Mahfud Ungkap Alasan Keterlibatan TNI Tangani Aksi Terorisme
INDEX

BISNIS-27 503.122 (0)   |   COMPOSITE 5724.74 (0)   |   DBX 1066.46 (0)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 491.004 (0)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 976.214 (0)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 167.54 (0)   |   JII 607.336 (0)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1162.4 (0)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1587.29 (0)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 317.232 (0)   |   SMInfra18 287.626 (0)   |   SRI-KEHATI 361.444 (0)   |  

Mahfud Ungkap Alasan Keterlibatan TNI Tangani Aksi Terorisme

Minggu, 9 Agustus 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme karena TNI tidak bisa bekerja sendiri. Berbagai aksi terorisme yang terjadi selama ini, banyak terjadi di wilayah yang bukan yuridiksi atau wilayah hukum Polri. Misalnya serangan di Kedutaan Besar, serangan di atas kapal laut berbendera asing, serangan kepada Presiden dan Wakil Presiden dan berbagai serangan lainnya.

"Polri tidak bisa sendirian. Ada keadaan-keadaan tertentu di mana yang bisa melakukan itu hanya TNI," kata Mahfud di Jakarta, Minggu (9/8/2020).

Ia menjelaskan Perpres pelibatan TNI sudah disusun. Perpres itu sudah mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Kesimpulannnya, Polri tetap sebagai ujung tombak pemberantasan terorisme karena tindak terorisme sebagai perbuatan pidana.

"Jadi terorisme itu kita jadikan sebagai tindak pidana. Oleh karena tindak pidana maka ujung tombak untuk menanganinya adalah polisi dalam rangka penegakan hukum," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang TNI disebutkan bahwa TNI bisa dilibatkan untuk menangani aksi terorisme. Pelibatan TNI diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan Perpres harus dikonsultasikan dengan DPR.

"Jadi pelibatan TNI dalam aksi terorisme itu adalah perintah UU," tegas Mahfud.

Dia mengungkapkan pemerintah sudah memformulasikan isi Perpres, mendefinisikan aksi terorisme itu apa, kemudian eskalasi teror seperti apa dan dimana TNI harus terlibat. Selama ini juga beberapa kasus pemberantasan teroris sudah melibatakan TNI seperti operasi Tinombala di Sulawesi Tengah.

"Kalau Anda tidak setuju mana rumusan yang ada urusan. Ada yang hanya bilang tidak setuju tapi tidak punya alasan. Tetapi ada juga yang memberi rumusan-rumusan yang lebih bersifat jalan tengah. Nah itu kita masukkan di dalam rumusan sehingga semua pihak kita dengar. Ada yang setuju, ada yang tidak tapi kan harus diputuskan," tutup Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud: Tanpa TNI dan Polri, Penanganan Covid-19 Sulit Dilakukan

Pelibatan TNI dan Polri dalam pengananan Covid-19 sifatnya untuk kemanusiaan.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

16 Agustus, Penerbangan Internasional dari Yogyakarta Kembali Dibuka

Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) akan membuka kembali penerbangan internasional mulai 16 Agustus mendatang.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Pemkot Yogyakarta Wajibkan Mahasiswa dari Luar Daerah Isolasi Mandiri

Mahasiswa yang masuk DIY harus isolasi mandiri selama 14 hari sejak kedatangan dengan menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

SMA/SMK Zona Merah Covid-19 di Bengkulu Tetap Belajar Daring

Sejauh ini, pelaksanaan daring dan KMB tatap muka di kelas tingkat SMA/SMK di Bengkulu, tidak ada masalah yang serius.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Survei: Olly Dondokambey Sulit Dikalahkan di Pilkada Sulut

Publik yang menginginkan petahana menjabat kembali sebagai Gubernur Sulawesi Utara sebesar 69%.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Belajar Tatap Muka di Medan Belum Bisa Diterapkan

Belum bisanya belajar tatap muka diterapkan lantaran Kota Medan masih berada pada zona merah Covid-19.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Warga Humbahas Menolak Pilkada Melawan Kotak Kosong

Masyarakat Humbahas percaya bahwa paslon kepala daerah menggunakan mahar politik atau politik bayar uang ke parpol untuk mendapatkan dukungan.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Wapres: Ulama dan Pesantren Harus Berperan Jaga Umat di Masa Pandemi Covid-19

Dalam konteks ajaran Islam, kata Wapres, menangkal bahaya seperti pandemi Covid-19 itu adalah fardhu kifayah atau wajib dilakukan namun dapat diwakilkan.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Pasien Covid-19 di Secapa TNI AD Tersisa 67 Orang

Dari total 1.308 pasien positif Covid-19 di Secapa TNI AD, pada hari ini sudah berkurang 1.241 orang.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Sumba Barat Daya Kembali Diguncang Gempa

Ini menjadi kelima kalinya Sumba Barat Daya diguncang gempa.

NASIONAL | 9 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS