Penerbitan Paspor Djoko Tjandra, KPK Diminta Dalami Keterlibatan Oknum Imigrasi
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Penerbitan Paspor Djoko Tjandra, KPK Diminta Dalami Keterlibatan Oknum Imigrasi

Jumat, 11 September 2020 | 18:11 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku telah menyampaikan sejumlah materi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait skandal Djoko Tjandra. Materi tersebut diyakini dapat menjadi bahan KPK untuk melakukan supervisi penanganan skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Pada hari ini, KPK mengundang kedua institusi penegak hukum tersebut untuk gelar perkara yang mereka tangani.

"Pagi tadi sebelum Jumatan, kami telah menyampaikan materi kepada KPK guna dijadikan bahan pendalaman dalam gelar perkara," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).

Boyamin meminta, dalam gelar perkara tersebut KPK mendalami dan mempertanyakan alasan penyidik Bareskrim Polri dan penyidik Kejagung belum mendalami dugaan peran oknum pada Ditjen Imigrasi dalam penerbitan paspor Djoko Tjandra pada 23 Juni 2020. Padahal, dua minggu sebelumnya Kejagung telah berkirim surat kepada Ditjen Imigrasi untuk tetap dilakukan cekal terhadap Djoko Tjandra.

"Sehingga penerbitan pasporJST (Djoko Soegiarto Tjandra) bermasalah. Penerbitan paspor tidak semata-mata oleh petugas pelayanan karena semestinya terdapat tahap wawancara dan semestinya terdapat otorisasi dari pejabat diatas petugas pelayanan," kata Boyamin.

Tak hanya mengenai pejabat Ditjen Imigrasi, Boyamin juga meminta KPK mendalami istilah 'Bapakmu' dan 'Bapakku' yang diduga dipergunakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan mantan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Istilah itu dipergunakan keduanya terkait rencana pengurusan permintaan fatwa hukum di Mahkamah Agung (MA).

"KPK hendaknya mendalami aktivitas PSM dan ADK dalam rencana pengurusan fatwa dengan diduga sering menyebut istilah 'Bapakmu' dan 'Bapakku'," kata Boyamin.

Selain istilah 'Bapakmu' dan 'Bapakku', Boyamin juga meminta KPK mendalami sejumlah inisial nama yang diduga sering disebut untuk pengurusan fatwa agar Djoko Tjandra tak dieksekusi oleh Kejagung dalam perkara hak tagih (cessie) Bank Bali. Sejumlah Inisial itu di antaranya T, DK, BR, HA dan SHD.

"KPK juga hendaknya mendalami peran Pinangki yang diduga pernah menyatakan kepada Anita intinya pada hari Rabu akan mengantar R menghadap pejabat tinggi di Kejagung," ucap Boyamin.

Dalam surat yang diberikan kepada KPK, Boyamin juga meminta mendalami peran Pinangki untuk melancarkan rencana transaksi perusahaan power plant dengan Djoko Tjandra yang diduga melibatkan orang berinisial PG. Diduga transaksi itu sebagai bagian pemberian janji Djoko Tjandra kepada Pinangki.

"Hingga saat ini belum didalami oleh Penyidik Pidsus Kejagung terkait inisial PG," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketimbang Kembali ke PSBB, Pemkot Bandung Pilih Ketatkan AKB

Guna mencegah Covid-19 Pemkot Bandung memilih untuk memerpanjang masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) ketimbang kembali ke pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

NASIONAL | 11 September 2020

DPRD Terima Laporan APBD 2019 Bupati Teluk Bintuni

LKPJ APBD 2019 tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi di DPRD Teluk Bintuni.

NASIONAL | 11 September 2020

Dikembalikan Kejagung, Polri Pelajari Kembali Penyidikan Kasus Djoko Tjandra

Berkas perkara tersebut dikembalikan Kejaksaan Agung yang menilai perkara belum layak naik ke penuntutan atau P19.

NASIONAL | 11 September 2020

Gunungkidul Antisipasi Pemudik PSBB Jakarta

Kalau PSBB kembali diterapkan, akan ada gelombang pemudik lagi dan hal itu justru menjadi beban bagi Pemkab dalam mengantisipasi penularan Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020

Di Tengah Covid-19, Cakada Bengkulu Boleh Kampanye Tatap Muka

KPU membolehkan peserta Pilkada Serentak 2020 di Bengkulu, untuk melaksanakan kampanye tatap muka dengan membatasi jumlah massa yang hadir maksimal 100 orang.

NASIONAL | 11 September 2020

Karyawan Positif Covid-19, BNI DIY Tutup 7 Kantor Cabang

KCP BNI yang ditutup sementara adalah KCP Adisucipto, KHA Dahlan, Sutoyo, Jogja Tronik, Beringharjo, Piyungan dan HOS Cokroaminoto.

NASIONAL | 11 September 2020

KPU Sulteng Jamin Warga Bersatus Positif Covid-19 Tetap Bisa Ikut Pilkada

Sahran mengaku bahwa sejumlah pihak mempertanyakan apakah warga negara atau pemilih yang berstatus positif Covid-19 dapat memilih di tempat pemungutan suara.

NASIONAL | 11 September 2020

Menteri LHK: Intelektual Power Kunci Menjaga Sumber Daya Alam

Siti Nurbaya menyampaikan pentingnya membangun profesionalitas anak bangsa atas dasar kebutuhan kemandirian bangsa.

NASIONAL | 11 September 2020

Dugaan Penipuan, Jebolan Indonesian Idol 2012 Ditangkap

Ayla Zumella yang merupakan jebolan kontes menyanyi Indonesian Idol 2012 sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan arisan online.

NASIONAL | 11 September 2020

Guru Besar UI: Revisi UU Kejaksaan Mampu Cegah Aparat Penegak Hukum Jadi Alat Politik

Sesuai harapan masyarakat, revisi RUU Kejaksaan ini bertujuan untuk lebih melayani para pencari keadillan, melindungi dan menjaga demokrasi.

NASIONAL | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS