MA Tolak PK KPK Terkait Syafruddin Arsyad Temenggung
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

MA Tolak PK KPK Terkait Syafruddin Arsyad Temenggung

Senin, 3 Agustus 2020 | 22:40 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan Kasasi MA yang melepaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)‎, Syafruddin Arsyad Temenggung. Upaya hukum luar biasa itu diajukan KPK lantaran putusan Kasasi MA melepaskan Syafruddin dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

"Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA, ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No.04/2014," kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Senin (3/8/2020).

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Sementara, dalam putusan No.33/PUU-XIV/2016, MK menyatakan, "Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo". Sedangkan SEMA nomor 4/2014 tentang Pemberlakuam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disinggung mengenai Peninjauan Kembali, yakni pada nomor 3 Rumusan Hukum Pidana.

Pada poin a, MA menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana".

Atas dasar tersebut, Andi Samsan mengatakan, berkas permohonan PK yang diajukan KPK dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Kasasi MA mengabulkan permohonan Kasasi Syafruddin. Dalam amar putusannya yang dibacakan pada 9 Juli lalu itu, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin. Majelis Hakim Agung menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, Majelis Hakim Agung menyatakan melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

Putusan ini diambil Majelis Kasasi yang diketuai Salman Luthan dengan Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Meski demikian, dalam memutuskan perkara ini, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim Agung. Hakim Ketua Salman Luthan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua.

Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata, sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.

Setelah pemeriksaan, MA memutuskan Syamsul Rakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim. Syamsul Rakan Chaniago masih tercantum di kantor lawfirm meski telah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA. Selain itu, Syamsul juga terbukti melakukan kontak dan bertemu dengan Ahmad Yani salah seorang penasihat hukum Syafruddin di Plaza Indonesia pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 17.38 s.d pukul 18.30 WIB. Padahal Syamsul sedang menangani Kasasi yang diajukan Syafruddin. Atas pelanggaran etik tersebut, MA menjatuhkan sanksi sedang terhadap Syamsul Rakan. Dengan sanksi ini, Syamsul Rakan dihukum enam bulan dilarang menangani perkara.

KPK kemudian mengajukan PK. Dalam memori PK, KPK menyebut menemukan dua bukti baru (novum) yang menjadi landasan pengajuan upaya hukum luar biasa. Selain soal komunikasi yang dilakukan Syamsul Rakan dan kuasa Syafruddin, KPK menilai terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan. Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan, perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan putusan perkara tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mandikan Jenazah, 20 Warga Nagan Raya Reaktif Covid-19

Akibat memandikan jenazah positif Covid-19, sebanyak 20 orang warga Desa Serbajadi, Aceh tertular virus corona.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto: Hoax-nya di Mana?

Hadi Pranoto merasa tidak ada yang dirugikan terkait herbal miliknya yang diklaim bisa menyembuhkan Covid-19.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

SiCepat Ekspres Raih 2 Penghargaan di GRC Award 2020

PT SiCepat Ekspres Indonesia meraih dua penghargaan dalam Governance, Risk, and Compliance (GRC) dan Performing Excellence Award 2020

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Karyawan Terpapar Corona, Gedung Humas dan Protokol Sekda Solo Ditutup

Penutupan gedung berlangsung selama tujuh hari untuk sterilisasi.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas Tenaga Administrasi

Menurut Tjahjo, tenaga administrasi dapat beralih ke jabatan tenaga teknis yang masih dibutuhkan pemerintah.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Klaim Temukan Obat Covid-19, Hadi Pranoto dan Anji Dilaporkan ke Polisi

Cyber Indonesia melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran tindak pidana ITE dan atau menyebarkan berita bohong.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Klaim Obat Herbal Covid-19, Kemristek Imbau Masyarakat Hati-hati

Kemristek menghargai dan mengapresiasi setiap upaya riset dan inovasi dengan prosedur tertentu untuk dapat menangani pandemi Covid-19.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Polda Jatim Buka Posko Pengaduan Pelecehan Fetish Kain Jarik

Polda Jatim juga telah membentuk tim khusus guna mengusut kasus predator pelecehan seksual fetish pocong kain jarik yang membuat heboh warga Jatim.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Terkait Klaim Obat Covid-19 Temuan Hadi Pranoto, IDI Minta Masyarakat Kritis

Penyebaran informasi yang tidak benar secara cepat ke banyak orang dan dapat menyebabkan pandemi Covid-19 bertambah buruk.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Nama Hadi Pranoto Tidak Terdaftar di Database Ikatan Dokter Indonesia

Nama Hadi Pranoto ternyata tidak terdaftar dalam database PB Ikatan Dokter Indonesia.

NASIONAL | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS