Tugas Kejaksaan Eksekusi Djoko Tjandra Sudah Selesai
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Tugas Kejaksaan Eksekusi Djoko Tjandra Sudah Selesai

Senin, 3 Agustus 2020 | 18:28 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan upaya eksekusi Djoko Tjandra merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dalam perkara pidana tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, menjelaskan, pelaksanaan eksekusi terhadap Djoko Tjandra merupakan tindak lanjut dari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor : 12K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009. Dalam keputusan itu amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut”

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

4. Menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali No. 0999.045197 qq. PT. Era Giat Prima sejumlah Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dirampas untuk dikembalikan pada negara

5. Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas

Di dalam pelaksanaan eksekusi, jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang yang diatur dalam
Pasal 270 KUHAP yang menyatakan " pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan Surat kepadanya, Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan "Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Kemudian Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa".

"Bahwa putusan PK tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga setelah terpidana berhasil ditangkap maka Jaksa telah melaksanakan eksekusi pada hari Jum’at, tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Print-693/M.1.14/fd.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020," ucap Hari Setiyono.

Pelaksanaan eksekusi itu sendiri dilakukan dengan cara memasukan yang bersangkutan ke rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat untuk menjalani pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Sedangkan terhadap eksekusi selebihnya termasuk uang sebesar Rp. 546.468.544.738,- (Lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) telah dilaksanakan oleh Jaksa pada tahun 2009.

Kapuspenkum menjelaskan, eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Hal ini tentu berbeda dengan pengertian "Penahanan" yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang," katanya.

Bahwa surat putusan pemidanaan diatur dalam pasal 197 KUHAP namun tentunya dalam memahi pasal 197 KUHAP haruslah dikaitkan dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 193 KUHAP. Perlu dijelaskan pula bahwa dalam perkara tertentu dimana jenis perkara tersebut memang tidak dapat dikenakan penahanan terhadap Terdakwa, jika pengadilan memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan justru pengadilan melanggar hukum.

Selain itu dalam kondisi-kondisi tertentu lainnya walaupun perkara yang dinyatakan terbukti adalah perkara atas tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, namun pengadilan juga tidak akan memerintahkan agar terdakwa untuk segera ditahan (apabila sebelumnya ia tidak ditahan), yang mana jika pengadilan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan maka putusan justru akan menjadi tidak masuk akal, yaitu terhadap putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman percobaan (pidana bersyarat) sebagaimana pasal 14 a KUHP atau putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan hanyalah pidana denda.

"Dalam putusan dimana hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman percobaan (pidana bersyarat) pengadilan tidak perlu memerintahkan penahanan," jelas Hari.

Kondisi lainnya yang memungkinkan Pengadilan tidak memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan adalah jika pengadilan tidak mau memerintahkan hal tersebut, perintah penahanan tersebut adalah diskresi pengadilan.

Sah jika pengadilan tidak menggunakan kewenangan diskresional-nya (pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP) selain itu perintah penahanan tersebut juga tidak dapat dilakukan jika masa wewenang penahanan yang dimiliki pengadilan telah habis.

Atas kondisi tersebut, harus dapat dibedakan pengertian antara penahanan untuk tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung yang merupakan instrumen untuk mencegah tersangka atau terdakwa. Sedangkan hukuman/pidana adalah penderaan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang diatur oleh undang-undang sebagai konsekuensi atas perbuatan yang menurut proses peradilan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.

Selain itu perintah penahanan juga dibatasi secara limitatif dalam pasal 26, 27 dan 28 KUHAP sesuai tingkatannya, dimana penahanan dapat dilakukan terhadap putusan yang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap dari mulai Putusan tingkat pertama, putusan banding dan putusan kasasi. Sedangkan dalam upaya hukum peninjauan kembali tidak ada aturan yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan, karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Sehingga yang dilakukan oleh Jaksa adalah melakukan eksekusi hukuman badan untuk menjalankan putusan hakim PK bukan melakukan penahanan. Hakim PK tidak akan memberikan penetapan mengenai status terdakwa seperti dalam pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP karena memang tidak terdapat kewenangan hakim PK untuk melakukan penahanan, apabila disebutkan maka justru merupakan hal yang melawan hukum," ucapnya.

Dengan telah dilaksanakannya eksekusi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang ditanda tangan oleh Terpidana Joko Soegiarto Tjandra, Jaksa Eksekutor dan Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat maka tugas Jaksa telah selesai, sedangkan untuk penempatan terpidana menjalani pidananya adalah menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Terima Suap, Mantan Komisioner KPU Dituntut 8 Tahun Penjara

Wahyu Setiawan dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta oleh Jaksa KPK.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat Jadi 74,92

BPS merilis hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jateng Sudah Lakukan 138.500 Tes Covid-19

Untuk wilayah Jateng, hingga saat ini penyebaran Covid-19 di wilayah Pantura Timur masih tinggi, ketimbang wilayah Pantai Selatan.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Menhub Targetkan Dua Pelabuhan di Bali Rampung 2021

Menurut Menhub, pembangunan kedua pelabuhan tersebut untuk mendukung pariwisata di Bali.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Ini Alasan Pemkot Bandung Belum Izinkan Pembukaan Tempat Hiburan

Tempat hiburan belum dibuka kembali karena potensi penyebaran Covid-19 yang tinggi di tempat-tempat tersebut.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Status Djoko Tjandra Belum Tersangka

Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia pada Kamis (30/7/2020) belum ditetapkan sebagai tersangka.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

IDI: 9 Dokter di Sumut Meninggal Akibat Covid-19

Seluruh dokter itu meninggal dunia dalam kondisi penyakit yang sudah sangat berat akibat terpapar.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Tenaga Medis Terpapar Covid-19 karena Ruangan Tanpa Penyaring Udara

Kondisi di dalam ruangan merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penularan virus Covid-19.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

UPH Festival 2020 Sambut Mahasiswa Baru dengan Program Kreatif dan Interaktif

UPH Festival dibuka via zoom meeting dengan sambutan hangat dari Founder UPH, James T Riady.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

KPK Lelang 10 Bidang Tanah dari Perkara Eks Bupati Subang

Lelang 10 bidang tanah itu dilakukan lantaran perkara yang menjerat mantan bupati Subang Ojang Sohandi telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

NASIONAL | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS