebagai landasan bersama dalam muluskan penyelengaraan pemilu,” tutupnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Anggota DPR Soroti Munculnya Klaster Perkantoran

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan seluruh pegawai perkantoran maupun perusahaan untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Eks Bupati Indramayu Mulai Jalani Hukuman di Lapas Sukamiskin

Pada hari Selasa (28/7/2020) Hendra Apriansyah dan Alandika Putra selaku Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan dalam perkara terpidana Supendi.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Dirut Wika Gedung Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Sedianya Nariman Prasetyo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan‎ Waterfront City di Kampar.

NASIONAL | 29 Juli 2020

2021, RS Siloam Ambon Diharapkan Kembali Tangani Pelayanan Umum

Karenanya ada 60-70% tenaga di RS Siloam di Ambon yang berasal dari putra daerah Ambon.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Mensesneg: Ambil Sikap Sempurna pada 17 Agustus Pukul 10.17 WIB

"Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama tiga menit saja," kata Mensesneg Pratikno.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Wali Kota Resmikan RS Siloam Ambon

RS Siloam Ambon yang memiliki fasilitas 600 kamar di bangunan 12 lantai, saat ini dioperasikan untuk penanganan Covid-19.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Pantau Penularan Covid-19 pada ASN, DIY Serahkan ke OPD

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum akan memberlakukan tes usap bagi aparatur sipil negara (ASN).

NASIONAL | 29 Juli 2020

Sultan HB X: Buka Pariwisata Risikonya Besar

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak akan membuka pariwisata secara total.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Hakim Positif Covid-19, Kantor Pengadilan Agama Deli Serdang Ditutup

Kantor Pengadilan Agama Deli Serdang, Sumatera Utara, terpaksa ditutup sampai 3 Agustus 2020.

NASIONAL | 29 Juli 2020

PDIP Desak RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Ketua DPP PDIP Sri Rahayu mendesak DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas Prioritas 2021.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS