Kasus Djoko Tjandra Jadi Momentum Jaksa Agung Bersih-bersih Jaksa Nakal
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Kasus Djoko Tjandra Jadi Momentum Jaksa Agung Bersih-bersih Jaksa Nakal

Senin, 10 Agustus 2020 | 13:40 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com -Eksekusi terhadap buron korupsi Bank Bali Djoko Tjandra bisa menjadikan momentum pembersihan terhadap oknum "Jaksa Nakal" serta aparat penegak hukum yang bermain-main dengan penanganan perkara, terutama di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain upaya pembersihan, diharapkan ada perubahan sistem yang dapat mencegah oknum Jaksa kembali terlibat perkara yang mencoreng Korps Adhyaksa tersebut.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan pengusutan keterlibatan Jaksa Pinangki yang terbukti melakukan pelanggaran harus dijadikan sebagai langkah awal pembersihan Kejaksaan Agung dari pada oknum yang menyalahgunakan wewenang.

“Ya seharusnya menjadi momentum pembersihan para penyamun di Kejaksaan yang suka menyalahgunakan kewenangannya, tetapi jangan hanya sekedar momentum terus, harus ada perubahan sistemik kearah pembersihan,” ujar Fickar, Senin (10/8/2020).

Diketahui, Jaksa Pinangki telah dicopot dari jabatannya selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejakgung. Jamwas menyatakan, Pinangki melakukan pelanggaran berat kode etik dan disiplin pejabat tinggi di kejaksaan. Pinangki, dinyatakan bersalah lantaran melakukan perjalanan dinas luar negeri tanpa izin atasan ke Malaysia, dan Singapura sebanyak sembilan kali sepanjang 2019.

Saat ini, Kejaksaan Agung tengah menelusuri dugaan tindak pidana penerima suap dan gratifikasi dari terpidana Djoko Sugiarto Tjandra yang diduga dilakukan Pinangki.

Menurut Ficar, pembenahan di korps Adhyaksa sangat penting karena strategisnya peran Kejaksaan Agung dalam sistem peradilan pidana.

"Kejaksaan itu lembaga paling strategis dalam sistem peradilan pidana karena di tangannya kekuasaan yang setiap kali potensial diperjualbelikan," kata Ficar.

Menurutnya, Jaksa memiliki sejumlah kekuasaan yang strategis dalam menangani sebuah kasus hukum. Misalnya membawa atau menghentikan sebuah kasus, mendakwa dan menuntut dengan pasal yang berat atau ringan, hingga mengeksekusi terpidana.

Bukan tidak mungkin, kekuasaan-kekuasaan ini digunakan oknum jaksa dalam berbuat curang ketika menangani sebuah kasus hukum. Oleh karena itu dia meyakini para oknum ini mesti segera diusut dan dibawa ke pengadilan.

"Jadi oknum-oknum dari kejaksaan harus dibawa ke pengadilan," ujarnya.

Lanjut Ficar, para pihak yang berhubungan dan membantu seorang buronan sudah memenuhi unsur pidana. Apalagi kejaksaan yang memang tugas dan fungsinya dalam perkara pidana sebagai eksekutor.

"Karena itu tidak cukup jika kejaksaan menindak aparatnya yang bertemu bahkan sampai sembilan kali hanya dihukum disiplin. perbuatannya sudah memenuhi unsur pidana Pasal 223 jo 426 KUHP," kata dia.

Fickar berpendapat, Jaksa Pinangki semestinya tidak cukup hanya dihukum disiplin, melainkan harus diproses dengan pelanggaran hukum pidana.

“Seharusnya tidak cukup hanya hukuman disiplin, karena sudah jelas secara nyata terlihat pelanggaran pidana nya baik sebagai eksekutor maupun jika terbukti menerima suap atau gratifikasi.” Katanya.

Ia menegaskan, untuk memberikan efek jera bagi para “Jaksa Nakal” yang telah melakukan pelanggaran, tidak hanya sekedar menjatuhi sangsi berupa hukuman disiplin, melainkan harus dipidana dan dipecat dari jabatannya.

“Bagi Jaksa-jaksa nakal tidak cukup hanya hukuman disiplin, karena pada dasarnya penyalahgunaan kewenangan itu sudah memenuhi unsur pidana jadi harus dipidana dan dipecat,” tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gunung Sinabung di Tanah Karo Kembali Meletus

Abu vulkanik berwarna cokelat gelap dari Gunung Sinabung bergerak mengarah ke timur dan tenggara, Kabupaten Tanah Karo.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Kampus USU Kembali Perpanjang Masa Penutupan

USU perpanjangan penutupan kegiatan kampus.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Pekan Depan, Bus Gratis di Stasiun Bogor Ditiadakan

Dalam dua pekan terakhir peminat bus gratis dari Bogor cenderung menurun.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Berburu Energi Baru di Bawah Matahari

Tak hanya biogas dari kotoran sapi, Jateng gencar berburu energi baru dari sampah.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Insight Salurkan Hewan Kurban untuk 4 Wilayah Terdampak Covid-19

PT Insight Investments Management (Insight) telah menyalurkan hewan kurban masing-masing untuk empat wilayah di Indonesia sebagai agenda tahunan perusahaan setiap menyambut Hari Raya Idul Adha serta sebagai bentuk aksi sosial menebar #KebaikanQurbanInsight untuk berbagi kepada sesama

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Pilkada Medan, PDIP Segera Umumkan Pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman

Partai besutan Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak akan mengusung nama Akhyar Nasution.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Setiap Akhir Pekan, Objek Wisata di Bengkulu Semakin Ramai Dikunjungi Wisatawan

Pada hari Sabtu dan Minggu (8-9/8/2020) jumlah wisatawan yang datang ke tiga lokasi objek wisata ini mencapai 2.000 orang.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Cegah Covid-19, Jambi Bentuk Kembali Posko Covid-19 di Wilayah Perbatasan

Tiga pekan terakhir, kasus Covid-19 meningkat kembali di Jambi.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

11 Tahun Berlalu, Belum Ada Kejelasan Soal Pencemaran Laut Timor

Australia ikut bertanggung jawab.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

UMKM Menjadi Motor Ekonomi Rakyat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)

NASIONAL | 10 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS