Kejaksaan Agung Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum dengan Kemdagri
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Kejaksaan Agung Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum dengan Kemdagri

Rabu, 12 Agustus 2020 | 12:22 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung memerkuat sistem penegakan hukum melalui pembaharuan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Pembaharuan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Data Kependudukan dalam rangka mempermudah penyidikan dan penyelidikan dalam sebuah kasus.

Setelah melakukan kerja sama tersebut, Kejagung disebut bisa mengenali wajah buron lewat teknologi face recognition dalam 14-20 detik.

Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Juanda menyatakan kerja sama itu merupakan sebuah terobosan yang positif dalam rangka memercepat terungkapnya satu proses penanganan hukum.

“Saya kira sebuah trobosan yang sangat bagus didalam rangka pertama adalah untuk mempercepat terungkapnya satu proses kalau itu menyangkut misalnya seorang tersangka, buronan atau terdakwa atau termasuk terpidana tetapi dia lari misalnya,” kata Juanda, Rabu (12/8/2020).

Juanda menyebut belajar dari pengalaman yang terdahulu dari berbagai kasus para pelanggar hukum yang melarikan diri atau buron keluar negeri, sebab selama ini kurang lengkapnya layanan data-data kependudukan yang akurat.

“Saya kira merupakan langkah-langkah yang sangat positif untuk di bidang penegakan hukum di Indonesia karena belajar dari berbagai kasus selama ini kan karena kurang lengkapnya atau layanan data-data kependudukan sehingga banyak sekali misalnya data yang palsu atau data yang tidak akurat,” katanya.

Untuk mempersempit ruang gerak para tersangka, Juanda berharap koordinasi kerjasama itu tidak hanya antar lembaga negara tapi didukung juga oleh pihak-pihak terkait seperti Kepolisian atau Keimigrasian.

“Kita harapkan tidak hanya antar lembaga negara, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah tapi didukung juga oleh koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait lainya. Misalnya dengan Kepolisian dengan pihak imigrasi dan seterusnya, bahwa keterpaduan dalam rangka proses penegakan hukum itu,” bebernya.

Selain itu, Juanda berpendapat tidak hanya cukup hanya sekedar koordinasi antar lembaga, tetapi perlu juga didukung komitmen dari para penegak hukum yang tangguh tidak tergoda dengan iming-iming dari para tersangka atau buron.

“Perlu juga didukung dengan koordinasi antar penegak hukum, misalnya kemudian ketangguhan dari aparat penegak hukum juga, walaupun datanya ada tetapi tidak tangguh aparat penegak hukum, ya kecolongan juga, misalnya datanya sudah dapat, akurat didukung oleh dukcapil kemendagri tapi kalau penegak hukum sendiri masih bermain-main ini juga tidak akan efektif nantinya.” Tutur Juanda

Maka lanjut Juanda, keseriusan, komitmen dan ketangguhan dari para aparat penegak hukum merupakan hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan

“Singkatnya sangat bagus tetapi perlu didukung dengan komitmen dan ketangguan pengak hukum dalam rangka untuk menjalankan tugasnya itu sendiri, itu yang lebih penting juga dipertimbangkan, jangan sampai datanya sudah ada, sudah akurat mempersempit , koordinasi ada, tapi oknumnya masih bermain, percuma saja,” Tandasnya.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan kerja sama sama antara Kejagung dan Kemdagri, membuat pihak Kejagung bisa memanfaatkan tiga jenis data dari Dukcapil terkait proses penegakan hukum.

Pertama, Kejagung bisa memperoleh hak akses data berupa teknologi face recognition atau pengenalan wajah untuk melakukan verifikasi. Metode ini, kata dia, berguna untuk mencari buronan yang dicari pihak aparat keamanan.

"Dengan data terintegrasi maka data buron akan cepat menyebar dan mempersempit ruang gerak para DPO (daftar pencarian orang) tersebut," kata Zudan, Kamis (6/8/2020).

Kedua, data kependudukan yang bersifat perseorangan, seperti Nomor Identitas Kependudukan (NIK), nama atau alamat orang tertentu.

"Misalnya, saat jaksa penyidik hendak mengecek data penduduk yang sedang diperiksa, maka Dukcapil memberikan hak akses data penduduk untuk dicocokkan," urainya.

Ketiga, data sidik jari untuk Kejagung. Dengan akses data ini, penegak hukum cuma butuh 20 detik untuk mencocokkan data tersebut dengan penduduk yang sudah merekam data e-KTP.

"Saat ini penduduk yang sudah merekam data kurang lebih 192 juta dari target 196 juta, penggunaan data yang diberikan oleh Kemendagri ialah data based perseorangan dengan jumlah penduduk meliputi 268 juta orang," ungkap Zudan.

Di sisi lain, Zudan turut memastikan kerahasiaan data kependudukan. Ia menyatakan Kemdagri telah memastikan sistem akses data tersebut memerlukan identitas dan password khusus dari Dukcapil Kemdagri.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bengkulu Belum Buka Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang Keempat

Program ini, kata Jauhari, mungkin masih digodok di Kementerian Perekonomian.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

35 Karyawan PT Spring Regal Indonesia di Sergai Positif Covid-19

Whiko Irwan menyampaikan, penularan virus corona paling banyak melalui orang tanpa gejala.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Pelantikan 3 Jaksa Agung Muda Tak Terkait Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka kasus pertemuan dengan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Perlu Lebih Difokuskan

Pembangunan infrastruktur terlalu fokus pada pembangunan jalan raya saja, padahal rakyat juga membutuhkan infrastruktur air bersih dan sanitasi.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Pejabat yang dilantik di antaranya Amir Yanto diangkat sebagai JAM Pengawasan, Sunarta sebagai JAM Intelijen, Fadil Zumhana diangkat sebagai JAM Pidum.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

1.115 Relawan Mendaftarkan Diri Ikut Uji Klinis Covid-19 di Bandung

“Kalau melebihi kuota maka kami akan menempatkan mereka sebagai cadangan,” ujar Eddy.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Kekurangan SDM untuk Pemeriksaan PCR, Gubernur Jabar Minta Pelibatan Laboratorium Swasta

Ridwan menyatakan, pemeriksaan PCR di provinsi dengan populasi 50 juta penduduk ini sudah mencapai 175.260 sampel.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Merajut Mimpi Rumah Layak Huni

Program Satu Juta Rumah, imbuh Khalawi, bukan berarti pemerintah membagi-bagikan rumah secara gratis kepada masyarakat.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Sistem Informasi Ormas Gantikan Prosedur Tatap Muka

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meluncurkan program Sistem Informasi Ormas.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Ibas Ajak Pelajar Perkuat Wawasan Kebangsaan

Anggota DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak pelajar untuk memperkuat wawasan sekaligus nilai kebangsaan.

NASIONAL | 12 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS