Kasad Jamin Proses Hukum, Peradilan Koneksitas Bisa Tumbuhkan Kepercayaan Publik
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Kasad Jamin Proses Hukum, Peradilan Koneksitas Bisa Tumbuhkan Kepercayaan Publik

Senin, 31 Agustus 2020 | 16:19 WIB
Oleh : Willy Masaharu / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengakuan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tentang keterlibatan anggota TNI dalam kekerasan di Ciracas dan Pasar Rebo telah mengonfirmasi dugaan keterlibatan anggota TNI dan penyangkalan yang ditujukan oleh Dandim 0505/Jakarta Timur, yang sebelumnya menyangkal adanya keterlibatan anggota TNI (28/8/2020).

Pengakuan yang sama dikemukakan oleh Kasad, Andika Perkasa, yang mengakui adanya keterlibatan anggota TNI sekaligus telah mengambil langkah tegas dan menjamin adanya proses hukum bagi oknum anggota TNI.

Andika Perkasa berjanji akan terus memberikan informasi perkembangan penanganan kasus ini termasuk memastikan anggota-anggota yang terlibat akan dipecat dari kesatuan.

"Langkah tegas ini merupakan salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera agar peristiwa kekerasan serupa tidak berulang," kata Ketua Setara Institute Hendardi, dalam keterangannya, Senin (31/8/2020).

Sebelumnya, kata Hendardi, ketegangan TNI-Polri selalu diatasi dengan langkah-langkah artifisial, simbolis, dan tidak struktural, seperti gendong-gendongan antara TNI-Polri, apel bersama dan lain-lain, yang sama sekali tidak mengatasi persoalan yang sesungguhnya.

"Meskipun duduk perkara telah terang benderang dan Kasad sudah mengambil langkah positif, upaya reformasi di tubuh TNI tetap menjadi kebutuhan," katanya.

Hendardi menuturkan, Presiden Joko Widodo bisa memprakarsai perubahan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai agenda utama untuk memastikan jaminan kesetaraan di muka hukum, khususnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum.

"Agenda lain yang dibutuhkan juga adalah mendorong pembahasan RUU Perbantuan Militer, guna mengatur keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)," kata Hendardi.

Sembari menunggu revisi UU Peradilan Militer, lanjut Hendardi, TNI dan Polri perlu mempertimbangkan kemungkinan diselenggarakannya peradilan koneksitas atas peristiwa kekerasan yang dilakukan oknum TNI, sesuai Pasal 89-94 KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer, sebagaimana aspirasi publik.

"Paralel dengan upaya merintis peradilan koneksitas, TNI-Polri juga didorong mendesain mekanisme sinergi kelembagaan yang konstruktif hingga ke tingkat prajurit lapangan. Sinergi kedua institusi selama ini hanya direpresentasikan oleh elite TNI-Polri dan oleh spanduk-baliho kedua pimpinan organisasi ini. Sementara, di lapangan para prajurit dibiarkan terus bergesekan," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Herbal Covid-19, Polisi Minta Hadi Pranoto Kooperatif

Hadi Pranoto diharapkan segera memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus hoax herbal Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

M Nuh Sebut Tiga Modal Indonesia Menuju Negara Maju 2045

Muhammad Nuh menyebut ada tiga modal yang dimiliki Indonesia saat ini sehingga bisa mencapai tujuan menjadi negara maju dalam usia 100 tahun nanti.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kebakaran Kejagung, Polisi Mulai Sentuh Pejabat Utama

Polisi menyebut belum ada hasil yang keluar dan tidak dapat dipastikan kapan hasil penyelidikan ini, termasuk hasil Labaratorium Forensik, akan keluar.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra, Penyidik Polri Kebut Berkas Korupsi dan Surat Palsu

Kedua berkas kasus Djoko Tjandra yakni penerbitan surat jalan asli tapi palsu dan juga penghapusan red notice dikerjakan dengan pararel.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kasus Korupsi PT DI, KPK Periksa Mantan Petinggi Polri

tim penyidik menjadwalkan memeriksa mantan Direktur Poludara Mabes Polri, Irjen Deddy Fauzi El Hakim.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Maksimalkan Produksi, BPTP Berikan Layanan Perlindungan Pekebun di Masa Pandemi

Proses pendampingan pekebun berlangsung dengan penyesuaian prosedur pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Wakil Aceh dan Mesir Juarai Gebyar Kemerdekaan dan Pekan Muharram

Lomba lantunan adzan dan senandung sholawat dalam kegiatan Gebyar Kemerdekaan RI ke 75 Tahun dan Pekan Muharram 1442 H ini berlangsung dua babak,

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Buka Peluang Jerat Pinangki Pasal Pencucian Uang, Langkah Tegas Jaksa Agung

Kejaksaan Agung membuka peluang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

NASIONAL | 31 Agustus 2020

KPK Banding atas Vonis Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPK banding atas putusan majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Ipar Meninggal di Tahanan, Edo Kondologit Tuntut Keadilan

Edo Kondologit menilai ada keanehan terkait meninggalnya Riko karena ada bekas luka tembakan serta bekas tanda kekerasan.

NASIONAL | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS