Pemerintah Komitmen Terus Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Pemerintah Komitmen Terus Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:18 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index Indonesia. Diketahui Indonesia berada pada skor 40 dengan peringkat 85 dari 180 negara, pada tahun 2019. Skor ini meningkat dua poin dibanding tahun 2018 dengan skor 38 dan peringkat 89 dari 180 negara pada 2018.

"Pemerintah melihat bahwa Corruption Perception Index itu tahun kemarin ada perbaikan dan tentu pemerintah terus komitmen untuk ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara utama dalam peluncuran Collective Action Coalition (CAC) Against Corruption Indonesia atau Koalisi Aksi Bersama Melawan Korupsi yang digelar secara daring, Selasa (11/8/2020).

Untuk itu, Airlangga menegaskan, pemerintah berkomitmen mendorong seluruh kegiatan dilakukan secara transparan, akuntabel dan dapat diandalkan.

"Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah tetap transparan dan akuntabel dan juga reliable," katanya.

Hal serupa dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Dikatakan, pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan terkait penanganan pandemi corona dari sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mencegah korupsi terkait upaya pemulihan ekonomi nasional, kata Airlangga, pemerintah memastikan koordinasi dengan aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terus berjalan. Tak hanya itu, pengawasan juga dilakukan oleh BPKP, dan inspektorat, hingga audit oleh BPK. Dengan koordinasi ini, pemerintah berharap aparat penegak hukum memahami pandemi corona merupakan kondisi yang luar biasa sehingga tata kelola pemerintahan tidak dapat dilakukan seperti biasanya.

"Tentu ada hal-hal yang extraordinary. Salah satunya dalam rangka memperoleh vaksin," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Advisory Committee CAC Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas menyatakan pandemi virus corona dapat menjadi momentum untuk mengubah perilaku, tak hanya dari segi kesehatan tapi juga perilaku antikorupsi. Dikatakan upaya memberantas korupsi jalan yang panjang yang memerlukan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha.

CAC, katanya salah satu bentuk evolusi gerakan antikorupsi yang penting sebagaimana telah dibuktikan di negara-negara lain dimana sektor swasta menjadi garda terdepan dalam gerakan memberantas korupsi.

"Pandemi harus dijadikan sebagai momentum utama untuk perubahan budaya dan perilaku bukan saja kesehatan tapi juga dalam kita berusaha perhatian masyarakat akan sepak terjang pemberantasan korupsi akan semakin menantang akan semakin besar," katanya.

Sementara, Ketua Umum IICD dan IIPG, Sigit Pramono mengatakan, meski di bawah rata-rata skor IPK global, skor IPK Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun 10 tahun terakhir. Pada 2009, katanya, IPK Indonesia hanya meraih skor 28 poin.

"Ada peningkatan 42 persen dibanding 2009. Di mana waktu itu Indonesia hanya 28 nilainya," katanya.

Peningkatan skor IPK ini dipengaruhi faktor penegakan hukum yang aktif dan tegas terhadap pelaku korupsi. Namun, Sigit menyatakan, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha. Untuk itu, CAC Antikorupsi Indonesia bertujuan menggalang pihak swasta untuk terus secara teguh menjalankan bisnis tanpa korupsi dan menjaga keberlangsungan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami mengajak perusahaan dan asosiasi bisnis untuk bersama menegakkan sistem antikorupsi dalam menciptakan Indonesia yang berintegritas dan bebas korupsi," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bupati Nunukan Luncurkan Buku Autobiografi Tentang Laura

Autobiografi Tentang Laura mengisahkan perjalanan hidup Bupati Nunukan Asmin Laura.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Ketua KPU: Hoaks dan Kampanye Hitam Akan Marak di Pilkada 2020

KPU menilai hal ini karena kampanye terbuka berupaa pengerahan massa akan dibatasi sehingga akan didorong dengan penggunaan media sosial.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Kasus Pencemaran Nama Baik, Jerinx SID Jadi Tersangka

I Gede Ari Astina alias Jerinx SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Ini Alasan Polisi Periksa Anji Lebih Dahulu, Baru Hadi Pranoto

Pemeriksaan terhadap Anji dilakukan terlebih dahulu agar pendalaman perkara berlangsung secara sistematis.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Penyusunan Dokumen Amdal BPLJSKB Bekasi Libatkan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal proving ground BPLJSKB Bekasi ditujukan untuk meminimalisir dampak negatif selama pembangunan.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Mabes Polri Tegaskan Kasus Tahanan Meninggal di Kepri Ditangani Polda

Mabes Polri mengatakan kasus tewasnya Hendri tak lama setelah ditangkap Satnarkoba Polresta Barelang Batam, Kepri, Sabtu (8/8/2020) lalu, ditangani Polda Kepri.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Pengembangan Terminal Tipe A di Kalimantan Terapkan Skema KPBU

Beberapa terminal yang akan menerapkan skema ini adalah Terminal Sei Ambawang di Kabupaten Kubu Raya dan Terminal Singkawang.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Masyarakat Butuh Rasa Aman, Aparat Polri-TNI Diminta Tuntaskan Operasi Tinombala

Dua warga Poso menjadi korban kekejaman pelaku teror pada saat akan melakukan aktivitas berkebun.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Ketua Satgas PEN Sebut Program Bantuan UMKM Sudah Mulai Berjalan

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada tiga program bantuan untuk UMKM.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

10 Hektare Lahan Perusahaan Sawit di Muarojambi Terbakar

Aawalnya, kebakaran di lahan perusahaan sawit tersebut hanya sekitar dua hektare.

NASIONAL | 12 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS