Tjahjo Kumolo: SKB Netralitas ASN Sedang Disiapkan
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Tjahjo Kumolo: SKB Netralitas ASN Sedang Disiapkan

Selasa, 8 September 2020 | 15:03 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah sedang menyiapkan surat keputusan bersama terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada Serentak 2020. SKB tersebut merupakan kesepakatan sejumlah kementerian/lembaga.

“Penandatanganan SKB netralitas akan dilakukan tanggal 10 September 2020 di Kementerian PAN dan RB,” kata Tjahjo.

Para K/L tersebut yakni Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi ASN, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tjahjo mengungkap terdapat tiga tujuan dari penetapan SKB. Pertama, menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN, khususnya dalam Pilkada Serentak 2020.

Kedua, membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas ASN. Ketiga, mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN. Tjahjo menambahkan pedoman tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis.

“Termasuk juga bagaimana meminimalisasi praktik kesewenang-wenangan PPK (pejabat pembina kepegawaian) sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN, sehingga dapat menjamin manajemen ASN berlandaskan sistem merit,” ungkap mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Tjahjo menuturkan setiap pelaksanaan pilkada permasalahan netralitas ASN selalu muncul ke permukaan. “Pilkada Serentak 2020 juga dapat membuka peluang munculnya pelanggaran terhadap netralitas ASN,” kata Tjahjo.

Pada bagian lain, Tjahjo menyatakan negara tidak akan mencabut hak ASN sebagai pemilih. Namun untuk menjaga netralitas, maka perlu dilakukan pengaturan agar keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak melanggar asas netralitas.

“Dalam UU 5/2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” ucap Tjahjo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

117 Pegawai Positif Covid-19, Pemkot Bandung Kaji Opsi PSBB

Pemkot Bandung mengkaji opsi PSBB setelah ditemukannya 117 pegawai di lingkungan pemerintahan yang terinfeksi Covid-19.

NASIONAL | 8 September 2020

Literasi Dasar untuk Orang Dewasa Kian Terpinggirkan di Masa Pandemi

Literasi dasar orang dewasa tidak mendapat perhatian di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 8 September 2020

Kemko Polhukam Dorong Keterbukaan Penanganan Kasus Jaksa Pinangki

Kemko Polhukam menilai apa yang dilakukan Kejaksaan Agung dengan gelar perkara kasus Jaksa Pinangki adalah salah satu bentuk keterbukaan.

NASIONAL | 8 September 2020

Komjak: Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki Langkah Maju Kejaksaan

Gelar perkara kasus jaksa Pinangki yang mengundang sejumlah pihak merupakan langkah maju yang dilakukan kejaksaan.

NASIONAL | 8 September 2020

Pilkada 2020, KPU Tegaskan Protokol Kesehatan Harus Dipatuhi

Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 harus dipatuhi semua pihak.

NASIONAL | 8 September 2020

Ketua Komisi VIII Minta Menag Tak Hanya Fokus Sertifikasi Penceramah

Yandri merasa aneh dengan program sertifikasi dai yang akan diberikan masyarakat, bukan diberikan pemerintah.

NASIONAL | 8 September 2020

KPK Akan Kawal Kasus Jaksa Pinangki Hingga Putusan Pengadilan

KPK berjanji akan terus mengawal kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari sampai keluar putusan pengadilan.

NASIONAL | 8 September 2020

Pilkada 2020, Tjahjo Minta ASN Jaga Netralitas

ASN diminta menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak 2020 karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

NASIONAL | 8 September 2020

Saleh Husin Dorong Kolaborasi Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi

Kegiatan riset pendidikan diarahkan untuk kebutuhan pelaku industri.

NASIONAL | 8 September 2020

Proyek Mangkrak, ITF Sunter Cukup Bakar Sampah Saja

Mengubah pembakaran sampah menjadi listrik akan menambah kompleksitas teknis

NASIONAL | 8 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS