Jaksa Agung Cabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Jaksa
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Jaksa Agung Cabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Jaksa

Selasa, 11 Agustus 2020 | 22:11 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin, mencabut pedoman nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Pencabutan pedoman tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang dan tugas.

"Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat. Dengan ini Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan dicabut," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Pencabutan pedoman tersebut Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 163 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pencabutan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan Terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.

Dijelaskan Hari, Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu sendiri belum secara resmi dikeluarkan atau diedarkan oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung. Sehingga beredarnya pedoman tersebut melalui media sosial diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Oleh karena itu akan dilakukan penelusuran terhadap siapa yang menyebarkannya," ucap Hari Setiyono.

Menurutnya, ketentuan pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi "Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung", yang dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

"Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pedoman pelaksanaannya. Dan hal tersebut telah dilakukan kajian yang cukup lama, namun hingga saat ini masih diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait," ungkap Hari.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Korupsi Proyek Fiktif, KPK Usut Aliran Uang ke Sejumlah Pihak di Waskita Karya

KPK terus mengusut aliran uang dari perusahaan subkontraktor fiktif dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek Waskita Karya.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Perkuat Sinergi, BPK Teken MoU dengan Polri dan Kejaksaan

Adapun MoU ini merupakan pembaharuan dari yang sudah ditandatangani sebelumnya.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

76 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor MA Lolos Seleksi Administrasi

Sebanyak 76 orang calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) Mahkamah Agung (MA) dinyatakan lolos seleksi administrasi.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Kasus Covid-19 di Sumut Bertambah 207 Orang

Penambahan kasus positif Covid-19 di Sumut bersal dari Kota Medan sebagai penyumbang terbesar dalam kurun waktu 24 jam.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Kasus Intoleransi di Surakarta, Polisi Tetapkan Empat Tersangka

Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus intoleransi di mana mereka terlibat penyerangan kediaman almarhum Segaf Al Jufri di Surakarta.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Polda Sumbar Tetapkan Bupati dan Sekda Agam Sebagai Tersangka

Polisi menetapkan dua petinggi Kabupaten Agam sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian terhadap Mulyadi selaku anggota DPR.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Waketum Gerindra: Tak Perlu Khawatir Akan Ancaman Resesi

Arief yakin perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih baik setelah keadaan di dunia juga normal.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Masa Pandemi, Pemerintah Diminta Tidak Biarkan Tindakan Intoleransi

Negara melalui aparat penegak hukum tetap harus hadir dan menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok intoleran.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Polisi Buru Kelompok Ali Kalora yang Mengadang Pegawai Dinkes Poso

Pelaku diperkirakan berjumlah 5 orang membawa senjata api dan mengancam pegawai Dinkes Poso jika mencoba melawan.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Sultan HB X Belum Izinkan Sekolah Tatap Muka

Gubernur DI Yogyakarta, Sultan HB X, belum mengizinkan seluruh sekolah di DIY memberlakukan pembelajaran tatap muka pasien positif Covid-19 masih fluktuatif.

NASIONAL | 11 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS