Kemtan Cabut Sementara Penetapan Ganja Sebagai Tanaman Obat
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Kemtan Cabut Sementara Penetapan Ganja Sebagai Tanaman Obat

Sabtu, 29 Agustus 2020 | 16:03 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pertanian mencabut sementara Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 104 Tahun 2020, yang di dalamnya menetapkan ganja atau dengan nama latin Cannabis sativa sebagai tanaman obat komoditas binaan Kemtan.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Tommy Nugraha dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu menjelaskan Kepmentan 104/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, dicabut sementara untuk selanjutnya dikaji kembali dan segera dilakukan revisi bersama pihak terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kepmentan 104/2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemkes, dan LIPI)," katanya, Sabtu (29/8/2020).

Sebelumnya, Kepmentan Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, yang ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 3 Februari 2020 menyebutkan ganja masuk dalam daftar komoditas tanaman obat, di bawah binaan Direktorat Jenderal Hortikultura Kemtan.

Namun, tanaman ganja, yang termasuk dalam psikotropika, selama ini telah masuk dalam kelompok tanaman obat sejak 2006 melalui Kepmentan 511/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pada 2006, pembinaan yang dilakukan adalah mengalihkan petani ganja untuk bertanam jenis tanaman produktif lainnya dan memusnahkan tanaman ganja yang ada saat itu.

Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat, hanya bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan, dan secara legal oleh UU Narkotika.

"Saat ini, belum dijumpai satu pun petani ganja yang menjadi petani legal, dan menjadi binaan Kementan," tulis Tommy.

Pada prinsipnya, kementerian memberikan ijin usaha budi daya pada tanaman sebagaimana dimaksud pada Kepmentan 104/2020, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, penyalahgunaan tanaman menjadi bagian tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Dalam peraturan tersebut, Pasal 67 berbunyi (1) Budi daya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dirjen GTK: Pembelajaran Bermakna Menumbuhkan Keingintahuan

Guru diharapkan mengutamakan pembelajaran yang bermakna di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

3 Indonesia Dukung Pembelajaran Jarak Jauh

Kerja sama dengan pihak sekolah dan universitas dilakukan 3 Indonesia dalam memberikan kartu perdana secara gratis kepada siswa dan tenaga pengajar.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Akademisi UI Uraikan Dampak Positif RUU Cipta Kerja

Teddy mengaku heran jika ada yang menolak RUU Cipta Kerja. Menurutnya, serikat buruh juga tidak menolak semua isi dari RUU Cipta Kerja.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Kuliah S3 di Unhan

Ketika mengajar di Sekolah Partai, Hasto selalu menyampaikan pentingnya pemahaman geopolitik. Di Unhan dia senang mendapat ruang yang luas mempelajari hal itu.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Kempora Pantau Pengelolaan Anggaran Pelatnas Timnas U-19

Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelatnas dapat berjalan dengan baik.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Kemdagri Dorong Pemda Laksanakan Proses Belajar yang Aman

Kemdagri mendorong kepala daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Mantan Juru Bicara HTI Dipolisikan

Mantan juru bicara HTI M Ismail Yusanto dilaporkan ke polisi terkait unggahan di media sosial.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Kemdikbud: Baru 2% Sekolah di Zona Hijau dan Kuning yang Dibuka

Hanya 4.966 sekolah yang telah menerapkan tatap muka dari 179.522 sekolah di zona kuning dan hijau yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Pengamat: Subsidi Kuota Internet Harus Diberikan Secara Transparan

Sebelum kuota internet ini disalurkan, pihak sekolah harus mempublikasikan siapa penerima subsidi tersebut agar semua pihak bisa mengawasi.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

PDIP Umumkan Dukung 4 Cabup Bupati di Bengkulu

Dukungan PDIP terhadap empat kandidat calon bupati dan calan gubernur Bengkulu, akan diumumkan paling lambat awal September mendatang.

NASIONAL | 28 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS