KPK Akan Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

KPK Akan Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi

Kamis, 6 Agustus 2020 | 15:33 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan korporasi. Tak hanya menerapkan pasal tindak pidana korupsi, KPK juga tak segan menerapkan pasal Tindak Pidana pencucian uang (TPPU) pada terhadap korporasi yang disangka melakukan korupsi.

"KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang dengan pelaku koprporasi, hal ini tentu dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam diskusi daring 'Pencucian Uang, Pidana Korporasi dan Penanganan Korupsi Lintas Negara', Kamis (6/8/2020).

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, KPK telah menjerat enam Korporasi Dari enam korporasi itu, dua di antaranya telah berkekuatan hukum tetap.

"Dua diantaranya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, seperti PT DGI atau PT NKE dalam kasus tindak pidana korupsi dan PT Trada dalam perkara TPPU," kata Nawawi.

Dalam kesempatan ini, Nawawi memastikan lembaga antikorupsi bakal terus membangun kerja sama dengan aparat penegak hukum di dunia internasional. Sejak 2011, Nawawi menyatakan pihaknya telah menangani kasus korupsi lintas negara seperti suap proyek pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) PT Pertamina atau lebih dikenal dengan kasus Innospec.

"Dalam perkara ini, KPK telah melakukan kerja sama penyidikan dengan SFO (Serious Fraud Office) Inggris. Kerja sama penyidikan ini turut melibatkan yuridiksi negara lain seperti Singapura, British Virgin Island, dan Amerika Serikat," ungkap Nawawi.

Kemudian, kata dia, KPK juga terus melanjutkan penanganan korupsi lintas negara dengan bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) dan US Department of Justice (USDOJ) dalam perkara korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP)
"KPK memang harus bekerja sama dengan lembaga di Amerika tersebut karena banyak bukti yang harus didapatkan oleh KPK dengan mengumpulkannya di Amerika," katanya.

Selain itu, Nawawi mengatakan kerja sama lintas negara terkait penanganan kasus korupsi juga dilakukan dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls Royce PLC pada PT Garuda Indonesia bekerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dan SFO Inggris. Dalam perkara ini, KPK juga turut mengusut tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dua tersangka ES dan SS. Pengadilan Tinggi DKI telah memutuskan memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap kedua tersangka.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah Covid-19, Pemkot Palu Perketat Pemeriksaan Orang Keluar Masuk Palu

Salah satunya adalah terdeteksinya delapan orang dari Makassar, Sulawesi Selatan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

DPR Dukung Percepatan Pemerataan Listrik

DPR mendukung percepatan pemerataan listrik di seluruh wilayah Tanah Air.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Ketua OJK Kawal Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jateng

Wimboh menyampaikan hingga 20 Juli 2020 nilai restrukturisasi kredit yang sudah dilakukan perbankan mencapai Rp 784,36 triliun.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Ombudsman Ungkap Persoalan Terkait Benda Sitaan Negara

Menurut Ombudsman RI, persoalan itu di antaranya belum adanya standardisasi pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan di masing-masing Rupbasan.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Polisi: Pengacara Djoko Tjandra Janji Datang Jumat

Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, mengaku akan datang pada panggilan kedua sebagai tersangka di Mabes Polri, Jumat (4/8/2020) besok.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Rencana PK Ulang Djoko Tjandra Dinilai Wajar

Upaya hukum dalam bentuk PK yang rencanya akan diajukan lagi pihak Djoko Tjandra sebagai sesuatu yang wajar.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Polri Temukan Aliran Dana di Balik Hilangnya Red Notice Djoko Tjandra

Adanya indikasi uang pelicin dari hilangnya red notice Djoko Tjandra ini a setelah penyidik meminta keterangan 15 orang saksi.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Pelajar dan Guru SMP di Kota Bengkulu Terima Bantuan Kuota Internet Gratis

Pelajar dan Guru SMP di Kota Bengkulu, mulai Agustus ini mendapat bantuan kuota internet dari pemkot setempat senilai Rp 40.000 per orang.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Jerinx SID Penuhi Panggilan Polisi

Jerinx SID memenuhi panggilan Polda Bali tanpa mengenakan masker, Kamis (6/8/2020).

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Kempupera Alokasikan Rp 371,59 M untuk Peningkatan Fasilitas KSPN Labuan Bajo

Kempupera tahun ini mengalokasikan Rp 371,59 miliar untuk rekonstruksi jalan, pelebaran, penataan trotoar, pemeliharaan rutin, dan drainase KSPN Labuan Bajo.

NASIONAL | 6 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS