Perludem: Sanksi Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Perludem: Sanksi Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan

Senin, 7 September 2020 | 17:47 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan tentang bahaya Pilkada sebagai klaster penyebaran Covid-19. Hal ini terlihat saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah akhir pekan lalu.

Bawaslu sendiri mencatat 243 Bapaslon melanggar protokol kesehatan saat pendaftaran. Hal ini terjadi karena Bapaslon membawa massa saat mendaftar di KPUD. KPU juga mencatat ada 37 bakal calon yang positif terinfeksi virus corona.

Dewan pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjelaskan, sanksi diskualifikasi bila merujuk pada ketentuan UU Pilkada dan berbagai regulasi pemilihan yang ada saat ini memang belum memungkinkan untuk diterapkan.

"Kecuali Presiden mengeluarkan Perpu yang secara eksplisit mengatur ini. Atau bila tidak melalui Perpu bisa dengan revisi terbatas UU Pilkada guna mengatur sanksi tegas bagi calon pelanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020," kata Titi Anggraini, di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Menurutnya, sanksi yang ada saat ini masih sangat terbatas. Bahkan PKPU pun tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang bisa memberi efek jera. Misalnya saja soal sanksi administratif bagi pelanggaran kampanye, bahkan tidak diatur eksplisit dalam PKPU yang ada saat ini.

"Menurut saya kalau calon melanggar protokol kesehatan saat kampanye maka si calon tersebut bisa dikenai sanksi larangan berkampanye untuk beberapa waktu tertentu," ucapnya.

Melihat ketidakpatuhan calon pada protokol kesehatan saat pendaftaran calon, maka sangat relevan untuk melakukan revisi PKPU Kampanye dan sepenuhnya melarang kapanye rapat umum di Pilkada 2020.

"Sedangkan aparat kepolisian mestinya bisa langsung menindak tegas dan membubarkan kampanye yang menyalahi ketentuan protokol kesehatan," ujar Titi.

Menurutnya, kampanye terbuka memang harus dilimitasi betul, khususnya di daerah-daerah zona merah, serta dilakukan pengawasan dan penegakan secara ketat atas kepatuhan pada protokol kesehatan.

Selain itu, instrumen hukum umum selain regulasi Pilkada juga harus diberlakukan guna memastikan efek jera pada pihak-pihak yang nekat melanggar protokol kesehatan pada Pilkada 2020.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Empat Pegawai Terpapar Covid-19, Perpusnas Tutup Layanan Sepekan

Pegawai Perpusnas yang terpapar Covid-19 saat ini melakukan isolasi secara mandiri, namun tetap dalam penanganan dan pemantauan tim kesehatan.

NASIONAL | 7 September 2020

Pilkada Serentak di Bengkulu Diikuti 24 Pasang Calon Gubernur dan Bupati

Pilkada Bengkulu 2020 diikuti tiga paslon cagub-cawagub, 21 paslon cabup-cawabup yang tersebar di 8 delapan kabupaten.

NASIONAL | 7 September 2020

Eks Dirut Transjakarta Dijebloskan ke Lapas Salemba

Donny Andy Sarmedi Saragih ditangkap Tim gabungan kejaksaan setelah masuk DPO sekal tahun 2018 dan ini dijebloskan ke Lapas Salemba.

NASIONAL | 7 September 2020

Bawaslu: 243 Bapaslon Langgar Protokol Kesehatan

Para bapaslon itu dinilai Bawaslu melakukan pelanggaran berupa pengerahan massa, melakukan konvoi dan arak-arakan hingga melanggar aturan jaga jarak.

NASIONAL | 7 September 2020

Komjak: Publik Yakini Jaksa Pinangki Tidak Bekerja Sendirian di Kasus Djoko Tjandra

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak melihat signifikan penegak hukum pro justisia terlibat dalam kasus jaksa pinangki.

NASIONAL | 7 September 2020

KPK Tidak Akan Tunda Penanganan Kasus Terkait Calon Kepala Daerah

Sikap KPK berbeda dengan sikap Kepolisian yang memilih menunda proses hukum calon kepala daerah.

NASIONAL | 7 September 2020

Tantangan Pembelajaran Daring Banyak Dialami Guru dan Siswa

Pembelajaran daring tentu membawa tantangan tersendiri khususnya bagi guru dan juga siswa yang menjalani.

NASIONAL | 7 September 2020

KPU: Ada Calon Positif Covid-19, tetapi Masih Hadiri Deklarasi

KPU mengungkapkan pada pendaftaran tanggal 4-6 September 2020, ada Balon Pilkada 2020 yang sudah dinyatakan positif Covid-19 tetap hadir saat deklarasi.

NASIONAL | 7 September 2020

Pilkada 11 Kabupaten di Papua, 35 Pasangan Resmi Mendaftar

Polda Papua telah memetakan 5 dari 11 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak masuk daerah rawan konflik.

NASIONAL | 7 September 2020

Koprs Adhyaksa Diimbau Ikuti Semangat Jaksa Agung Lakukan Reformasi Birokrasi

Para jajaran Kejaksaan diminta satu kata dan perbuatan di bawah komando Jaksa Agung dalam menjalankan reformasi birokrasi.

NASIONAL | 7 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS